Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Makalah Cina Pada Tahun 1980-1990 | Tugas Kuliahku

Makalah Cina Pada Tahun 1980-1990

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Karisma Deng semakin meningkat setelah ia merehabilitasi orang-orang yang ditindas oleh rezim Mao serta Kelompok Empat. Reformasi terhadap kebijakan dalam negeri Deng Xiao ping terutama termanifestasi dalam 2 aspek. Pertama, Ia menganggap harus mengakhiri keadaan Tiongkok selama puluhan tahun lalu yang terus menerus mengadakan gerakan politik, sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan normal. Harus berupaya memelihara stabilitas negara, untuk menciptakan iklim sosial yang diperlukan demi pembangunan ekonomi. Beliau menekankan keharusan untuk dengan teguh tak tergoyahkan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai inti pekerjaan partai berkuasa dan seluruh negara; Kedua, dengan setapak demi setapak mengubah cara pengelolaan Negara terhadap pekerjaan ekonomi, yaitu dari semula yang sama sekali bersandar pada perencanaan dan pengontrolan pemerintah berubah menjadi mengakui peranan pengaturan penting pasar dalam operasi ekonomi. Sementara itu, Deng Xiao ping menekankan pula keharusan mendorong secara menyeluruh reformasi Negara atas sistem-sistem Iptek, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan di atas dasar perkembangan ekonomi (China Radio International).
Selain itu, Deng Xiao Ping juga bertujuan untuk membangkitkan kembali Cina dengan modernisasi yang ia bangun untuk memajukan Cina dan membuka diri bagi dunia luar. Modernisasi yang dilakukan oleh Deng Xiao Ping meliputi bidang industri, pertanian, ilmu dan teknologi, dan pertahanan Nasional berdasarkan pemikiran Marxisme-Leninisme dan Mao Ze Dung dibawah partai Komunis Cina.
B. Rumusan Masalah
1. bagaimana sistem politik dan ekonomi pada tahun 1981-1990?
2. bagaimana perubahan aspek pendidikan pada tahun 1981-1990?
3. bagaimana perubahan dari aspek sosial yang terjadi pada  tahun 1981-1990?
C. Tujuan :
Untuk mengetahui kondisi RRC dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada tahun 1981-1990.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Aspek ekonomi
Deng Xiaoping yang pada masa Revolusi kebudayaan, mengalami pengasingan dari panggung politik Cina. Pada tahun 1977an, mulai muncul kembali ke ranah politik Cina dengan dukungan dari kelompok-kelompok pragmatis-realis. Deng dapat menyalurkan kembali pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi di Cina. Deng dengan pemikiran- pemikirannya yang berbeda dengan Mao terus menyalurkan
pemikirannya untuk pembangunan sosialis Cina. Rencana ini berjalan tanpa adanya kemelut yang mengacaukan Cina seperti halnya kesalahan dalam Revolusi Kebudayaan waktu itu. Dan dengan dikembalikannya TPR (tentara pembebasan rakyat) ke tempatnya semula, ini menjadi dukungan tersendiri bagi Deng dan kawan-kawan. Karena setelah Mao meninggal, kelompok Pragmatis-realislah yang mendominasi dalam kepartaian juga pemerintahan di Cina.
            Sejak awal, Jepang dan macan-macan Asia berpengaruh penting terhadap reformasi ekonomi China.[1] Negara-negara itu menganut pandangan pragmatis dan nondoktrinal seperti Deng dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Meski begitu tidak satu pun dari negara-negara itu yang mampu, dari dalam diri mereka sendiri, memberi model yang cocok: kondisinya, terutama yang berasal dari ukuran luar biasa dan keragaman China, sama sekali berbeda.[2] Apalagi dalam era globalisasi yang dimulai sekitar tahun 1980 mustahil bagi China, tidak seperti Jepang dan macan-macan Asia sebelumnya, membangun industri dan perusahaan di balik tembok tarif sampai benar-benar siap berkompetisi di pasar internasional. Faktor lain yang menambah ruwet adalah China, sebagai negara Komunis, masih dipandang dengan rasa curiga oleh Amerika Serikat: sehingga upayanya masuk WTO memakan waktu 15 tahun dan harus memenuhi banyak sekali perjanjian paling detail yang pernah dibuat dengan negara manapun sangat berbeda, misalnya, dengan persyaratan yang jauh lebih longgar bagi India beberapa tahun sebelumnya. China, karena berbagai sebab, harus menemukan jalannya sendiri.[3]
            Jika Mao mempunyai perspektif yang spesifik tentang sosialisme, maka Deng juga demikian. Dalam pemikiran Deng, sosialisme yang berusaha diterapkan di RRC adalah sosialisme dengan karateristik Cina, dimana prinsip-prinsip dasar Marxisme diintegrasikan dengan kondisi aktual Cina.[4] Menurut Deng, apapun dapat ditempuh untuk perkembangan pembangunan sosialis RRC, walaupun itu dianggap konvergensi terhadap ideologi. Karena menurut Deng ideologi tidak dapat dilaksanakan secara dogmatis, tetapi harus mengalir dan dapat diterima. Sosialisme yang dimaksudkan oleh kelompok pragmatis-realis adalah seperti halnya di Yugoslavia, dimana yang diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi adalah kekuatan pasar dan mengakui kepemilikan swasta, disamping kepemilikan negara, dalam sektor pertanian.
Dalam menjalankan revolusi ekonominya, Deng mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai aplikasi dari gagasannya, salah satunya adalah kebijaksanaan yang disebut sistem tanggung jawab (baogan daohu). Baogan daohu merupakan kebijakan yang diperuntukkan untuk petani yang diberikan tanggung jawab mengelola tanah negara, kemudian hasilnya akan dibagi untuk rakyat (petani) dan negara.
Menurut Taniputera (2009) bagian yang diperoleh petani dari baogan daohu tersebut menjadi hak milik dan boleh dijual di pasar bebas. Mereka diberi kebebasan dalam melakukan proses penanaman mulai dari awal hingga akhir. Dengan demikian, kendali ketat negara semasa pemerintahan Mao makin diperlonggar. Hal ini malah mendongkrak hasil pertanian. Kerja di ladang hanya membutuhkan waktu 60 hari setahun, dibandingkan dengan 250-300 hari semasa Mao. Waktu yang tidak dipergunakan untuk mengolah ladang itu dipergunakan bagi kegiatan lainnya yang mendatangkan profit. Karena itu, kemakmuran menjadi meningkat. Rumah bata, televisi, dan mebel baru mulai menghiasi tempat kediaman rakyat.[5]
Dibawah ini adalah beberapa tabel indikator kemajuan pelaksanaan sistem ekonomi Deng Xiaoping.




       Tabel peningkatan berbagai hasil produksi pertanian
1978
1980
1984
1987
Gandum
304, 77
320, 56
407, 31
402, 41
Kapas
2, 16
2, 07
6, 25
4, 19
Tumbuhan penghasil minyak
5, 21
7, 69
11, 91
15, 25
Tebu
21, 11
22, 80
39, 51
46, 85
(Beijing Review, 7-13 Maret 1988, dalam Taniputera, 2009: 598)
            Mengenai pembandingan kebijakan ekonomi komunis dengan kapitalis tersebut, Lebih lanjut Taniputera (2009) mengungkapkan bahwa sebelumnya, para pekerja sektor industri diberikan gaji yang sama terlepas dari jenis pekerjaan serta kinerja mereka (sebagaimana yang umum di negara-negara komunis). Akibatnya, tidak ada semangat untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas produksi. Mirip dengan reformasi pada bidang pertanian, para pekerja diberi insentif untuk meningkatkan produksinya. Jika ternyata keuntungan perusahaan melebihi yang ditetapkan negara, kelebihan itu menjadi hak pekerja dan diebrikan dalam bentuk bonus, tunjangan, serta pembiayaan bagi inovasi di perusahaan itu.[6]
            Dengan demikian, sistem penggajian atau pengupahan akan disesuaikan. Bagi pekerja keras, ulet, dan beretos tinggi, maka akan mendapatkan Insentif atau honor yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Begitu sebaliknya, bagi yang malas, tidak disiplin, beretos rendah, maka akan disesuakan pula honornya. Prinsip ini dirasa seseuai untuk membentuk karakter rakyat China yang dicanangkan kembali untuk menanamkan nilai-nilai filsafat Konfucius.
            Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, kepala pabrik dapat memecat pegawainya yang tidak mematuhi peraturan perusahaan, menentukan gaji dan bonus untuk pegawai, dan bebas menentukan sendiri harga jual produknya. Sebelumnya pegawai dipekerjakan selama seumur hidup, dan harga barang hasil produksi ditetapkan oleh negara. Kebijakan ini cukup meningkatkan hasil industri di China..
Tabel peningkatan berbagai hasil industri
1978
1981
1984
1987
Batu bara
(dalam 100 juta ton)
6, 18
6, 22
7, 89
9,20
Minyak mentah
(dalam 1 juta ton)
104, 05
101, 22
114, 61
134
Gas alam
(dalam 100 juta m³)
137, 30
127, 40
124, 30
140, 15
Tenaga listrik
(dalam milyar kwh)
256, 6
309, 3
377
496
Baja gulungan
(dalam juta ton)
22, 08
26, 70
33, 72
43, 91
Baja (dalam juta ton)
31, 78
35, 60
43, 47
56, 02
Besi (dalam juta ton)
34, 79
34, 17
40, 01
54, 33
     (Beijing Review, 7-13 Maret 1988, dalam Taniputera, 2009: 599-600)
Diatas adalah beberapa data indikator mengenai kemajuan “ekonomi Deng Xiaoping”. Kemajuan ekonomi yang progres ini tidak semata gagasan tokoh-tokoh di pemerinthan, tetapi juga atas dukungan, pengertian, dan kerja keras masyarakat yang menginginkan kemakmuran pula. Sehingga dapat terjadi komunikasi dua arah antara rakyat dan negara.
Studi Lipset tentang kaitan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi dapat dikaitkan dalam kasus ini. Dimana dengan dicanangkannya sistem ekonomi kapitalis, yang memberikan ruang kepada rakyat untuk berusaha semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan hasil yang sepadan, berarti dibukanya keran demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi pula ekonomi mereka tidak dibatasi oleh negara sehingga meningkat.
Cina memprioritaskan kepada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang pesat tanpa intervensi pemerintah yang besar. Cina juga membuka untuk penanaman modal asing (PMA). Untuk membawa Cina ke dalam perekonomian global, kebijakan yang diambil adalah kebijakan pintu terbuka (Kaifang Zhenzheb). Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperlancar jalannya modernisasi melalui pengembangan teknologi dan kemampuan serta menarik para investor. Selain itu, kebijakan pintu menerapkan 3 cara alih teknologi yaitu joint venture, counter trade dan zona eksklusif khusus. Hasilnya adalah ekspor terbuka juga dan produksi Cina meningkat dengan tajam dan dalam waktu yang singkat tanpa pengeluaran dana pemerintah yang besar. Reformasi ekonomi di bidang administrasi juga dilakukan bertahap dan berhasil mengatasi hiperinflasi dan depresiasi. Pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk mengendalikan inflasi, juga pembaharuan sistem perbankan dan pengembangan pasar modal.
Selama periode perencanaan reformasi ekonomi, Deng dan kawan-kawan sebagai perumus kebijakan pembangunan di RRC, mengadopsi pada model soviet yang memberikan penekanan terhadap pembangunan sektor industri, khususnya bidang produksi padat modal.[7] Begitu pula di Cina, hal serupa diterapkan pada kemajuan sektor industri, dimana industrialisasi dilaksanakan dengan devisa dari sektor pertanian. Sedangkan dalam pemilihan teknologi produksi barang- barang industri lebih diperhatikan metode padat modalnya, dibandingkan dengan padat karya.[8]
Dalam reformasi ekonomi RRC pasca 1978, pembaharuan ekonomi RRC yang dilakukan Deng dapat diuraikan sebagai berikut:
Penghapusan komune rakyat
Komune merupakan bagian terbesar dari sistem komune rakyat, menghimpun semua fungsi pemerintahan lokal, yang meliputi bidang ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi masyarakat dan kesehatan serta pendidikan dan pertahanan rakyat. seperti halnya yang terjadi pada masa revolusi kebudayaan, komune rakyat sangat terlihat fungsinya, sehingga masyarakat sangat bergantung pada rakyat. komune rakyat dan brigade produksi kemudian digantikan dengan pemerintah administratif, berbeda dengan komune rakyat pemerintah administratif sangat berbeda. Peran pemerintah administratif berfungsi sebagai organisasi penggantinya, terdiri dari pemerintah kotapraja dan komite penduduk desa.[9] Adapun pemerintah kotapraja mempunyai fungsi mengurus rencana administratif dan produksi nasional, sementara komite penduduk desa memiliki otonomi lokal dalam menjaga keamanan umum, penyelesaian pertengkaran dan urusan- urusan umum lainnya.
Penghapusan monopoli negara
Pemerintah RRC menghapus kebijakan mengenai pembelian hasil panen dengan sistem monopoli oleh negara. Kebijakan ini merupakan langkah terbesar Cina untuk merombak pembangunan ekonominya. Ini juga merupakan langkah perbaikan terbesar terhadap struktur ekonomi pedesaan, setelah penghapusan sistem ekonomi rakyat. Penghapusan monopoli negara, dan pemberlakuan makanisme pasar, dimana harga barang- barang kini tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi diserahkan pada kekuatan tarik- menarik antara besarnya jumlah permintaan dengan besarnya jumlah penawaran yang beredar di masyarakat, pertama kali dikemukakan oleh pemerintah RRC dalam sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKC XII, tanggal 20 oktober 1984.[10]
Liberalisasi usaha dan manajemen
Perdana Menteri Zhao yang merupakan keprcayaan Mao, pada bulan November 1981 menyampaikan rancangan kerja pemerintah kepada parlemen  ( kongres rakyat nasional), yang berupa sepuluh petunjuk pembangunan RRC yang isinya:[11]
1.      Pemerintah ingin mempercepat pembangunan pertanian dengan menggunakan kebijakan yang tepat dan pemikiran yang ilmiah.
2.      Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan industry barang- barang konsumsi dan mengatur orientasi pembangunan industry berat.
3.      Pemerintah meningkatkan rasio penggunaan energy dan transportasi.
4.      Pemerintah mengadakan transformasi teknik setahap dalam unit-unit kunci, dan menjalankan penggunaan yang maksimal terhadap perusahaan- perusahaan yang ada.
5.      Pemerintah melakukan konsolidasi di segala bidang dan penstrukturan kembali perusahaan- perusahaan menurut kelompoknya.
6.      Pemerintah meningkatkan dana- dana pembangunan dan menggunakannya secara hemat, melalui perbaikan metode persyaratan, akumulasi dan pengeluaran.
7.      Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan pintu terbuka dan meningkatkan kemampuan untuk Berdikari.
8.      Pemerintah dengan aktif melakukan reformasi system ekonomi Negara dan memperlihatkan inisiatif dalam setiap hal yang berkaitan dengan usaha ini.
9.      Pemerintah berupaya mempertinggi taraf keilmuan dan kebudayaan seluruh rakyat pekerja dan mengorganisasikan kemampuan untuk menjalankan proyek-proyek penelitian ilmiah yang penting
10.  Pemerintah berusaha mewujudkan konsep segalanya ditunjukan untuk rakyat dan memberikan  perhatian menyeluruh terhadap produksi, pembangunan dan penghidupan rakyat.

Pembukaan Diri Terhadap Modal Asing
Mulai tahun 1979, pemerintah RRC mulai melaksanakan kebijakan keterbukaannya terhadap negara luar. Beberapa wilayah di RRC dijadikan tempat untuk kawasan ekonomi terhadap modal asing. Sejak reformasi ini, RRC mulai melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar, misalnya amerika. Pembukaan diri terhadap modal asing ini memberikan kemajuan terhadap perekonomian di cina dari era reformasi ekonomi Cina sampai saat ini.
Integrasi dalam Ekonomi Internasional
Setelah 1978, situasi perekonomian RRC mulai terlihat perkembangannya. Negara ini mulai terlihat eksistensinya dalam perekonomian internasional. RRC tidak hanya mentolelir adanya pendekatan kapitalisme terhadap kebijakan ekonomi domestiknya, namun juga kebijakan ekonomi luar negerinya.
Impor RRC terdiri dari peralatan transportasi, mesin, besibaja dan bahan- bahan kimia. Dikawasan asia tenggara komoditi ekspor cina prospeknya sangat baik. Ini terlihat pada potensial RRC dalam merebut pasaran. Bisa kita lihat saat ini saja cina cina dapat memonopoli perekonomian di dunia.
Jika pada masa Mao Zedong nasionalisme dikendalikan bagi kepentingan politik saja, maka di era modernisasi dan reformasi sekarang ini, nasionalisme condong membentuk semangat China baru  yang bercita-cita setara dengan kejayaan Qin Shihuang Di, kaisar kuning yang mempersatukan seluruh daratan china.[12] Dua peristiwa besar ini menjadikan cina banyak mengalami dinamika baik di bidang sosial, ekonomi bahkan politik. Dan ini menjadikan China semakin belajar untuk menemukan arah sistem politik dan ekonomi yang tepat untuk negaranya sesuai dengan budaya China yakni Kapitalisme keluar, sosialisme kedalam.
2.2 Aspek Politik
Sejak reformasi ekonomi digulirkan oleh Deng Xiao Ping pada akhir tahun 1970an, China sedang bergerak menuju perubahan politik, ekonomi dan sosial. China yang selama ini sangat dikendalikan oleh PKC berangsur-angsur mulai melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada baik didalam maupun diluar negeri. Mau tidak mau harus dipercayai bahwa pada suatu hari nanti demokrasi ekonomi yang dibangun harus bertemu dengan demokrasi politik.
Pembangunan demokrasi politik nampaknya menjadi pertanyaan besar ketika China masih berada dibawah kendali satu partai tunggal yaitu PKC. Bagaimanakah PKC bertahan dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh PKC untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi dan tuntutan demokrasi politik?
Pada awal gerakan reformasi, PKC mengalami banyak kelumpuhan. Kelumpuhan ini dapat dilihat dari kondisi partai yang mulai banyak terlihat tidak terurus. didistrik Yiyang, Provinsi Hubei menunjukkan bahwa selamasetahun 47 dari 104 partai tingkat cabang tidak pernah mengadakan rapat sekalipun. Gejala kelumpunan juga muncul ketika terdapat situasi yang dramatis saat organisasi partai tidak memiliki anggota atau sebaliknya anggota partai tidak memiliki induk organisasi yang jelas. Bahkan surat kabar Renmin Ribao pada 5 Mei 1993 mencatat bahwa sebuah distrik di Provinsi Hubei terjadi eksodus besar-besaran dimana 513 kader, 47 diantaranya adalah pemimpin partai dan mereka semua meninggalkan partai. Alasannya menjadi jelas ketika menurut mereka menjadi kader partai dalam kondisi reformasi ekonomi sangat berat karena mereka harus mengemban tugas untuk membangun partai yang nampak sedikit memberikan imbal balik yang memadai dibandingkan dengan perngorbanan yang mereka lakukan. Tercatat, para kader partai hanya menerima 500-1000 yuan pertahun yang mungkin hanya separuh dari penghasilan petani kaya yang maju akibat reformasi ekonomi yang penghasilannya bisa dua hingga tiga kali lipat lebih besar.[13]
Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa PKC tidak lagi sepopuler pada awal pembentukan RRC pada tahun 1950 sampai awal tahun 1970an. Bagaimanapun juga dampak dari reformasi ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan adalah munculnya kekuatan ideologi karena masyarakat lebih fokus kepada pembangunan ekonomi. Respon masyarakat terhadap partai secara umum dapat digolongkan menjadi dua hal, pertama, ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan partai dan kedua adalah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan partai. Masyarakat mulai tidak mempedulikan lagi hal ihwal tentang politik dan partai. Disatu sisi hal ini justru menguntungkan karena masyarakat akan lebih konsentrasi terhadap pembangunan ekonomi sehingga masalah politik akan lebih mudah dikendalikan. Namun disisi lain justru muncul protes terhadap partai seperti yang terjadi di Renshou, provinsi Sichuan yang menyerang dan menduduki kantor pemerintah dan partai dengan jumlah demonstran mencapai 10 ribu orang. Hal serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti di Anhui, Henan, Guangdong, Shanxi, dan sebagainya. Hal utama yang memicu protes para petani adalah masalah korupsi yang muncul dikalangan kader PKC meskipun kita tidak bisa mengatakan pada masa sebelumnya kader partai terbebas dari korupsi.
Krisis kepercayaan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa Deng namun sudah dimulai pada masa Mao. Pada masa Mao, kuatnya dominasi partai membuat posisi kader sangat menguntungkan. Selain memiliki kekuasaan secara politis namun jabatan sebagai kader partai juga menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu Mao menyadari kemungkinan munculnya kelas baru dalam masyarakat China yang justru muncul bukan dari masyarakat diluar partai namun justru didalam partai itu sendiri yaitu kelas kader partai. Mao melihat kemungkinan ini merujuk kepada apa yang terjadi di Yugoslavia.
Dalam krisis kepercayaan ini, PKC tetap bertekad menjadi partai yang berkuasa. Namun disisi lain golongan muda menghendaki demokrasi yang lebih luas.tarik menarik kepentingan ini kemudian memunculkan peristiwa Tiananmen pada 3-4 Juni 1989. Fenomena didunia internasional juga menunjukkan kecenderungan yang relatif sama, runtuhnya rezim-rezim totaliter bekas Uni Soviet dan Eropa Timur serta menggejalanya demokrasi global semakin mempersempit ruang PKC untuk mengembangkan kekuatannya. Sementara itu kemajuan teknologi informasi telah membuat rakyat semakin tahu dan pintar tentang penentuan nasib mereka. Apalagi secara ekonomi China dihadapkan pada deretan etalase kapitalisme Barat di pantai Timur mulai dari Jeoangm Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan.
Bagaimana PKC bertahan menghadapi badai demokrasi dan krisis kepercayaan dari rakyat China? Satu hal yang mungkin terlepas dari analisis Barat mengenai perkembangan masyarakat ketika kemajuan ekonomi yang diduga akan membangkitkan semangat demokrasi politik. Hal itu adalah budaya politik di China yang berkembang selama ribuan tahun yaitu Konfusianisme. Dalam kepercayaan Kofusian, ketertiban dan keseimbangan merupakan hal yang paling utama. Hal inilah yang digunakan oleh PKC untuk “mempertahankan” dominasi politiknya di China. Kekacauan di negara-negara Eropa Timur, bekas Uni Soviet, Yugoslavia dan Afghanistan justru dimanfaatkan oleh partai untu mempropaganda rakyat tentang pentingnya stabilitas negara. Stabilitas ini akan dapat tercapai jika pemerintahan kuat. Sementara disisi lain, partai dan pemerintah menjanjikan sebuah kemakmuran besar yang dicapai melalui pembangunan ekonomi. Jadi seperti tali rantai yang saling terkait satu sama lain, secara sederhana pengertian yang muncul adalah bahwa jika menginginkan kemakmuran ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus terlaksana dengan baik. Syarat terlaksanakannya pembangunan ekonomi yang baik adalah dengan adanya stabilitas politk dan stabilitas politik hanya bsia terjadi jika pemerintahan kuat. Pemerintahan kuat ini hanya bisa terbentuk jika legetimasi dari masyarakat tinggi. Oleh karena itu legetimasi terhadap pemerintah dan partai menjadi syarat utama untuk mencapai kemakmuran secara ekonomi.
Disisi lain, kita melihat bahwa sekali lagi para elit China mengadakan modifikasi terhadap teori politik Barat yang disesuaikan dengan kondisi domestik di China. Seperti yang kita ketahui bersama, pada masa pertengahan kepemimpinan Mao, muncul kejenuhan dalam masyarakat China dimana janji kemakmuran yang pada awal revolusi digunakan PKC untuk menarik dukungan massa belum terwujud. Menurut teori Marx dan Engels, kesadaran akan pertentangan kelas akan muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan hasil akhirnya adalah masyarakat tanpa kelas dimana kemakmuran dinikmati bersama. Namun yang terjadi hingga pada pertengahan tahun 1960an dimana masyarakat secara umum telah ada satu kelas sosial tapikemakmuran secara ekonomi tidak kunjung datang. Mao mulai mengalihkan definisi pertentangan kelas tidak lagi terhadap kelompok kapitalis namun juga memasukkan kelompok intelektual yang dianggap berseberangan dengan ide-ide komunisme Mao. Disisi lain, Mao menangkap sinyal bahwa perubahan dalam masyarakat tidak lagi bisa menunggu kesadaran secara otomatis, melainkan harus dipupuk dan diajarkan. Teori Marx tidak bisa sepenuhnya dipakai di China karena karakteristik masyarakat China adalah agraris bukan industri seperti thesis Marx.
Dalam reformasi ekonomi pun, Deng juga menerapkan metode yang relatif sama dengan Mao. Reformasi ekonomi tidak bisa bergerak dari bawah atau masyarakat. Hal ini sebabkan oleh, pertama, masyarakat China yelah terbiasa dengan sistem komune dan menjadi satu hambatan untuk berkembang secara mandiri. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Rusia pasca Uni Soviet ketika mengalami kebingingan untuk membangun ekonomi karena selama lebih dari satu dasawarsa masyarakat telah terbiasa dengan berbagai hal yang telah terencana secara terpusat dan semuanya disediakan dan diatur oleh negara. Kedua, kebebasan yang mulai terbuka dalam masyarakat China memungkinkan munculnya euforia yang justru membuka peluang kekacauan. Kebebasan jika tidak diatur dengan cermat justru akan menimbulkan kekacauan ketika tuntutan akan kebebasan tersebut menjadi sebuah gelombang besar yang dapat mengacaukan sistem politik yang ada.
Kesimpulan terakhir atas kebijakan yang harus diambil adalah tetap mengendalikan kebebasan dalam konteks pembangunan ekonomi. Yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk pembangunan ekonomi tetap dari atas atau partai dan pemerintah. Dengan menggunakan sistem seperti ini kontrol politik dan ekonomi tetap berada ditangan negara atau dengan kata lain, sistem kapitalisme tetap bertahan, dan pada tataran dibawah akan muncul kebebasan yang akan mendorong aktifitas ekonomi yang dapat digunakan sebagai klaim pembangunan ekonomi yang memakmurkan rakyat. Sistem seperti ini dapat menjaga dua hal sekaligus yang saling terkait dan menarik karena mengeliminasi pemikiran Barat pada satu sisi tentang pertentangan antara kapitalisme dan komunisme yang digambarkan sebagai sebuah dikotomi yang tidak dapat dan tidak akan pernah bertemu berjalan beriringan. Disatu sisi sistem sosialisme akan terus terjaga dengan kekuatan negara dan PKC yang besar, sementara kekuatan tersebut akan menjamin stabilitas untuk mendukung kemajuan ekonomi dan dasi sisi masyarakat sendiri mulai muncul kekhawatiran akan kekacauan dan perpecahan yang justru akan merugikan mereka sendiri jika menuntut kebebasan terlalu besar.
Jika melihat kondisi dan situasi dalam sistem internasional saat itu. sebenarnya  posisi China dalam struktur kekuatan, pengaruh dan kepentingan dalam sistem internasional. Sistem bipolar yang berlangsung selama Perang Dingin telah usai, namun tidak bisa dikatakan sistem ini telah berubah menjadi sistem uni polar dimana Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur sekarang memang telah berada dalam pengaruh kekuasaan dan pengaruh dari Amerika Serikat. Namun, China sendiri sebenarnya berada dalam posisi yang lebih independen tidak seperti negara bekas Uni Soviet atau Eropa Timur. Pada saat China sedang mengalami kemunduran hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, saat itu sebenarnya China mulai memunculkan independensinya yang tidak berada dalam bayang-bayang Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Secara domestik para elit China mulai memiliki kebebasan untuk menentukan perkembangan politiknya, namun secara internasional, seiring dengan semakin menguatnya interdependensi negara bangsa akibat globalisasi menghadapkan China pada pilihan yang tidak terelakkan yaitu ikut serta dalam perkembangan dibelahan dunia yang lain termasuk demokratisasi.[14]
Kondisi sistem sosial, kemajuan dan kecenderungan ekonomi serta aspirasi yang berkembang di China. Kemajuan ekonomi yang sehat dan stabil hampir sulit untuk menghasilkanperubahan politik terutama secara fundamental. Oleh karena itu secara tidak langsung, kemajuan ekonomi China justru lebih mendukung dan mempertahankan sistem politik yang ada dan menjamin stabilitas politik.
Sementara itu, aspirasi yang berkembang dalam msyarakat China sendiri tidak bisa terlepas dari sistem sosial dan kondisi ekonomi yang terjadi. Peristiwa Tiananmen yang dianggap sebagai tonggal perjuangan demokrasi di China disatu sisi memunculkan pertanyaan apakah peristiwa tersebut mewakili keseluruhan dari aspirasi masyarakat China akan demokrasi? Gerakan pro-demokrasi yang memunculkan peristiwa Tiananmen dalam pandangan China sendiri merupakan persekongkolan Barat untuk menghancurkan sosialisme China dan bukan merupakan kesadaran politik masyarakat China secara mayoritas.
Sementara itu, faktor domestik juga harus diperhitungkan adalah jumlah penduduk China yang besar. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu milyar jiwa ini apakah kondusfif untuk menerapkan demokrasi penuh yang multi partai seperti negara Barat yang jumlah penduduknya lebih sedikit? Fenomena yang dijadikan rujukan adalah fenomena demokratisasi di India. India dengan jumlah penduduk yang besar dan menerapkan demokrasi seperti Barat menunjukkan negara disibukkan dengan pertentangan kepentingan yang sangat beraneka ragam dan saling bersaing satu sama lain. Dalam pandangan orang China sendiri, sistem pemerintahan terpusat merupakan pilihan terbaik karena selama ratusan tahun China berada dalam sistem kekaisaran dibawah pedoman Konfusianisme.
persepsi, motivasi, cita-cita, nilai, ide dari para elit politik China. Hal penting yang sangat berpengaruh terhadap masa depan China dan PKC adalah faktor kegagalan Uni Soviet dalam melakukan reformasi. Para elit politik China serta sebagian masyarakat melihat vahwa reformasi yang begitu cepat seperti yang terjadi di Uni Soviet justru akan menimbulkan kekacauan. Kelompok moderat dan konservatif bersepakat bahwa sosialisme dan diktator proletariat masih merupakan model yang paling tepat di China dengan pertimbangan utama bahwa setiap negara harus menerapkan model pembangunan politik berdasarkan situasi kondisi yang sangat melekat dan berkarakter sendiri dari masing-masing negara.
2.3 Aspek Pendidikan
Pada tahun 1978 tepatnya dibulan Desember Deng mencetuskan ide reformasi ini didepan Rapat Partai Komunis China (PKC). Reformasi tersebut sering disebut Sì gè Xiàn Dàihuà (The Four Modernizations). Empat pilar empat modernisasi itu adalah Reformasi Pertanian, Industri, Ilmu dan Teknologi dan Pertahanan. Maka sejak itu berakhirlah era ketertutupan China dengan dunia luar (China sering disebut negara tirai bambu karena sifat ketertutupannya itu, serupa dengan negara-negara Eropa Timur saat itu yang disebut negara tirai besi). Guna mendukung rencana pembangunan ekonomi tersebut maka ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan pada umumnya akan mendapat perhatian khusus.[15]
Teknologi usang digunakan oleh Cina di pabrik-pabrik mereka juga telah mengangkat industri pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, Deng Xiaoping  melakukan upaya untuk mendapatkan perusahaan asing untuk membantu dalam meningkatkan pabrik lama dan membangun yang baru. Selanjutnya, ia mendorong mahasiswa Cina untuk belajar.
Ilmu dan modernisasi teknologi meskipun dipahami oleh pemimpin China sebagai kunci untuk transformasi industri dan ekonomi, terbukti lebih dari tujuan teoritis versus tujuan dicapai.Hal ini terutama disebabkan isolasi selama beberapa dekade ilmuwan Cina dari masyarakat barat internasional, universitas ketinggalan zaman, dan kurangnya keseluruhan akses ke peralatan ilmiah canggih, teknologi informasi, dan knowhow manajemen.Menyadari perlunya bantuan teknis untuk memacu modernisasi ini yang paling penting, Pemerintah China menimbulkan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) pada musim gugur 1978 untuk lingkup dan menyediakan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pelengkap awal proyek ditargetkan. Proyek-proyek awal dari 1979-1984 meliputi pembentukan luar negeri pelatihan on-the-job dan program akademik, set-up dari pusat pengolahan informasi pada unit-unit pemerintah kunci, dan pengembangan metode untuk membuat keputusan dalam konteks Cina yang berbasis di pasar prinsip.Para penasihat kunci untuk Pemerintah Cina atas nama UNDP adalah Jack Fensterstock dari Amerika Serikat.Upaya bantuan teknis pertama (CPR/79-001) oleh UNDP menyebabkan masuknya lembaga pendanaan multilateral skala besar termasuk Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Jumlah periset dalam berbagai bidang akan ditingkatkan menjadi 800.000 orang. Diharapkan pada tahun 1985, China hanya akan tertinggal sepuluh tahun dibandingkan negara-negara maju dunia dalam bidang sains.[16]
Maka dalam waktu yang relatif singkat, rezim reformasi ini mengadakan serangkaian perombakan dan perubahan. Dalam arti sesungguhnya, terjadi pembalikan semua kebijakan masa lampau. Pertama, pada tahun 1977 diumumkan sistem ujian untuk masuk universitas. Kedua, pada 1986, diumumkan otonomi pendidikan tinggi. Ketiga, untuk mengisi kekurangan tenaga ahli dengan terobosan teknologi mutakhir. Pada 1981, ia telah berhasil mendirikan tidak kurang 117 lembaga penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
Berbagai macam restorasi di atas diiringi dengan kebijakan untuk rekonsiliasi dengan para intelektual. Semua kebijakan baru ini tentu saja membawa angin segar bagi para intelektual Cina yang selama 25 tahun hidup dalam tekanan berat. Semua kebijakan itu dibarengi dengan tindakan Deng Xiaoping mengumumkan “Empat Prinsip Dasar”, empat prinsip dasar yang tidak boleh dilangggar para intelektual:
(1) jalan sosialis,
(2) berpegang pada kediktatoran proletariat,
(3) berpegang pada kepemimpinan PKC dan,
(4) berpegang pada Marxisme-Leninisme dan Pikiran Mao Zedong.
Selama masa Reformasi tercacat dua kampanye terhadap kaum intelektual: Kampanye Anti Polusi Rohani (1983-1984) dan Kampanye Anti Liberalisasi Borjuis (1985-1987). Yang pertama diarahkan untuk mencegah gelombang tuntutan akan kebebasan. Kedua kampanye ini memang tidak sampai membawa korban seperti pada zaman Mao dulu, tetapi dilaksanakannya kampanye seperti itu menandakan bahwa pihak penguasa di Cina masih ingin mengawasi kaum intelektual. Lembaga sensor masih giat di Cina. Buku-buku atau artikel mendapat pengawasan ketat dari berbagai macam lembaga, termasuk kepolisian. Jikalau ada buku yang dicurigai berlawanan dengan pandangan pemerintah, buku itu akan dilarang beredar. Kebijakan seperti ini tidak pernah diumumkan secara resmi. Meski demikian, Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan larangan dengan berbagai alasan seperti pornografi, membahayakan keamanan negara, kontrarevolusi.[17]

2.4 Aspek Sosial Budaya
Langkah awal ketika Deng Xiao Ping berkuasa adalah dengan menghentikan adanya “pertarungan kelas” yang terjadi pada masa Mao ZeDong yang menjunjung tinggi ideologi komunis. Ia pun mengadakan kebijakan “rehabilitasi” pada korban Revolusi Kebudayaan dari semua lapisan masyarakat. Siapapun boleh meminta agar perkaranya nya dibuka kembali dan nama baik mereka dapat direhabilitasi.[18]
Selain itu Deng Xiao Ping pun menilai bahwa sistem ekonomi yang terencana oleh pusat pada masa Mao tidaklah efisien dan kompetitif.  Selama 30 tahun, perusahaan memboroskan bahan mentah, tenaga kerja dan tentunya modal.[19] Oleh karena itu Deng Xiao Ping menjalan reformasi ekonomi untuk memajukan Cina dengan mengadakan suatu politik “pintu terbuka” setelah menutup diri dengan tirai bambunya. Politik pintu terbuka tersebut dimaksudkan sebagai bangsa Cina yang telah terbuka bagi dunia luar dengan menarik penanaman modal asing di dalam negeri.
Politik Pintu Terbuka yang diciptakan untuk penanaman modal asing dan wisatawan mancanegara membawa serta hubungan langsung antara kehidupan tradisional Cina dan kehidupan liberal dunia barat. Dan untuk kepentingan tersebut RRC menciptakan Zona Ekonomi Khusus ( Special Economic Zones). Modernisasi pun mulai dirancang oleh pemerintahan RRC. Selain itu, puluhan ribu mahasiswa dikirim ke Amerika Serikat untuk menuntut ilmu di berbagai universitas terkemuka.[20]
Namun, kebijakan atas politik pintu terbuka ini pun membawa dampak buruk bagi para buruh dan petani. Hal ini disebabkan adanya sistem kontrak yang berlaku bagi petani dan pemerintah atas pengolahan tanah pertanian. Awalnya, petani merasa adanya keringanan atas kebijakan Deng Xiao Ping (1978-1985) namun dengan adanya politik “pintu terbuka”, sistem perekonomian pun berubah menjadi sistem ekonomi pasar. Dampaknya pun mulai dirasakan, para petani tidak lagi mendapatkan subsidi dari Negara dan mereka pun dibiarkan terjun dalam pasar bebas yang penuh persaingan. Dari sini lah mulai terlihat adanya asas kapitalisme. Jika petani yang tidak memiliki keunggulan atau modal yang besar, mereka pun akan tertinggal jauh dan terbelakang. Inilah yang dihadapi kebanyakan para petani setelah adanya reformasi ekonomi dari Deng Xiao Ping.
Sebenarnya kehidupan petani sebelum maupun setelah reformasi tidaklah menjadi lebih baik. Situasi seperti itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. negara tidak mampu membeli surplus gabah yang dihasilkan oleh petani
2. menurunnya investasi dibidang pertanian,
3.seretnnya kenaikan pendapatan petani datang dari pamong praja desa.
Yang terjadi selanjutnya adalah para petani yang menderita kerugian pun pindah ke kota-kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi keluarga. Para petani yang datang ke kota ini kemudian dinamakan sebagai “penduduk terapung”. Kemudian para petani ini pada umumnya bekerja pada sektor informal atau menjadi buruh swasta.[21]
Kerugian yang dihadapi industri milik negara karena boros dalam modal, bahan mentah dan banyaknya pegawai pun mengharus pemberhentian pada banyak buruh yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Mao. Karena pada masa Mao, pengangkatan buruh bukanlah didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja namun berdasarkan ideologi komunis yang begitu menjunjung tinggi para buruh. Dengan adanya pemberhentian para buruh ini pun membuat angka pengangguran mulai terlihat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah berupa Keputusan Menteri Perburuhan dan Personalia pada tahun 1983, dimana manajer bebas mencari buruh sesuai dengan standar yang ia tetapkan.
Selain itu, para buruh pun tidak lagi mendapatkan subsidi apapun dari Negara yang dulunya selalu mendapatkan kebutuhan pokok dari Negara. Dan buruh pun semakin banyak kehilangan haknya yang semula dan yang paling terlihat adalah hak kerja yang dijamin negara seumur hidup. Dengan adanya kebijakan “pintu terbuka” menjadikan banyaknya buruh yang kehilangan pekerjaan menjadi buruh swasta pada perusahaan swasta yang mulai berkembang di Cina.[22]
Selain itu para kaum intelektual juga sudah dapat bernafas lega karena tidak lagi “diikat” oleh pemikiran Mao Ze Dong yang mematikan hak mereka untuk berfikir. Namun tentunya, kebebasan pun belum didapatkan seutuhnya karena jika ada suatu karya ilmiah maupun seni yang menyerang atau menydutkan partai, masih diberikan hukuman yang begitu berat. Hal ini tentunya belum dapat diterima oleh kalangan intelektual Cina yang menginginkan adanya perubahan yang maju pada reformasi yang dijalankan oleh Deng Xiao Ping.
Dan seperti yang dikatakan oleh Deng Xiao Ping bahwa dalam waktu singkat berbagai kalangan “atas” berhasil menikmati  kenaikan  taraf hidup yang mencolok. Dan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Perdana Menteri Zhao Zi Yang (1985), masyarakat Cina pun mulai dihinggapi “penyakit” masyarkat kapitalis liberal yaitu korupsi dan inflasi  karena kendurnya pengawasan. Hal tersebut menurut para cendikiawan dan mahasiswa disebabkan oleh reformasi yang berjalan setengah-setengah karena reformasi tersebut tidak merata dalam semua wilayah Cina. Reformasi yang digalakan oleh Deng Xiao Ping hanya sebatas pada bidang ekonomi yang menurut para intelektual hal tersebut hanya untuk mendapatkan legitimasi di pemerintahan.[23]
Pada tahun 1986 berbagai propinsi dilanda demonstrasi mahasiswa yang menuntut dilaksankannya demokrasi karena merasa bahwa ideologi Marxisme-Leninisme yang disokong partai Komunis Cina tidak dapat menyesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Cina yang begitu menyulitkan kehidupan para buruh dan kaum petani. Pada tanggal 20 Desember terjadi demonstrasi mahasiswa di Shanghai yang mengajukan beberapa tuntutan. Diantaranya:
1.  hak kebebasan memasang poster diberikan kembali
2.  hak kebebasan pers
3.  jaminan keamanan para mahasiswa yang berdemonstrasi
4.  melegalkan kegiatan demonstrasi mahasiswa.(4)
Puncak dari demonstrasi mahasiswa yang merasa tidak puas dengan segala kebijakan pemerintah RRC pun terjadi pada tahun 1989. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Than An Men. Para demonstran yang mayoritas terdiri dari mahasiswa dan rakyat menuntut untuk bertukar pikiran dengan pemerintah RRC, namun ternyata pihak pemerintah selalu menolak bahkan mengabaikan keinginan para demonstran. Pemerintahan RRC pun terus menyatakan bahwa demokrasi tidaklah dapat dilakukan secara cepat dan berlebihan, selain itu pemerintah RRC terus menjalankan kegiatan pemerintahan  tanpa menghiraukan gejolak demonstrasi yang terjadi.
Namun demonstrasi tidaklah mereda bahkan semakin menjadi-jadi terlebih saat mereka juga mendapatkan dukungan dari para buruh, para cendikiawan dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Mereka pun menganggap “pembangunan sosialis” yang dilancarkan partai Komunis Cina sebagai demokrasi semu yang munafik. Dan partai Komunis Cina pun tetap bersikukuh mempertahankan Prinsip dasar Marxisme dan Leninisme.
Dan akhirnya pada tanggal 4 Juni 1989 terjadilah letusan bentrok antara para demonstran dan militer yang menyokong kesetiaan terhadap partai Komunis Cina. Menurut pengumuna resmi, maka korban jiwa yang berjatuhan sebanyak 300 orang dan korban luka berjumlah 7000 orang. Hal ini tentunya mendapatkan respon dan kecaman terhadap pemerintahan RCC dari luar negeri. Diantaranya presiden Amerika George Bush yang menghentikan penjualan senjata pada RRC dan Perancis yang memutuskan hubungannya dengan RRC. Sedangkan Uni Soviet memberikan dukungan penuh terhadap partai Komunis Cina.[24]




Bab III
Penutup

Pada awal tahun 80-an, Deng Xiaoping mulai menjalankan politik “pintu terbuka” bagi Cina yang dimaksudkan untuk mendatangkan investasi dari luar negeri. Dan dengan berlakunya kebijakan tersebut, sistem perekonomian di RRC pun berubah menjadi sistem ekonomi pasar sehingga bermunculanlah perusahaan-perusahaan swasta di RRC.
Namun modernisasi yang didengung-dengungkan oleh Deng Xiaoping hanya terjadi pada bidang ekonomi. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan konflik dalam masyarakat dengan diberlakukannya sistem ekonomi pasar. Karena sebelumnya apapun kebutuhan masyarakat yang didominasi oleh buruh akan dipenuhi oleh Negara. Tetapi setelah kebijakan modernisasi Deng Xiaoping, masyarakat masih belum merasa kurang puas karena kebijakan tersebut masih saja membuat rakyat merasa sulit.
Selain itu buruh yang merupakan “tuan tanah” di Cina kini harus mengalami pemutusan kerja karena ideologi komunis Cina yang dijalankan oleh Deng tidak lagi sama seperti yang dulu dijalankan oleh Mao. Dan karena hal inilah banyak terjadinya pengangguran, selain itu para petani tidak lagi disubsidi oleh Negara. Kebijakan Deng menurut rakyat Cina masih belum dapat mengeluarkan Cina dari penderitaan sosial maupun ekonomi.
Tetapi dibalik itu semua, ketebukaan pun mulai dirasakan dengan adanya politik “keterbukaan”. Banyak juga rakyat yang merasakan dampak positif dari adanya kebijakan Deng. Dan strukutur kota di Cina pun kembali ramai dengan adanya para pedagang informal maupun swasta.
Kaum intelektual pun kini dapat bersekolah dan mendapatkan ilmu dari bangsa lain, walaupun kebebasan berkarya masih saja diatur oleh Negara.
Kebijakan dan modernisasi dari masa Deng Xiaoping paling banyak dirasakan hanya dari sektor ekonomi, namun itu pun hanya dirasakan pada para pejabat pemerintah dengan melakukan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat maupun Negara. Oleh sebab itulah mulai terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kalangan lain dalam masyarakat. Tuntutan yang didengungkan pada umunya sama, yaitu kebebasan.
Daftar Pustaka

Bakry, Umar Suryadi, Masa Depan Komunisme Cina Pasca Pembekuan PKUS, Jakarta 27 September 1991
Jacques, Martin. 2011. When China Rules the World.  Jakarta: Kompas
Partogi Nainggolan, Poltak.  1995. Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping. Jakarta: PT Fajar Inter Pertama
Sutopo, FX. 2009. CHINA Sejarah Singkat. Yogyakarta: Garasi
Sukisman, W.D. Sejarah Cina Kontemporer: Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis jilid 2. Jakarta: PT Pradnya Paramita
Taniputera, Ivan. 2011. History of China. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Wibowo.I. 2000. Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum dan Pusat Studi Cina.




[1] Martin Jacques, “When China Rules the World”, (Jakarta: Kompas, 2011), hal 172
[2] ibid
[3] ibid
[4] Poltak Partogi Nainggolan, “ Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping”, (Jakarta: PT Fajar Inter Pertama, 1995). hal 83 
[5] Ivan Taniputera, History of China, (Jogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011), hal 598
[6] ibid
[7]  Reformasi ekonomi merupakan salah satu program di era Deng Xiaoping untuk membenahi sistem ekonomi China pasca Revolusi kebudayaan.
[8] Ibid. hlm. 84.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] FX. Sutopo, “ CHINA Sejarah Singkat”, ( Yogyakarta: Garasi, 2009), hlm. 135.
[13] I Wibowo, Partai Komunis Cina, Quo Vadis? Kompas 27 Agustus 1993, dalam Bakri, Umar Suryadi, 1997, Cina Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
[14] Bakry, Umar Suryadi, Masa Depan Komunisme Cina Pasca Pembekuan PKUS, Jakarta 27 September 1991, hal 21-22
[15] WD Sukisman, Sejarah Cina Kontemporer jilid 2, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hal 143
[16]Ivan Taniputera, History of China, (Jogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011), hal 597
[17]I. Wibowo, Negara dan Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal  240-242
[18] Wibowo, I. Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina (PT Gramedia 2000), hlm 205
[19] Ibid, hlm 207


[20] Sukisman, W.D. Sejarah Cina Kontemporer: Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis. Hlm: 148
[21]Wibowo. I, ibid. Hlm: 168-189
[22] Ibid, hlm: 207-209
[23] Sukiman, W.D. Sejarah Cina Kontemporer. Hlm: 148
[24] Ibid, hlm: 155