Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Makalah Cina Era tahun 1990 hingga tahun 2000-an. | Tugas Kuliahku

Makalah Cina Era tahun 1990 hingga tahun 2000-an.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
            Jika kita melihat Cina saat ini dengan kesuperioritasan ekonominya di dunia, merupakan hasil dari perjuangan panjang, tekun, dan pemerintahan yang tegas. Sikap ulet, rajin, dan keberadaan sikap nasionalisme demi kemajuan bersama adalah hal yang patut kita tiru dari China. Masyarakat China tidak mudah terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan. Di China pada tahun 1990-an tingkat korupsi lebih parah daripada di Indonesia. Pada saat itu terdapat seorang kepala pemerintahan yang bernama Zhu Rong Ji. Zhu mengatakan, ’Sediakan kepada saya 100 peti mati, 99 peti mati untuk para koruptor yang saya tangkap dan satu peti mati untuk saya apabila saya tertangkap melakukan korupsi.[1]
            Kepemimpinan Soekarno di Indonesia dan Mao Zedong di China dilalui pada “zaman ideologi”, dimana negara-negara baru merdeka, umumnya masih membangun dasar yang kuat bagi eksistensi negaranya. Pasca Soekarno dan Mao, kedua negara dipimpin oleh pemimpin yang sesungguhnya berorientasi pada pembangunan ekonomi. Soeharto “meninggalkan” Soekarno, Deng Xiaoping pun “meninggalkan” Mao. Sedikit demi sedikit kedua pemimpin ini meninggalkan kepemimpinan ideologis, dan mulai membangun dengan caranya masing-masing. Soeharto mengideologikan pembangunan sentralistis, sementara Deng mulai tidak peduli dengan ideologi komunis. Kepemimpinan Deng pun tidak terlalu komunis sekali. Bahkan berusaha mencapai tujuan tanpa pandang bulu. “Tidak peduli warna bulunya, asal kucing bisa menangkap tikus,” demikian kata Deng Xiaoping. Hasilnya bisa dilihat kemudian. Ketika seolah-olah Indonesia di era Soeharto begitu cepat berkembang, sampai-sampai disebut sebagai Macan Asia bersama Singapura, Korea, Taiwan dan lain-lain, tetapi di era Soeharto pulalah prediksi ini runtuh. Krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi, menunjukkan kegagalan konsep pembangunan sentralistis yang dibangun Soeharto. Sebaliknya, Deng Xiaoping yang awalnya ditentang karena mengenalkan sistem “kapitalisme ala komunis” di tahun 1978, justru menuai hasil pada tahun 1990an, dimana negeri ini tancap gas meninggalkan “kekumuhan ekonomi China” di era Mao. bahwa seusai Tragedi Tiananmen tahun 1989, China seperti diingatkan untuk fokus pada kemajuan ekonomi dengan dukungan stabilitas politik yang kuat.
Dan inilah yang mereka lakukan. Kekuasaan pejabat lokal ditingkatkan, memasang manajer dalam industri, mengijinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, membuka perdagangan asing dan investasi, dan melonggarkan pengawasan harga. Pemerintah China menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi, dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Perdagangan asing diupayakan sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi.[2]
            Untuk itu lah sekiranya kita bisa lihat bagaimana cina sekarang ini untuk kita pelajari supaya negara kita bisa lebih maju lagi perekonomiannya. Di makalah ini akan dibahas tentang bagaimana era cina pada tahun 1990-2000 an sebagai imlplikasi dari era 10 tahun sebelumnya.
B. Rumusan Masalah
            Dari latar belakang di atas, rumusan masalah disini peneliti lebih menekankan pada peristiwa apa saja yang terjadi di cina pada periode 1990-2000an.
C. Maksud dan Tujuan Penulisan
            Maksud dan Tujuan Penelitian ini adalah:
1.      Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di cina pada periode 1990-2000an.











BAB II
PEMBAHASAN

1.    Cina Periode 1990 – 2000
            Pada awal tahun 1990-an, Cina membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta FDI (Foreign Direct Investment). Kondisi ini memantapkan Cina untuk semakin meluaskan pasar dalam pasar global, melalui penggabungan dengan WTO, World Bank, The Asian Development Bank, dan APEC (Sutter, 2008:21). Transformasi ekonomi dan integrasi Cina dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Pertumbuhan produk domestik Cina rata-rata hampir mencapai angka delapan persen dan membuat Cina menempati peringkat enam besar ekonomi dunia.[3] Secara ekonomi, Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Pada tahun 1976 ketika Cina dipimpin Deng Xiao ping, Cina mengakhiri isolasi yang dilakukan Cina terhadap bangsa barat dengan mengacu pada pasar sosialis yang membuka investasi asing dan tekhnologi. Semenjak reformasi ekonomi di tahun 1978, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, eksporter terbesar di dunia, dan importer terbesar nomor dua. Industrialisasi yang berkembang telah mengurangi angka kemiskinan dari 53% di tahun 1981 ke 8% di tahun 2001.[4]
            Pada tahun 1991 terjadi gempa dahsyat bagi para intellektual china, yaitu runtuhnya soviet. Sementara blok barat bersukaria melihat ambruknya benteng komunisme, di china hal itu tidak menimbulkan kegembiraan maupun kesedihan. Yang membuat masyarakat cina tidak habis pikir adalah pecahnya soviet menjadi beberapa negara kecil. Lantas kemudian muncul sebuah konsensus dikalangan intelektual cina bahwa nasib cina harus diletakkan di atas segala hal. Termasuk di atas perdebatan tentang pembaruan politik.[5] Dengan hal ini dapat dipahami bahwasanya para intelektual cina pada 1990-an berubah menjadi konservatif. Mereka takut akan perubahan. Ketika muncul ide tentang konservatisme baru, mereka serta merta memeluknya. Konservatisme baru ini pada dasarnya menyerang intelektual liberal yang mempunyai program demokratisasi, dan memeluk nasionalisme kultural serta ekonomi pasar. Tujuannya jelas, yaitu mencegah diteruskanya pembaruan politik, dan sekaligus menolong menegakkan legitimasi partai lewat pertumbuhan ekonomi yang spektakuler.[6]
            Sejak mengambil alih kekuasaan cina, pemerintah komunis bercita-cita menjadikan negara itu sebagai begara penguasa. Namun, usaha itu tidak semudah yang dikatakan. Pemerintah komunis china menggunakan sumber dana dan kekayaan untuk membangun kekuatan militer denga cara membeli peralatan perang. Pembangunan ekonomi diabaikan dan tidak diprioritaskan. Para pemimpinnya terlalu sibuk memperkuat negara untuk menghadapi segala kemungkinan diserang oleh pihak barat. Asas ekonomi yang dilaksanakan pada masa itu sama sekali tidak mendorong masuknya investor asing. Para investor dianggap sebagai musuh dan sentimen kebencian terhadap kapitalisme terus dipupuk. Setelah berada dalam kondisi tersebut dalam beberapa dekade, akhirnhya, pemimpin cina sadar bahwa cina akan jatuh miskin jika tidak agresif melakukan usaha perencanaan kembali perekonomian negara. Cina memerlukan satu revolusi lagi untuk mengubah kondisi negara. Revolusi yang dilakukan adalah revolusi sunyi, yaitu dalam bentuuk pembaruan dasar-dasar ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang lebih konvensional. Sikap konservatif dirasakan tidak sesuai lagi dengan dunia kontemporer saat ini. Sistem “tutup pintu” yang diterapkan cina hampir setengah abad menyebabkan negara itu seperti hidup dalam ketakutan. Cina tidak diperdulikanoleh masyarakat internasional dan dikucilkan karena mengaut paham komunis. Tidak ada investor dan pengusaha yang datang ke china karena catatan hak asasinya buruk. Cina melakukan revolusi sunyi pada beberapa peraturan politiknya. Salah satunya adalah menurunkan para pemimpin lama yang konservatif dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih moderat. Hal ini dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap untuk menghindari pertentangan dan pembalasan yang berdampak negatif. Reformasi dan pembaharuan yang dilakukan ini memberikan kemajuan pada cina dalama aspek sosio-politik dan ekonomi.[7]
            Sebagai langkah awal untuk membuka pintunya kepada dunia luar, cina memberlakukan zona ekonomi khusus pada awal tahu 1990an. Langkah yang diambil tersebut menjadikan pereknomian cina tumbuh sebanyak 14 persen antara tahun 1992-1997. Sepanjang masa itu, investasi asaing masuk sekitar 10 miliar dolar AS pertahun. Pndapatan perkapita rakyat cina meningkat menjadi tiga akli lipat, yaitu sejumlah 3.000 dolarAS;[8]
            Sebenarnya, baik kelompok moderat maupun konservatif sama-sama memiliki komitmen terhadap program empat modernisasi. Deng xioping, chen yun, li xiannian sama-sama ingin melihat sebuah cina sosialis yang modern dan kuat di abad ke-21 nanti. Yang menjadi perbedaan diantaraa meraka adalah bagaimana mencapai hal tersebut serta sebarapa lama waktu yang diperlukan untuk itu. Artinya, pertentangan yang ada diantara mereka lebih berkisar pada soal-soal substansi kebijakan daripada soal-soal prinsp ideologi. Namun, unutk bisa menjalankan kebijakan yang diinginkan, kedua kubu berusaha untuk bisa mendominasi sturktur kekuasaaan, baik dalam pemerintahan maupun dalam partai. Pergulatan mengenai kebijakan ini semakin terasa menjelang sidang tahunan KRN maret 1991. Saling kritik terhadap gagasan kebijakan pembangunan ekonomi masing-masing, makin meningkat. Hal itu berkaitan dengan keinginan kedua piihak untuk memasukan sebanyak mungkin gagasan dan keinginan masing-masing kedalam rancangan repelita VIII (1991-1995) dan cetak biru pembangunan ekonomi 10 tahun (1991-2000) yang harus disetujui oleh KRN. Kelompok konservatif menuntut agar diberlakukan kembali sistem perencanaan terpusat. Sedangkan kubu moderat selalu menekankan bahwa mekanisme pasar akan menempati tempat utama dalam repelita VIII.[9]
            Transformasi China dari yang tadinya sempat menerapkan praktek isolasionisme menjadi memfokuskan politik luar negerinya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sukses melahirkan China yang baru. China pun mulai mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang masif. Keberadaan China sebagai salah satu "great power" mulai diperhitungkan. Selepas masa kepemimpinan Deng Xiaoping, China kemudian dipimpin oleh Jiang Zemin (tahun 1989-2002), di mana pada masa ini tidak terlalu nampak perubahan yang signifikan dalam alur politik luar negeri China. China masih tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi, sambil terus aktif dalam berbagai institusi internasional. Pada era ini, terjadi penafsiran sosialisme menjadi seusatu yang lebih liberal, di mana fokus politik luar negeri China diarahkan pada penciptaan tatanan internasional yang multipolar. Perekonomian China pun, seperti pada era Deng Xiaoping, lebih bersifat liberal dengan AS sebagai porosnya. Revolusi yang dilakukan China paska Mao melahirkan kesadaran pada China akan pentingnya elemen pasar, namun kewenangan negara tetaplah unsur yang krusial dalam politik luar negeri China.
Era selanjutnya setelah kepemimpinan Jiang Zemin adalah era kepemimpinan Hu Jintao (tahun 2002-sekarang). Pada era ini, China sudah menjadi major power, terutama dalam hal perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat. China pun semakin gencar mempromosikan globalisasi ekonomi dan multipolarisme. Pada era ini, arah politik luar negeri China pun semakin jelas: China ingin menciptakan situasi internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonominya dengan cara menghindari konfrontasi yang ada. Partisipasi aktif China dalam institusi internasional pun makin terasa, terutama melalui kebergabungan China dalam World Trade Organization (WTO) pada 2001. Tidak hanya aktif secara global, China pun mulai aktif dan membangun berbagai kerja sama kawasan, salah satunya adalah melalui kerja sama ekonomi China, Jepang dan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN+3. Walaupun China semakin aktif dalam berbagai bentuk kerja sama kawasan dan internasional, bukan berarti China banyak memberikan komitmen yang bersifat mengikat pada institusi-institusi ini. Jika mau dicermati lebih lanjut, dalam segala bentuk partisipasinya melalui institusi regional dan global, China jarang sekali memberikan komitmen yang dapat mengikat kebebasan China sebagai negara yang non-konfrontatif. China cenderung mengambil posisi aman sambil tetap memfokuskan diri pada usaha pembangunan ekonomi nasionalnya.
Berbagai penjelasan mengenai transformasi politik luar negeri China sejak jaman kepemimpinan Mao hingga masa kepemimpinan Hu Jintao membuktikan, telah terjadi perubahan signifikan dalam orientasi politik luar negeri China. China kini lebih melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik sebagai tujuan utama politik luar negeri yang diterapkannya. Adapun untuk mencapai pertumbuhan ekonominya, China terus membangun hubungan baik dengan negara-negara dunia; China juga cenderung menghindari konflik dengan negara-negara dunia, dan karenanya permasalahan keamanan merupakan hal yang agak sensitif bagi China. China lebih suka menyembunyikan cahayanya dengan menjalankan prinsip-prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi. Prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi China ini diwujudkan melalui terminologi "peaceful rise", yang kemudian dijadikan salah satu bentuk politik luar negeri China.1 Bentuk politik luar negeri China dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menghindari konfrontasi tersebut menunjukkan upaya China dalam meraih dua hal sekaligus, yaitu pemenuhan kepentingan nasional melalui pertumbuhan ekonomi domestiknya, serta penciptaan status sebagai "great power" yang cinta damai dan tidak hegemon di sistem internasional. Dalam penjelasan sebelumnya, penulis menyebutkan mengenai keaktifan China dalam menjalin kerja sama kawasan terutama dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk ASEAN+3. Adapun hal ini sebenarnya merupakan hal yang menarik untuk dianalisa, karena dibanding memilih untuk menjalin kerja sama kawasan di kawasan Asia Timur (Northeast Asia) terlebih dahulu, China malah cenderung lebih memprioritaskan kerja samanya dengan ASEAN. Jika mau ditilik lebih lanjut, hingga kini belum pernah ada bentuk kerja sama yang benar-benar hanya melibatkan tiga negara di kawasan Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan padahal ketiga negara tersebut sama-sama merupakan negara dengan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. ASEAN+3 sendiri merupakan bentuk kerja sama ekonomi pertama yang berhasil mempertemukan tiga negara Asia Timur tersebut dalam suatu forum. Sehubungan dengan analisa politik luar negeri China, China tampak lebih bersahabat dengan negara-negara ASEAN ketimbang dengan Jepang dan Korea Selatan yang lebih banyak memiliki kesamaan perekonomian. Sikap dan perilaku politik luar negeri China yang cenderung distant dengan Jepang dan Korea Selatan sebenarnya merupakan hal yang wajar, mengingat hubungan antar ketiganya memang tidak pernah akur sebelumnya. Berbagai perbedaan muncul dan menghambat terciptanya hubungan harmonis dalam kawasan ini, seperti misalnya faktor latar belakang sejarah yang berbeda, ikatan regional yang kurang kuat, ketakutan akan hadirnya ancaman, serta berbagai perbedaan sistem politik yang ada. Dari sekian banyak faktor yang menghambat terciptanya kerja sama di kawasan Asia Timur, faktor yang disebut-sebut paling berpengaruh adalah adanya bad historical background yang lantas membuat hubungan dua kekuatan besar di Asia Timur—Jepang dan China—menjadi tidak akur. Hubungan tidak akur Jepang-China ini sebenarnya dimulai pada masa Perang Dunia II, ketika tentara Jepang dengan brutal menyerang dan menghabisi rakyat China. Ketika itu, Kaisar Hirohito memerintahkan pasukan Jepang untuk menyerang dan menduduki China. Bangsa Jepang pun ketika itu menyebut China sebagai "Chancorro" (artinya ras yang lebih rendah dari manusia). Karena pasukan Jepang menganggap rakyat China adalah makhluk yang lebih rendah dari manusia, pasukan Jepang menjadi lebih tega dalam menyiksa rakyat China. Penjarahan, perkosaan, pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan lain terjadi di seluruh pelosok China. Semua tindakan itu mempunyai tujuan yang sama : mendirikan Kekaisaran Jepang di China. Faktor penghambat lain yang juga mempersulit terbentuknya regionalisme di Asia Timur adalah karena kurangnya kemauan dari negara-negara Asia Timur itu sendiri untuk melakukan negosiasi dan kerja sama di antara mereka. Era selanjutnya setelah kepemimpinan Jiang Zemin adalah era kepemimpinan Hu Jintao (tahun 2002-sekarang). Pada era ini, China sudah menjadi major power, terutama dalam hal perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat. China pun semakin gencar mempromosikan globalisasi ekonomi dan multipolarisme. Pada era ini, arah politik luar negeri China pun semakin jelas: China ingin menciptakan situasi internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonominya dengan cara menghindari konfrontasi yang ada. Partisipasi aktif China dalam institusi internasional pun makin terasa, terutama melalui kebergabungan China dalam World Trade Organization (WTO) pada 2001. Tidak hanya aktif secara global, China pun mulai aktif dan membangun berbagai kerja sama kawasan, salah satunya adalah melalui kerja sama ekonomi China, Jepang dan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN+3. Walaupun China semakin aktif dalam berbagai bentuk kerja sama kawasan dan internasional, bukan berarti China banyak memberikan komitmen yang bersifat mengikat pada institusi-institusi ini. Jika mau dicermati lebih lanjut, dalam segala bentuk partisipasinya melalui institusi regional dan global, China jarang sekali memberikan komitmen yang dapat mengikat kebebasan China sebagai negara yang non-konfrontatif. China cenderung mengambil posisi aman sambil tetap memfokuskan diri pada usaha pembangunan ekonomi nasionalnya. Berbagai penjelasan mengenai transformasi politik luar negeri China sejak jaman kepemimpinan Mao hingga masa kepemimpinan Hu Jintao membuktikan, telah terjadi perubahan signifikan dalam orientasi politik luar negeri China. China kini lebih melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik sebagai tujuan utama politik luar negeri yang diterapkannya. Adapun untuk mencapai pertumbuhan ekonominya, China terus membangun hubungan baik dengan negara-negara dunia; China juga cenderung menghindari konflik dengan negara-negara dunia, dan karenanya permasalahan keamanan merupakan hal yang agak sensitif bagi China. China lebih suka menyembunyikan cahayanya dengan menjalankan prinsip-prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi. Prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi China ini diwujudkan melalui terminologi "peaceful rise", yang kemudian dijadikan salah satu bentuk politik luar negeri China.1 Bentuk politik luar negeri China dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menghindari konfrontasi tersebut menunjukkan upaya China dalam meraih dua hal sekaligus, yaitu pemenuhan kepentingan nasional melalui pertumbuhan ekonomi domestiknya, serta penciptaan status sebagai "great power" yang cinta damai dan tidak hegemon di sistem internasional.[10]









BAB III
PENUTUP

A.  KESIMPULAN
       Cina kini menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan peningkatan pengaruh politik dalam berbagai bentuk institusi internasional. Transformasi Cina yang pada awalnya menjalankan praktik isolasionisme menjadi politik pintu terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai perkembangan tersebut menjadikan China sebagai kekuatan yang hadir sebagai lawan utama hegemon dunia, Amerika Serikat. Berbagai perubahan secara total dilakukan pada masa ini, baik perubahan yang sifatnya domestik maupun perubahan dengan melibatkan sistem internasional. Pada sisi domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi fokus utama politik luar negeri Cina. Pada sisi internasional, China mulai menjalin hubungan baik dengan dunia internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjamin terciptanya lingkungan yang indusif bagi pertumbuhan ekonomi Cina.
        

















DAFTAR PUSTAKA

1.     Bakri suryadi umar,”pasca deng xiaoping cina, quo vadis”, 1997, pustaka sinar harapan: jakarta
2.     Ann wan seng, “formula bisnis negara cina: kebangkitan kembali naga asia”, 2007, PT Mizan Publika: jakarta
3.     Wibowo. I,”NEGARA DAN MASYARAKAT: Berkaca dari pengalaman republik rakyat cina”, 2000, Gramedia: Jakarta
4.     http://beritamassa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1181:berguru-pada-kemajuan-china&catid=60:locations&Itemid=112 diakses pukul 23.16 tanggal 16/5/2013
5.     http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/28/china-359547.html diakses pukul 23.16 tanggal 16/5/2013






[1] http://beritamassa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1181:berguru-pada-kemajuan-china&catid=60:locations&Itemid=112 diakses pukul 23.16 tanggal 16/5/2013
[2] http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/28/china-359547.html diakses pukul 23.16 tanggal 16/5/2013
[4] http://frenndw.wordpress.com/tag/cina/02.16 tanggal 17/5/2013
[5] Wibowo. I,”NEGARA DAN MASYARAKAT: Berkaca dari pengalaman republik rakyat cina”, 2000, Gramedia: Jakarta hal 263
[6] Ibid hal264-265
[7] Ann wan seng, “formula bisnis negara cina: kebangkitan kembali naga asia”, 2007, PT Mizan Publika: jakarta hal 69-70
[8] Ibid 71
[9] Bakri suryadi umar,”pasca deng xiaoping cina, quo vadis”, 1997, pustaka sinar harapan: jakarta hal 70-71