Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Oligarki di Pemerintahan Jokowi | Tugas Kuliahku

Oligarki di Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo
Jika orang bertanya kepada anda, apa system pemerintahan yang sedang diterapkan saat ini di Indonesia? Sudah barang tentu anda akan menjawab sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial yang berazaskan Demokrasi Pancasila. Pada dasarnya itu benar karena system itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) kita yang kita junjung tinggi.

Meski demikian, terselip beberapa system lain yang makin menjurus kearah perubahan sistem demokrasi itu sendiri. Bisa dikatakan, Negara kita juga menganut sebagian faham Liberal dengan kebebasan yang tidak terbatas sekarang, bisa juga dikatakan menganut sebagian faham Kapitalisme yang bisa dilihat dari kepemilikan faktor produksi oleh pihak swasta yang kemudian mengakibatkan kesenjangan kepemilikan faktor produksi itu sendiri.

Lantas, apa hubungannya dengan Oligarki? Prof. Jeffrey Winters dalam pemaparannya diseminar “Oligarchy and the Jokowi Administration” pada hari senin, 8 Juni 2015 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Oligarki merupakan suatu kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh yang dominan pada pemerintahan.

Di era pemerintahan Joko Widodo, oligarki bisa digambarkan pada orang-orang yang ada disekitar Jokowi yang lebih dahulu mendukung disaat pencalonan presiden pada tahun 2014, kemudian secara psikologis ada tekanan secara tidak langsung untuk membalas jasa mereka yang telah membantu Jokowi .Prof. Jeffrey Winters menyebutnya dengan “politik bagi-bagi dan mereka yang berada disekitar Jokowi disebut para oligark-oligark.

Jokowi dengan para Oligark (pendukung) dibelakangnya
Oligarki itu sendiri muncul karena konsentrasi kekayaan yang amat tinggi sehingga menyebabkan stratifikasi kekayaan dari yang memiliki kekayaan yang sangat tinggi (kaya raya dan kaya)  terhadap yang tidak memiliki apa-apa (miskin) secara ekonomi. Keberadaan ekonomi ini menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan sosial yang sangat tinggi. Dengan ekonomi yang tinggi, seseorang bisa berkarier di dunia politik tanpa ada yang menghalangi sedikitpun. Bandingkan dengan orang yang miskin, yang kurang memiliki kesempatan untuk berkarier di dunia Politik karena mereka konsentrasi pada cara untuk memenuhi kebutuhan.

Kondisi ini sebenarnya menimbulkan dilema bagi pemerintahan Jokowi-JK. Janji-janji mereka yang begitu realistis dan mendukung rakyat kecil tidak sepenuhnya bisa dipenuhi secara maksimal, terlebih soal kursi kekuasaan dalam kabinet, pemerintahan, maupun institusi lainnya. Para oligark-oligark seakan-akan menuntut apa yang telah mereka berikan kepada Jokowi terlebih posisinya bukan sebagai ketua umum partai. Oligark-oligark yang disekelilingnya bagai rombongan ikan hiu yang mengelilingi mangsanya yang sedang kebingungan mau berbuat apa.

Para Oligark tersebut hanya duduk tenang tanpa memikirkan sedikitpun resiko dari sebuah kemunduran pemerintahan Jokowi, sementara Jokowi berdilema dengan janji politiknya tanpa bagi-bagi kursi, pro rakyat dan dibelakangnya ada oligark yang menunggu giliran dibalas budi.

Kita memerlukan pemimpin yang benar-benar berorientasi pada rakyat dan tidak mau bernegosiasi dengan para oligark-oligark pemerintah. Meski jiwa itu ada dalam diri Jokowi, tetapi rasanya Jokowi sulit melepaskan diri dari terkaman oligark. Sebuah pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia bahwa pemerintahan itu diperlukan seseorang yang bukan hanya memiliki kapabilitas dan karisma yang kuat, tetapi juga sebuah power secara individu yang kuat agar tidak termakan oleh nafsu oligarki.




@Jhon Miduk