Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Harapan Kepada Presiden Joko Widodo | Tugas Kuliahku

Harapan Kepada Presiden Joko Widodo

jhon miduk sitorus
Mahasiswa optimis berharap besar kepada
Joko Widodo
Presiden republik Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo merupakan presiden yang disebut-sebut sebagai presiden harapan rakyat Indonesia karena sosok beliau yang sederhana,  dan merakyat. Presiden Jokowi memberikan harapan yang begitu besar kepada rakyat melalui program dan bukti-bukti yang telah dilakukan sebelumnya baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, birokrasi, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Jokowi bahkan memberikan tumpuan dan harapan besar kepada para pemuda yang tergabung dalam kelompok relawan yang telah berkesah keluh mengantarkannya ke pintu gerbang Istana pada saat pelantikan presiden.

Para pemuda berharap, kerja keras dan usaha mereka tidak sia-sia karena menaruh harapan besar kepada presiden ke-7 ini. Banyak harapan yang digantungkan kepada Jokowi agar bisa mengubah nasib negeri ini dari segala bentuk keterbelakangan. Besarnya harapan rakyat, terutama kaum generasi muda menunjukkan bahwa kondisi negeri ini masih sangat jauh dari harapan para pemuda Indonesia sehingga para pemuda mengharapkan perubahan secara tepat dan berkesinambungan yang bisa diwujudkan oleh pemimpin Indonesia.
Dalam bidang politik, para pemuda tentu berharap pemerintah Indonesia mampu merangkul semua hal-hal yang menjadi penghias arena politik Indonesia, baik koalisi sendiri maupun lawan politik dari presiden sendiri. Para generasi penerus bangsa berharap bahwa pemerintah memberikan contoh perilaku politik yang positif dan bermanfaat untuk kemajuan bersam.
Pemerintah Indonesia diharapkan mampu memberikan acuan dalam berpolitik yang santun, politik yang bermartabat, good governance yang baik, serta mengembalikan fungsi dari kegiatan berplitik itu sendiri yang berporos kepada rakyat Indonesia. Lawan politik jangan dijadikan sebagai musuh politik, tetapi dirangkul dan diajak untuk maju bersama untuk membangun negeri ini.
Birokrasi Pemerintahan Perlu diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik
Birokrasi dalam pemerintahan perlu diperbaiki dengan memperkuat komunikasi yang baik dan mampu menyatukan ide dengan perpanjangan tangan presiden (menteri). Meski telah dilakukan reshuffle cabinet, kurangnya komunikasi berpengaruh besar terhadap kinerja dan komitmen serta tanggungjawab para menteri. Presiden perlu bertindak tegas untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang memang buruk kinerjanya. Presiden harus benar-benar menggunakan hak perogratif nya secara mutlak dan tidak dapat di intervensi siapapun agar tidak menggangu kondusivitas kelangsungan kinerja seluruh lembaga pemerintahan Indonesia.
Pelayanan Publik adalah nadi bagi perubahan kearah yang lebih baik
Begitu juga dengan pelayanan publik. Sesuai dengan janji kampanye Jokowi, “pemimpin adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani oleh rakyat”. Inilah esensi defenisi pemimpin yang sebenarnya karena pemimpin itu bertugas untuk rakyat. Pelayanan publik harus menjadi hal yang mutlak untuk memperlancar birokrasi yang baik dinegeri ini.
Ekonomi Kerakyatan harus dierdayakan secara penuh
Dalam bidang ekonomi yang menjadi masalah vital Negara Indonesia saat ini, pemimpin Indonesia diharapkan mampu mewujudkan ekonomi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial dimana rakyat adalah pemilik dan pelaksana segala kegiatan ekonomi tersebut sehingga yang menentukan siklus ekonomi juga adalah partisipasi dari rakyat itu sendiri. Negara Indonesia harus bisa berdiri dan bertumpu diatas kaki sendiri. Biarkan rakyat dan Negara kita yang mengelola kekayaan alam Negara kita sendiri, jangan biarkan Negara dan pihak asing bertindak semena-mena di bumi ekonomi Indonesia.
Ekonomi Indonesia saat ini masih dijajah oleh bangsa lain, padahal kita sudah 70 tahun merdeka dan bebas dari tangan kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah harus mampu menggalakan pengoptimalisasian sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena sektor UKM merupakan tenaga terbesar dalam penggerak roda perekonomian Indonesia.
Sektor UKM harus menjadi perhatian utama pemerintah
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
97% usaha perekonomian rakyat Indonesia berasal dari UKM sehingga pemerintah harus memberikan wadah produksi dan marketing yang layak bagi para produsen agar tidak termakan arus ekonomi dari luar negeri. Pemerintah juga perlu menggalakkan program “dari masyarakat konsumsi menjadi produktif” yang artinya seluruh masyarakat harus menyadari dan mau mengurangi tingkat konsumtif yang berlebihan untuk mengurangi beban import yang berlebihan. Hal ini juga berperan besar untuk mengurangi tekanan nilai Dollar AS yang semakin mendesar mata uang Rupiah kita. Pemerintah bisa memberikan sosialisasi dan gambaran yang benar tentang bagaimana untugnya menggunkan dan bangga terhadap produk-produk dalam negeri kita sendiri.
Pelabuhan adalah tempat Vital bagi perekonomian Indonesia,
Sistem operasi Dwelling Time harus diperbaiki
Dalam jangka panjang, pemerintah memang telah merencanakan pembangunan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur transportasi, tol laut, perbaikan sistem dwelling time yang memakan waktu di pelabuhan-pelabuhan untuk bongkar muat, serta pembenahan sarana irigasi yang memadai. Rencana yang sangat baik itu sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia bisa terelisasi secepatnya agar bisa mempercepat mobilisasi perekonomian rakyat Indonesia. Diperlukan komitmen untuk mencapai gagasan yang besar tersebut agar bisa terealisasi dengan baik. Pemerintah harus tetap menggunakan motif kerakyatan dalam pembangunan ini agar pada suatu saat nanti semua hasil infrastruktur yang terbangun dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya satu kalangan saja.
Pemerataan Pendidikan wajib hukumnya bagi pemerintah. Mereka yang
di daerah terdalam, terluar dan tertinggal membutuhkan uluran
tangan yang pasti dan nyata. 
Dalam bidang pendidikan, besar harapan rakyat Indonesia terutama pemuda-pemudi yang sedang menimba dan memperdalam ilmu, pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan disegala tempat hingga pelosok negeri ini. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan suatu Negara. Program Sarjana Mengajar Daerah Tertinggal, Terdalam, dan Terluar (SM3-T) telah direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pada saat ini, begitu juga dengan program lain seperti Indonesia mengajar serta program pengajaran pendidikan lainnya sudah mulai digalakkan oleh pemerintah. Diperlukan komitmen dan sasaran serta tujuan yang jelas untuk pemerataan pendidikan tersebut. Begitu juga dengan kualitas dari pendidikan itu sendiri, pemerintah harus menanamkan nilai dan moral sebagaimana yang telah dituangkan dalam program “revolusi mental” oleh pak Joko Widodo. Pemerintah perlu melakukan pelatihan tentang perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolongi (IPTEK) secara berkala agar para tenaga pendidik memiliki wawasan yang luar tentang bidangnya masing-masing. 
Dari segi kuantitas, jumlah tenaga pengajar masih sangat kurang dimana-mana. Pemerintah juga harus melakukan penambahan dan  pemerataan jumlah tenaga pengajar yang memadai serta memiliki kualitas pendidikan yang baik agar menghasilkan anak didik yang berkompeten kedepannya, sebab merekalah yang meneruskan estafet perjuangan bangsa ini. Pemerintah perlu melakukan peningkatan kesejahteraan guru, tenaga honorer, maupun pegawai yang bekerja di institusi pendidikan Indonesia. Banyak sarjana pendidikan dan sukarelawan yang mengabdikan dirinya untuk mau menjadi tenaga pendidik di negeri ini. Pemerintah harus memanfaatkan ini terutama hal ini adalah awal dari bonus demografi yang sudah mulai memberkahi Indonesia.
Dalam bidang sosial, masyarakat Indonesia harus mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia sebagaimana tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada alinea pembukaan yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum itu adalah kesejahteraan milik rakyat itu sendiri. Saat ini, masih banyak rakyat Indonesia belum banyak mendapatkan haknya sebagai seorang warga Negara bahkan haknya sendiri sebagai manusia.
Indonesia mengalami krisis moral, terutama pada generasi muda
Revolusi Mental harus benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuannya
Kerusakan moral harus diminimalisir dengan program utama presiden Indonesia, “Revolusi Mental”. Mental Indonesia harus diubah dari yang kurang bermoral dan bernilai budi pekerti menjadi manusia yang beradab dan manusiawi terhadap sesama. Kepastian dan perlindungan hukum harus menjadi jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal status ekonomi dan sosial. Penyuluhan Narkoba serta penanggulangannya melalui rehabilitisasi harus lebih manusiawi agar melahirkan warga Negara yang beradab.
Pluralisme harus dijunjung tinggi, sebab Persatuan berasal dari perbedaan. 
Pemerintah harus merangkul segala bentuk pluralitas agar masalah-masalah yang berbau Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak kembali terulang lagi seperti yang baru-baru ini terjadi di Tolikara, Papua. Negara Indonesia adalah karya ciptaan Yang Maha Kuasa, jadi seluruh warga Negara Indonesia wajib menjaga dan melestarikannya dengan baik-baik. Toleransi kepada umat beragama perlu digiatkan lebih banyak lagi agar mengurangi ketegangan yang terjadi pada antar umat. Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila agar tidak ada lagi perpecahan yang memecah belah bangsa Indonesia sebab pada dasarkan Indonesia lahir dari perbedaan, bukan satu tubuh saja. “Bhinneka Tunggal Ika” harus dijunjung tinggi untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam bidang hukum, besar harapan rakyat Indonesia, hukum Negara Indonesia benar-benar sama tumpul dan tidak memihak siapapun, sesuai dengan padal 27 : 1 UUD 1945 “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali”. Azas persamaan hukum adalah hal yang mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia karena hukum itu berasal dari rakyat itu sendiri yang ditujukan untuk rakyat itu sendiri demi kepentingan bersama.

Pemerintah yang optimis akan menambah semangat kesatuan,
persatuan, optimisme rakyat juga. 
Segala kebijakan pemerintah harus kembali berdasarkan rakyat itu sendiri. Harapan rakyat Indonesia untuk mendapatkan birokrasi yang baik, good governance, perekonomian yang baik, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, serta situasi politik yang baik adalah dambaan dari seluruh rakyat Indonesia masa kini, terutama para pemuda dan pemudi bangsa kita. pemuda dan pemudi adalah kunci emas republik Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mendapatkan kunci emas itu, pemerintah perlu menyiapkan jalan dengan melakukan perbaikan dan pembangunan disegala sektor mulai saat ini agar Negara Indonesia mampu bersaing secara global. 


Jhon Miduk Sitorus