Oligarki di Pemerintahan Jokowi
 |
| Presiden Joko Widodo |
Jika
orang bertanya kepada anda, apa system pemerintahan yang sedang diterapkan saat
ini di Indonesia? Sudah barang tentu anda akan menjawab sistem pemerintahan di
Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial yang berazaskan Demokrasi
Pancasila. Pada dasarnya itu benar karena system itu tertuang dalam
Undang-Undang Dasar (UUD 1945) kita yang kita junjung tinggi.
Meski
demikian, terselip beberapa system lain yang makin menjurus kearah perubahan sistem
demokrasi itu sendiri. Bisa dikatakan, Negara kita juga menganut sebagian faham
Liberal dengan kebebasan yang tidak terbatas sekarang, bisa juga dikatakan
menganut sebagian faham Kapitalisme yang bisa dilihat dari kepemilikan faktor
produksi oleh pihak swasta yang kemudian mengakibatkan kesenjangan kepemilikan
faktor produksi itu sendiri.
Lantas,
apa hubungannya dengan Oligarki? Prof.
Jeffrey Winters dalam pemaparannya diseminar “Oligarchy and the Jokowi Administration” pada hari senin, 8 Juni
2015 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Oligarki merupakan suatu kekuasaan
yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh yang dominan
pada pemerintahan.
Di
era pemerintahan Joko Widodo, oligarki bisa digambarkan pada orang-orang yang
ada disekitar Jokowi yang lebih dahulu mendukung disaat pencalonan presiden
pada tahun 2014, kemudian secara psikologis ada tekanan secara tidak langsung
untuk membalas jasa mereka yang telah membantu Jokowi .Prof. Jeffrey Winters
menyebutnya dengan “politik bagi-bagi
dan mereka yang berada disekitar Jokowi disebut para oligark-oligark.
 |
| Jokowi dengan para Oligark (pendukung) dibelakangnya |
Oligarki
itu sendiri muncul karena konsentrasi kekayaan yang amat tinggi sehingga
menyebabkan stratifikasi kekayaan dari yang memiliki kekayaan yang sangat
tinggi (kaya raya dan kaya) terhadap
yang tidak memiliki apa-apa (miskin) secara ekonomi. Keberadaan ekonomi ini
menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan sosial yang sangat tinggi.
Dengan ekonomi yang tinggi, seseorang bisa berkarier di dunia politik tanpa ada
yang menghalangi sedikitpun. Bandingkan dengan orang yang miskin, yang kurang
memiliki kesempatan untuk berkarier di dunia Politik karena mereka konsentrasi
pada cara untuk memenuhi kebutuhan.
Kondisi
ini sebenarnya menimbulkan dilema bagi pemerintahan Jokowi-JK. Janji-janji mereka
yang begitu realistis dan mendukung rakyat kecil tidak sepenuhnya bisa dipenuhi
secara maksimal, terlebih soal kursi kekuasaan dalam kabinet, pemerintahan,
maupun institusi lainnya. Para oligark-oligark seakan-akan menuntut apa yang
telah mereka berikan kepada Jokowi terlebih posisinya bukan sebagai ketua umum
partai. Oligark-oligark yang disekelilingnya bagai rombongan ikan hiu yang
mengelilingi mangsanya yang sedang kebingungan mau berbuat apa.
Para
Oligark tersebut hanya duduk tenang tanpa memikirkan sedikitpun resiko dari
sebuah kemunduran pemerintahan Jokowi, sementara Jokowi berdilema dengan janji
politiknya tanpa bagi-bagi kursi, pro rakyat dan dibelakangnya ada oligark yang
menunggu giliran dibalas budi.
Kita
memerlukan pemimpin yang benar-benar berorientasi pada rakyat dan tidak mau
bernegosiasi dengan para oligark-oligark pemerintah. Meski jiwa itu ada dalam
diri Jokowi, tetapi rasanya Jokowi sulit melepaskan diri dari terkaman oligark.
Sebuah pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia bahwa pemerintahan itu
diperlukan seseorang yang bukan hanya memiliki kapabilitas dan karisma yang
kuat, tetapi juga sebuah power secara individu yang kuat agar tidak termakan
oleh nafsu oligarki.
@Jhon Miduk
0 Response to "Oligarki di Pemerintahan Jokowi"
Posting Komentar
Termimakasih buat partisipasinya ya :)