» » » Makalah Teori Ekonomi Politik Internasional
, Edit

Makalah Teori Ekonomi Politik Internasional

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
            Pasar merupakan suatu proses yang sediakala mampu berjalan sendiri. Beberapa pihak beranggapan bahwa ada tangan yang tidak terlihat yang mampu menjalankan pasar tersebut, dengan kata lain, tidak perlu mengatur pasar sedemikian rupa untuk kemudian menghasilkan keuntungan tertentu. Namun, apa yang terjadi apabila pasar sudah mulai tidak lagi dipercayai mampu menghasilkan keuntungan bagi masyarakat? 

        Hal inilah yang kemudian menimbulkan opini bahwa negara (pemerintah) juga harus ikut campur tangan dengan perkembangan pasar. Oleh karena itu, ada beberapa contoh negara di dunia yang akhirnya memberlakukan sejumlah peraturan/kebijakan tertentu untuk kemudian melindungi komoditasnya. Pada poin ini, tidak sedikit negara yang berasumsi bahwa dengan memberlakukan suatu kebijakan terhadap suatu barang komoditas tertentu, maka keberlangsungan perekonomian negara tersebut akan terjamin dengan baik.
Brazil merupakan salah satu negara Amerika Latin yang akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukannya baru-baru ini. Masih segar dalam ingatan bahwa Brazil beserta beberapa negara Amerika Latin lainnya terseok-seok membayar lilitan hutang negara kepada IMF dan Bank Dunia. Brazil juga menghadapi kepemimpinan militer yang diktator, yang pada akhirnya hanya menyeret Brazil ke lilitan hutang yang semakin menyesakkan. Namun, hal ini perlahan berubah, yang diduga kuat setelah presiden baru terpilih. Di bawah kepemimpinan Presiden da Silva yang notabene berasal dari kalangan buruh, Brazil berhasil kembali menata keping-keping perekonomiannya yang dahulu sempat hancur menjadi utuh kembali. Salah satu cara Brazil untuk bangkit kembali adalah dengan melakukan perbaikan di sektor industri, khususnya etanol. Dunia mengetahui bahwa Brazil saat ini merupakan negara pengekspor etanol terbesar di dunia.
Etanol mulai dikenal sebagai bahan bakar alternatif selain minyak bumi dan gas alam. Kelangkaan minyak bumi mau tidak mau memaksa negara-negara maju untuk berpikir keras untuk menyediakan sebuah alternatif yang baru, yaitu etanol. Pada umumnya, etanol diproduksi oleh negara-negara yang tingkat teknologinya tergolong maju, seperti halnya Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Brazil merupakan satu dari beberapa negara berkembang yang mampu memproduksi etanol ini. Sejak tahun 1970an, Brazil sudah berhasil memenuhi kebutuhan negara mereka terhadap etanol. Hal ini berkebalikan dengan Amerika Serikat yang saat itu hanya mampu memenuhi 40% dari kuota yang mereka butuhkan, sehingga muncul keinginan untuk mengimpor etanol dari Brazil. Namun, Brazil kemudian memberlakukan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahnya saat ini, demi melindungi keberadaan etanol di negara tersebut. Pada kasus ini, dapat dilihat bagaimana tangan pemerintah bekerja untuk melindungi pasar komoditas etanol di Brazil.
I.2 Permasalahan
            Makalah ini akan melihat bagaimana perkembangan pasar impor ekspor ethanol do Brazil. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Brazil merupakan negara yang telah mengekspor ethanol bahkan sejak 30 tahun belakangan, sudah selayaknya Brazil menggunakan segala macam cara yang dibutuhkan agar pasar ethanol yang sudah berkembang tersebut mampu tetap bertahan di pasar internasional. Sejauh ini, Brazil telah mengeluarkan beberapa kebijakan internasional yang akhirnya menjamin keberadaan ethanol di pasar internasional. Dengan demikian, makalah ini akan berusaha membahas pertanyaan permasalahan, bagaimana Brazil menggunakan campur tangan pemerintah khususnya dalam perkembangan pasar ethanol selama ini?
            Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara lebih kritis bagaimana akhirnya campur tangan pemerintah suatu negara bisa terjadi dalam perkembangan pasar tertentu. Brazil dalam hal ini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan bahkan undang-undang untuk melindungi pasar ethanol-nya dari campur tangan masyarakat asing. Dengan adanya pembahasan di makalah ini, diharapkan dapat dilihat bagaimana pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan agar komoditas barangnya bisa tetap bertahan. Makalah ini setidaknya akan mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis, yaitu mengembangan pandangan nasionalisme yang berkembang selama ini. Makalah ini akan mencoba melihat bagaimana suatu negara percaya bahwa pasar tidak akan berhasil menjalankan perekonomian sendirian, karena itu negara perlu campur tangan. Selain itu, makalah ini juga akan mempunyai manfaat praktis, dimana makalah ini akan membuka wawasan masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana perkembangan pasar ethanol.

I.3 Kerangka Teori[1]
            Makalah ini akan membahas mengenai market governance, yaitu bagaimana pemerintah suatu negara tidak mempercayai adanya suatu mekanisme yang nantinya bisa mengatur perekonomian suatu pasar. Pasar dinilai sebagai suatu unit yang tidak mampu mengusahakan dirinya sendiri sehingga yang ada hanyalah suatu kegagalan dimana diyakini ada beberapa sektor yang tidak bisa ditangani oleh pasar sendirian. Pemerintah negara tersebut kemudian menggunakan otoritasnya sebagai penguasa suatu negara, untuk kemudian mencampuri urusan pasar. Pemerintah kemudian mengeluarkan dan melaksanakan sejumlah kebijakan yang dinilai mampu memperbaiki perekonomian pasar. Dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak mempercayai adanya tangan yang tidak terlihat (invisible hand-Adam Smith).
            Hal ini sesuai dengan perspektif nasionalisme dalam ekonomi politik internasional, atau yang lebih dikenal dengan merkantilisme. Adapun fokus utama dari merkantilisme adalah permasalahan keamanan dan peranan antara negara dan pasar dalam menyediakan dan menentukan keamanan nasional negara dalam segala macam bentuk. Merkantilisme adalah perspektif teoritis yang digunakan sebagai alasan oleh suatu negara untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin demi keamanan dan independensi negara. Teori ini beranggapan bahwa hanyalah negara yang mampu melindungi komoditas tertentu bagi kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian, tindakan apapun yang dilakukan oleh suatu negara terhadap suatu komoditas tertentu, selalu diatasnamakan sebagai upaya negara tersebut untuk melindungi komoditasnya.
            Adapun merkantilisme kemudian berevolusi menjadi beberapa pandangan, antara lain, nasionalisme ekonomi. Pandangan ini kemudian menyatakan bahwa pemerintah kemudian melakukan sejumlah upaya yang demi melindungi kepentingan nasional dan perkembangan perekonimian negaranya. Pada awalnya, mungkin pemerintah menggunakan pandangan merkantilisme sebagai landasan awal untuk menggunakan otoritasnya untuk menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin bagi perkembangan ekpor negaranya. Secara perlahan, negara kemudian mulai berusaha melindungi sejumlah komoditas yang lumayan penting, demi meningkatkan perekonomian negaranya sendiri. Dengan demikian, negara tetap menggunakan otoritas dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagai salah satu cara untuk menjaga perekonomian negaranya. Fokus utamanya adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas barang domestik suatu negara serta menemukan pasar internasional yang tepat untuk mengembangkan kekuatan ekonomi negara tersebut. Dengan demikian, fokus negara yang semula ingin mempertahankan keamanan ekonomi suatu negara tersebut, perlahan berubah menjadi mengembangkan kualitas perekonomian secara domestik sehingga akhirnya bisa bertahan dari pasar internasional negara tersebut.




           








BAB II
PEMBAHASAN

Perkembangan Pasar Ethanol di Brazil
            Ethanol (etil-alkohol) merupakan salah satu sumber energi yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif oleh beberapa negara maju di dunia. Amerika Serikat dan beberapa negara lain di kawasan Amerika Utara bahkan sudah menggunakan ethanol sebagai bahan bakar industri, namun sejak tahun 1980an, produksi ethanol di beberapa negara ini perlahan menurun sehingga hanya mencukupi 40% dari kebutuhan negaranya. Negara-negara tersebut dulunya mampu mengekspor ethanol ke negara-negara lain, namun sekarang hanya mampu menutupi kebutuhan negaranya. Berbeda dengan negara-negara Amerika Utara tersebut, Brazil malah mengalami pertambahan produksi sampai lima kali lipat.
            Berawal dari tahun 1970an, ketika Brazil mengalami masalah berlipat ganda, yaitu kenaikan harga minyak bumi karena embargo minyak Arab dan kenaikan harga gula sejak pertengahan tahun 1960an. Menyikapi masalah ini, Presiden Brazil ketika itu, Ernesto Geisel, kemudian mengeluarkan peraturan tentang Brazilian National Alcohol Program pada tahun 1975. Produksi ethanol mulai dikerjakan, dengan cara mengolahnya dari saripati tebu, sehingga diharapkan dengan mengolah tebu dapat dihasilkan gula pasir sebagai bahan pangan dan ethanol sebagai bahan bakar. Sebagai langkah pertama, Geisel mulai mempromosikan produksi ethanol yang nantinya akan digabungkan dengan minyak tanah, untuk memaksimalkan kemampuan kinerja kendaraan (sekitar 20% lebih banyak secara volume). Sejak tahun 1975-1979, produksi ethanol di Brazil bahkan meningkat sebanyak lima kali lipat lebih banyak. Pada awal tahun 1980an, pemerintah mulai ikut campur tangan dengan menjaga harga ethanol menjadi lebih murah daripada harga minyak tanah pada umumnya, sehingga produksinya pun semakin lama semakin meningkat. Namun, pada tahun 1985, program pengembangan ethanol di Brazil juga mengalami penurunan, yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak di dunia, akibatnya subsidi pemerintah yang dulunya diturunkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk pengembangan ethanol menjadi menurun dan akhirnya menjadi tidak ada sama sekali. Hal ini berdampak sampai pada pertengahan tahun 1990an, dimana Brazil secara ironis malah mengimpor ethanol untuk menjalankan beberapa kendaraan mereka.
            Pertengahan tahun 1990an sampai 2000an merupakan masa dekade yang cukup menakjubkan bagi perkembangan industri ethanol di Brazil. Dengan adanya deregulasi dan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah Brazil, pengembangan industri ethanol Brazil pun bisa dikembalikan ke zaman keemasannya. Dalam periode ini, pemerintah Brazil bahkan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap minyak tanah yang dijual harus mengandung setidaknya 20% kadar ethanol di dalamnya. Hal ini kemudian berlanjut sampai pada akhir tahun 1990an, beberapa perusahaan kendaraan mulai membicarakan kemungkinan untuk bekerjasama dengan pemerintah Brazil untuk menciptakan kendaraan berbahan ethanol. Belum cukup hanya itu, Brazil kemudian memperkaya industri ethanol dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan kendaraan seperti halnya Ford (2002) dan VW (2003), yang menggunakan ethanol sebagai bahan bakar utamanya.

Brazil's Ethanol Production


Brazil's Oil Production and Consumption, 1998-2008
(sumber : Brazil Energy Data, Statistic and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal)

            Apabila dilihat dari sejarah yang cukup panjang ini dapat dilihat bahwa Brazil merupakan negara penghasil ethanol utama di dunia. Walaupun dengan pasar ethanol yang cukup jatuh bangun, setidaknya Brazil mampu menunjukkan bahwa perkembangan ethanol dalam negaranya juga merupakan campur tangan pemerintahnya sendiri, yang didasarkan beberapa kondisi yang akhirnya menjadikan keikutsertaan pemerintah tersebut menjadi sesuatu yang baik. Saat ini, ethanol diproduksi kebanyakan di bagian tenggara Brazil, tepatnya di Sao Paulo. Adapun pemerintah kemudian membuat suatu perusahaan khusus untuk produksi ethanol, yaitu Pecobras. Sekarang ini, hampir semua kendaraan di Brazil menggunakan bahan bakar ethanol, dengan demikian, dapat dilihat betapa pentingnya keberadaan ethanol bagi kelangsungan perekonomian masyarakat Brazil.
            Perkembangan ethanol saat ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan yang memakai bahan bakar ethanol (flex-fuel vehicles / FFV). Pada perkembangannya, penjualan FFV di Brazil mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada Februari 2006, lebih dari 70% jumlah mobil yang terjual di Brazil merupakan FFV. Bukan hanya itu saja, Brazil bisa meraup keuntungan dari ethanol yang disebabkan minimnya biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ethanol. Hal ini didukung pula oleh adanya iklim yang bersahabat, upah buruh yang rendah, dan infrastruktur yang sudah dipergunakan lebih dari beberapa dekade, sehingga dengan biaya produksi yang cenderung minim, keuntungan yang didapat bisa maksimal.
Perkembangan industri ethanol sekarang ini juga mendapat dukungan yang lumayan baik dari pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Industri ethanol berhasil menyedot 1,8 juta tenaga kerja di Brazil dan berhasil menggantikan penggunaan lebih dari 1,44 juta barel minyak sejak tahun 1976. Penggunaan ethanol juga berhasil meningkatkan kualitas udara di Sao Paulo dan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca yang selama ini berasal dari sektor industri dan transportasi di Brazil.

Analisa Market Governance dalam Perkembangan Pasar Ethanol di Brazil
            Seperti kebanyakan negara berkembang lainnya, Brazil juga mengalami masa yang turun naik dalam perkembangan perekonomiannya. Dalam hal ini, Brazil yang memiliki komoditas utama berupa ethanol cukup merasakan keuntungannya. Sejak semula, pemerintah Brazil memang memilih untuk menjadikan ethanol sebagai komoditas utamanya dalam kancah internasional. Mengapa akhirnya ethanol yang dipilih, mungkin diakibatkan oleh kondisi perekonomian dunia saat itu. Dunia yang tengah mengalami embargo minyak dari Arab, sehingga akhirnya muncul keinginan dari negara-negara di dunia untuk berinisiatif mencari alternatif bahan bakar yang baru untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Brazil yang kala itu berhasil menemukan ethanol sebagai alternatif kemudian berusaha mengembangkan produksinya sampai sekarang ini. Brazil termasuk salah satu negara pengekspor ethanol yang sampai sekarang masih berkomitmen untuk memperjuangkan produksi sumber daya alam yang bisa diperbaharui ini. Ethanol akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama dalam penggunaan bahan bakar di Brazil.
            Mengapa hal ini bisa terjadi? Sejak awal, pemerintah merupakan pihak pertama yang terlibat dalam proses pengembangan ethanol ini. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya Brazilian National Alcohol Program, yang mendukung adanya pengembangan produksi ethanol di beberapa negara bagian di Brazil. Program inilah yang mendukung setiap petani tebu yang ada di Brazil untuk kemudian mengusahakan produksi ethanol. Pemerintah juga memberikan semacam insentif bagi para petani tebu sehingga akhirnya produksi ethanol bisa semakin meningkat terus menerus. Tidak hanya itu, ketika produksi ethanol sudah mulai tidak dilirik lagi, pemerintah tetap konsisten untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain, menjual minyak tanah dengan kandungan 20% ethanol di dalamnya, untuk menjaga keberadaan ethanol di pasar internasional.
            Pemerintah Brazil juga melakukan beberapa intervensi tambahan yaitu menentukan pajak tambahan untuk pembelian mobil FFV sebesar 14% pajak pembelian. Brazil juga menentukan sebanyak 30% tarif impor ethanol dan 20% tarif impor gula. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Brazil merasa rugi untuk mengimpor ethanol dan gula dari negara lain, yang secara tidak langsung akan memacu semangat masyarakat Brazil untuk terus meningkatkan produksi ethanol dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan harga ethanol di Brazil sejak tahun 1990-an, yang mengakibatkan harga ethanol di Brazil setidaknya akan terjaga cukup stabil bagi masyarakat Brazil.
            Adapun kasus yang terjadi di Brazil ini menunjukkan bahwa market governance terjadi di Brazil, khususnya dalam perkembangan ekspor impor ethanol.  Pemerintah Brazil dalam hal ini memutuskan untuk ikut campur tangan dengan perkembangan industri ethanol bahkan sejak industri ini mulai dilaksanakan. Pemerintah Brazil menilai adanya potensi dalam industri ethanol ini untuk kemudian harus dilindungi demi kepentingan seluruh masyarakat Brazil. Pemerintah Brazil memberikan sejumlah jaminan kredit bagi masyarakat yang ingin mengembangkan produksi ethanol, serta pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, untuk meningkatkan kinerja masyarakat Brazil dalam pengembangan produksi. Pada tahun 2005, dikeluarkan pula kebijakan tentang energi (the Energy Policy Act of 2005) yang melegalkan adanya program-program di atas, melalui tata cara yang dikeluarkan Departemen Energi dan berbagai penyesuaian yang membuat program di atas terjamin keberlangsungannya. Ditambah lagi perintah untuk menyatukan ethanol ke dalam bahan bakar, menjadikan perkembangan ethanol menjadi cukup signifikan kapasitasnya. Perkembangan ini juga ditunjang dengan adanya penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, sehingga kinerja produkasi ethanol bisa maksimal. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam perkembangan industri ethanol di Brazil sangat signifikan hasilnya.
            Pemerintah Brazil melakukan sejumlah bentuk market governance, dalam hal ini, melaksanakan sejumlah kebijakan yang dinilai krusial untuk menjamin pengemabangan ethanol di pasar internasional. Mengapa demikian? Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa dijadikan analisa dalam kasus ini. Pertama, pemerintah Brazil menganggap bahwa keberadaan ethanol di Brazil merupakan sektor yang sangat penting, bahkan sama pentingnya dengan keberadaan bahan bakar (minyak tanah). Sesuai dengan fakta yang telah dibeberkan sebelumnya, masyarakat Brazil kini telah memakai kendaraan berlabelkan FFV, yang berarti penggunaan ethanol sebagai bahan bakar sudah menjadi sangat potensial. Seperti halnya beberapa negara berkembang yang kemudian melindungi dan memproteksi beberapa sektor yang dinilai ‘menyangkut nilai hidup orang banyak’, Brazil pun melakukan hal yang sama dengan ethanol yang dimilikinya. Brazil hanya mencoba melindungi sektor industri yang dinilai cukup penting bagi hampir semua masyarakatnya. Ditambah lagi isu kelangkaan minyak bumi yang semakin sering dihembuskan sekarang ini, pasti membuat pemerintah Brazil menjadi lebih protektif terhadap keberadaan ethanol. Pemerintah Brazil pasti akan melakukan apa saja yang dianggap bisa terus menyelamatkan industri ethanol yang dimilikinya.
            Poin selanjutnya adalah adanya anggapan dari pihak Brazil sendiri yang melihat ethanol sebagai sumber daya alam yang cukup langka di dunia. Ethanol saat ini merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari tanaman (sumber daya alam yang dapat diperbaharui), dimana belum semua negara, bahkan negara maju sekalipun, mampu memproduksinya. Brazil yang terletak di garis khatulistiwa setidaknya bisa menghasilkan produksi ethanol yang cukup melimpah dari tanaman tebu, mengingat tanaman tebu akan sangat produktif apabila dikembangbiakkan di panas matahari yang cukup. Dengan demikian, pemerintah Brazil pasti melihat kemungkinan ini sebagai potensi yang lumayan untuk mengangkat nama Brazil di pasar internasional, sehingga tidak akan mudah bagi pemerintah Brazil untuk serta merta menyerahkan pengembangan produksi ethanol ke tangan swasta. Dengan kata lain, pemerintah Brazil akhirnya menjadikan ethanol sebagai komoditas utama negaranya, sehingga hanya dengan campur tangan pemerintah lah, produksi ini bisa tetap berjalan dengan baik.
            Selain itu, pemerintah Brazil juga melihat dari segi ekonomis bahwa biaya produksi yang dibutuhkan ethanol apabila dikerjakan oleh pihak swasta akan lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi ethanol yang dikerjakan pemerintah selama ini. Contoh kasus di Sao Paulo, sebuah perusahaan swasta bernama COSAN (1996) yang ingin mengerjakan pengolahan ethanol yang terlepas dari pemerintah. Diadakan penelitian tentang bagaimana sebenarnya keefektifan sistem yang digunakan. Bagan produksi adalah sebagai berikut.[2]

Gambar 1. Pemerintah à masyarakat (secara langsung)

Gambar 2. Distributor

Gambar 3. Distributor + COSAN

            Dari bagan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam gambar 1, pemerintah akan secara langsung mendistribusikan ethanol yang diproduksi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, biaya produksi yang dibutuhkan menjadi sedikit dan sangat memungkinkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Gambar 2 menunjukkan adanya distributor sehingga ethanol harus terlebih dahulu tinggal di tangan distributor, akibatnya diperlukan biaya tambahan untuk membiayai upah distirbutor ini. Gambar 3 menunjukkan bahwa sistem yang dikerjakan oleh distributor dan COSAN hanya mengakibatkan overlapping, belum lagi biaya produksi yang dibutuhkan akan semakin banyak. Gambar 4 menunjukkan hasil yang diperoleh dari masing-masing sistem yang ada, memang terlihat secara eksplisit bahwa sistem di gambar 3 menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, namun dengan adanya beberapa biaya tambahan yang dibutuhkan, maka biaya yang besar ini tidak jarang digunakan untuk menutupi biaya tambahan tersebut, sehingga keuntungan yang terbesar tetaplah terjadi dalam sistem di gambar 1.
Gambar 4. Keuntungan yang didapat dari masing-masing sistem[3]

            Oleh karena itu, industri ethanol sebaiknya memang dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah Brazil sendiri. Dengan demikian, pemerintah Brazil bisa menjamin adanya pengolahan dan pendistribusian ethanol ke tangan masyarakat Brazil secara lebih teratur. Apalagi dengan menjadikan ethanol sebagai komoditas utama, Brazil bersama dengan Pecobras, kemudian harus mengusahakan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi ethanol baik di dalam negeri, maupun sebagai komoditas ekpor di luar negeri.









BAB III
KESIMPULAN

            Brazil merupakan salah satu negara berkembang di Amerika Latin yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan pesat. Kemampuan Brazil untuk tetap mempertahankan produksi ethanol sejak tiga puluh tahun belakangan, menjadikan Brazil sebagai negara pengekspor ethanol yang terbesar di dunia. Brazil akhirnya mampu secara kontinu mengusahakan produksi ethanol dengan adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. Sejumlah kebijakan pemerintah Brazil dipraktekkan demi tercapainya pasar yang senantiasa aman bagi perekonomian Brazil saat ini. Pemerintah Brazil yang sejak semula sudah campur tangan dalam masalah ini, kemudian menjadikan ethanol sebagai komoditas utama di negara Brazil. Dengan demikian, kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah.
            Kasus ini sesuai dengan perkembangan pandangan nasionalisme dalam teori ekonomi politik internasional, dimana pemerintah Brazil pertama kali mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan produksi ethanol, bertujuan agar mengamankan posisi Brazil yang kala itu mengalami dua krisis yang cukup mengancam. Brazil kemudian memilih untuk memaksimalkan produksi ethanol dari tanaman tebu untuk menjamin keberlangsungan industri di Brazil. Sejak saat itu, Brazil kemudian mampu bertahan untuk terus mengolah ethanol, sampai akhirnya ethanol menjadi komoditas utama Brazil. Dari poin ini juga terbukti bahwa pemerintah Brazil semula ingin mempertahankan keamanan perekonomian Brazil, secara perlahan mengusahakan ethanol sebagai komoditas utama dalam peningkatan perekonomiannya. Adapun hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat Brazil sendiri dan pertimbangan biaya produksi yang lebih murah. Singkatnya, ada kalanya campur tangan pemerintah dalam perkembangan perekonomian suatu negara memang dibutuhkan demi meningkatkan perkembangan suatu komoditas tertentu.

           









DAFTAR PUSTAKA

Balaam David N. dan Michael Veseth. Introduction to International Political Economy. (New Jersey : Prentice Hall, 2005)

Bianchi, Alvaro dan Ruy Braga. Brazil : The Lula Government and Financial Globalization. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/3598413 pada hari Senin, 20 April 2009, pukul 11.30 WIB.

Brazil Energy Data, Statistic and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal, diakses dari http://www.eia.doe.gov/cabs/Brazil/Oil.html pada tanggal 19 Mei 2009 pukul 21.26 WIB.

Brazil, 1964 to Present, diakses dari http://isc.temple.edu/evanson/brazilhistory/Brazil64toPresent.htm pada tanggal 18 Mei 2009 pukul 11.30 WIB.

Evangelist, Mike dan Valerie Sathe. Brazil’s 1998-1999 Currency Crisis. Diakses dari www.personal.umich.edu/~kathrynd/Brazil.w06.pdf pada tanggal 16 April 2009 pukul 22.30 WIB

Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations. (New Jersey : Princeton University Press, 1987)

Rask, Kevin. The Social Costs of Ethanol Production in Brazil : 1978-1987, diakses dari http://www.jstor.org/stable/1154243 pada tanggal 19 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

Sandalow, David. Ethanol : Lessons from Brazil, diakses dari www.brookings.edu/~/media/Files/rc/articles/2006/05energy_sandalow/sandalow_20060522.pdf pada tanggal 18 Mei 2009, pukul 11.21 WIB.

Vilela, Bruno Guedes. Corporate Governance in Brazil and the Bovespa New Market, diakses dari http://www.azevedosette.com.br/en/noticias/noticia?id=338 pada tanggal 18 Mei 2009 pukul 11.20 WIB

Yoshizaki, Hugo T. Y., Antonio R. N. Muscat, dan Jorge L. Biazzi. Decentralizing Ethanol Distribution in Southeastern Brazil, diakses dari http://www.jstor.org/stable/25062185 pada tanggal 19 Mei 2009 pukul 12.45 WIB.



[1] David N. Balaam dan Michael Veseth. Introduction to International Political Economy. (New Jersey : Prentice Hall, 2005), hal 25-30.
[2] Yoshizaki, Hugo T. Y., Antonio R. N. Muscat, dan Jorge L. Biazzi. Decentralizing Ethanol Distribution in Southeastern Brazil, diakses dari http://www.jstor.org/stable/25062185 pada tanggal 19 Mei 2009 pukul 12.45 WIB.
[3] Yoshizaki, Hugo T. Y., Antonio R. N. Muscat, dan Jorge L. Biazzi. Op. cit.

0 Response to "Makalah Teori Ekonomi Politik Internasional"

Posting Komentar

Termimakasih buat partisipasinya ya :)

Langganan: Posting Komentar (Atom)