Makalah Masa Pergerakan Nasional

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan makalah ini dilatarbelakangi oleh keinginan kami untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Dinamika Pergerakan dan Krisis politik Hindia Belanda. Oleh karena itu, materi ini sangat menarik untuk dikaji karena kekompleksitas aspek – aspek yang ada didalamnya sangat banyak dan memiliki banyak pemikiran yang menarik. Kebangkitan nasional dijiwai oleh semangat emansipasi dari status yang terbelakang baik yang sifatnya mengakar pada tradisi maupun yang terpengaruh oleh keadaan yang diciptakan dari sistem kolonial itulah hal – hal yang menarik dari materi ini sehingga kami berniat unutk mengkaji materi ini menjadi bentuk makalah yang utuh.

B Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika yang terjadi pada masa Pergerakan Naional ?

2. Bagaimana krisis politik yang terjadi pada masa pergerakan Nasional dan pengaruhnya ?

3. Bagaimana proses organisasi – organisasi militer pergerakan menuju organisasi yang lebih radikal ?

4. Bagaimana Reaksi Pemerintah Kolonial terhadap kegiatan organisasi – organisasi tersebut yg menjadi lebih radikal ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi pada Masa pergerakan Nasional

2. Untuk mengetahui bagaimana Krisis Politik yang terjadi pada Masa pergerakan Nasional

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pencarian Identitas Organisasi Berbasis Nasional.

Kebangkitan nasional dijiwai oleh semangat emansipasi dari status yang terbelakang baik yang sifatnya mengakar pada tradisi maupun yang terpengaruh oleh keadaan yang diciptakan dari sistem kolonial. Kemudian muncullah idek kemajuan berupa cita – cita untuk memajukan bangsa. Tahap berikutnya gerakan telah meluas menjadi gerakan total yang mencakup segala aspek kehidupan manusia[1]. Dalam tahap ini organisasi – organisasi yang terbentuk belum sampai pada tahap penentuan identitas. Identitas yang menjadi

dasar kegiatan bergorganisasi kala itu sifatnya masih “ gamang “ dan belum secara terstruktur terbentuk. Proses penentuan identitas sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kultur budaya para anggota – anggotanya. Misalnya : Organisasi Boedi Oetomo yang diisi oleh para priyayi – priyayi Jawa sangat memiliki keterikatan dengan kultur masyarakat Jawa[2]. Oleh karena itu Identitas organisasi Boedi Oetomo kala itu adalah Pemikiran Jawa. Begitu pula dengan SI, SI yang diisi oleh para tokoh – tokoh agama Islam menggunakan Islam sebagai sumber kesatuan yang melampaui batas batas etnis dan berbagai subkultural.

Kesadaran tentang pentingnya gerakan gerakan politis untuk melawan kolonialisme semakin berkembang dalam keseluruhan pemikiran elit – elit Nasional. Gerakan – gerakan politis ini membentuk kultur yang kuat untuk memobilisasi semangat perlawanan terhadap kolonialisme yang terjadi. Pada akhirnya keberhasilan para tokoh – tokoh pergerakan menghimpun dan memobilisasi segenap kekuatan rakyat membentuk sebuah semangat militanisme yang sedikit demi sedikit mengarah kepada radikalisme.

B. Proses Radikalisasi.

Organisasi – organisasi utama yang terbentuk selama periode 1915 – 1916 seperti BO dan SI sikapnya lunak dan cenderung loyal terhadap Pemerintah kolonial Hindia – Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu tumbulah sikap politik yang radikal[3], sebagai tindakan reaktif dari penindasan yang terjadi. Radikalisme yang - terjadi semakin ekstrem dipengaruhi oleh munculnya pemimpin – pemimpin sosialisme dan Marxisme. Pemimpin – pemimpin sosialisme tersebut berhasil memobilisasi rakyat setempat. Perkembangan politik yang terjadi mulai mengarah kepada akselerasi politik. Derajar radikalisasi dalam BO merupakan barometer bagi derajat konservatisme dan sifat reaksioner pemerintahan kolonial[4]. Tidak dspat dipungkiri bahwa walaupun BO dan SI cenderung lunak terhadap pemerintah kolonial tetapi ternyata ada segmen – segmen tertentu dalam struktur organisasi BO dan SI yang cenderung melawan arus dengan mendekatkan diri terhadap tokoh tokoh sosialis dsn Marxis ( Sneevilt pada ISDV yang masuk dalam struktur organisasi SI. Sebagai bentuk eksperesi revolusionalisme BO, BO menyatakan sikap solidaritas terhadap dunia Perburuhan yakni pergolakan dan pemogokan pada awal abad ke 20.

Menjelang pembentukan Dewan Rakyat, yaitu pada waktu pembentukan komite nasional, BO membuat program politik yang mencakup tuntutan sebagai berikut[5] :

1. Mengusahakan sistem pemerintahan parlementer.

2. Mengusahakan perundang – undangan yang menjamin persamaan bagi semua warga masyarakat.

3. Mengusahakan kesempatan yang terbuka bagi perkembangan semua golongan masyarakat.

Dalam menghadapi pembentukan Komisi Perubahan Tata Pemerintahan HB, BO bersama - sama organisasi lain memprotes pelbagai peraturan dan tindakan Pemerintah yang sangat membatasi kebebasan dan melanggar hak – hak asasi manusia. Setelah kejadian tersebut BO akhirnya menyadari bahwa hanya politiklah sarana yang efektif untuk memperjuangkan kemajuan rakyat secara resmi dinyatakan dalam kongresnya di Sala pada bulan Desember 1921[6]. Aliran – aliran radikal dalam pergerakan nasional mendapat dorongan yang kuat dari unsur unsur sosialis.

Dalam menghadapi propaganda politik ternyata dikalangan – kalangan organisasi – organisasi pergerakan yang ada suasana kebudayaan politik yang merupakan faktor tandingan. Dalam SI semangat religius mulai bergolak menentang komunisme. Yang diperebutkan antara keduanya adalah massa rakyat kecil yang paling menderita sebagai akibat eksploitasi kolonial dengan kapitalismenya[7].

C. Pemerintah Hindia – Belanda dalam Menghadapi Pergerakan Nasional.

Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum memiliki sikap yang toleran dan liberal terhadap organisasi – organisasi pergerakan yang berkembang kala itu. Toleransi dan sikap Liberal Gubernur Van Limburg Stirum terhadap pergerakan nasional hanya mengundang membubungnya aspirasi nasional beserta akselerasi tuntutan serta aktivitas kaum pergerakan disatu pihak, sedangkan sebaliknya sikap revolusioner serta konservatif penggantinya, GJ Fock, semakin meningkatkan proses radikalisasi.

Meskipun Gubernur Jendral setempat bersikap toleran terhadap usaha pergerakan, tetapi ada beberapa aspek yang dikekang oleh Pemerintah Gubernuran kolonialisme setempat. Aspek – aspek yang dikekang tersebut antara lain : gerakan – gerakan yang dapat memobilisasi massa pribumi untuk melawan koh kolonil lonialisme. Walaupun Pemerintah kolonialisme bersikap lunak terhadap usaha pergerakan yang ada, tetapi sikap Belanda tersebut hanya digunakan untuk alat kepentingan Belanda. Belanda secara tidak langsung menyetujui organisasi – organisasi tandingan yang dibentuk sebagai bagian mikro dari organisasi induk yang ada. Organisasi tandingan yang dibentuk tersebut menyebabkan pemecah – belahan yang akhirnya membentuk konfrontasi yang horisontal. Konfrontasi yang terjadi tersebut menjadi faktor penghambat sebuah organisasi untuk memobilisasi massa yang radikal untuk melawan kepentingan – kepentingan asing di Indonesia.

Van Limburg Stirum yang sangat idealistis itu tidak ragu ragu untuk mengangkat beberapa tokoh radikal sebagai anggotanya Dewan Rakyat, antara lain dengan maksud agar tertampung didalamnya pelbagai aliran sehingga sifat demokratisasinya dapat ditonjolkan. Diantara kaum radikal yang diangkat ialah Tjipto Mangunkoesoemo, Tjokroaminoto, Stokvis dan Sneevilt[8].Pada umumnya kaum moderatlah yang memenuhi kualifikasi untuk dipilih sebagai anggota anggota Dewan Rakyat , sehingga tidak mengeherankan apabila Dewan Rakyat mempunyai mayoritas anggota yang terdiri atas kaum moderat.

Politik segmentasi gubernemen terhadap SI pada satu pihak sangat mengurangi kekuasaan pengurus pusatnya ( Centrale Comittee) atau lebih terkenal sebagai CSI ( Centrale Sarekat Islam, dan pada pihak lain organisasi lokal atau afdeling SI mudah diawasi dan dipengaruhi oleh Pangreh Praja setempat. Walaupun tokoh – tokoh SI diisi oleh tokoh – tokoh yang populer dan berpengaruh, tetapi ada kesenjangan besar antara pusat dan SI lokal sehingga tidak ada ada kekuatan yang digunakan untuk memobilisasi barisan SI sebagai kekuatan politik[9]. Disini Pemerintah kolonial menganggap SI sebagai kekuatan yang tidak besar walaupun walaupun memiliki cabang – cabang yang banyak.

Reaksi Gubernermen HB menunjukkan kecenderungan untuk menahan kecepatan perkembangan politik dengan menyatakan bahwa sebagian besar rekyat belum siap untuk melakukan hak politiknya. Sebagai langkah konkretnya dibentuklah Panitia Perubahan Pemerintahan. Ditegaskan bahwa yang berwenang untuk mengadakan perubahan hanyalah badan legislatif Belanda. Nama Van Limburg Stirum diidiskreditkan dan akhirnya dia tidak mempunyai dukungan baik di Belanda maupun di HB. Sewaktu hasil Panitia Perubahan Sistem Pemerintahan diumumkan, ternyata perubahan struktur tidak membawa fungki kekuasaan baru yang mengarah pada Pemerintahan sendiri[10].

Pada saat itu kondisi ekonomi nasional sedang mengalami sebuah krisis akibat penghematan yang dilakukan oleh gubernemen HB. Masyarakat kala itu mengalami sebuah resistensi sosial maupun berbagai keresahan yang dialaminya.Dampaknya yang terbesar ada pada kaum – kaum rendahan karena pada saat itu terjadi penghentian pekerja ( PHK ) dalam jumlah besar – besaran dan penarikan pajak yang cukup berat. Di perparah lagi dengan upah dari pekerjaan mereka yang sangat tidak layak untuk diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Dampak yang terbesar ada pada para buruh kereta api. Tetapi tokoh yang bernama Semaoen melakukan perlawanna terhadap kebijakan gubernemen tersebut. Beliau melakukan propaganda besar – besaran kepada parah buruh kereta Api untuk mogok bekerja. Pemogokan tersebut terjadi pada 8 Mei 1923. Tetapi kemudian Semaoen ditangkap.

Tindakan Gubernemen tersebut didasarkan atas perundang – undangan yang menyatakan wewenang Gubernemen untuk melakukan tindakan yang tegas. Karena pemogokan bersifat Revolusioner maka Gubernemen HB memecat semua pegawai maupun buruh yang ikut mogok kerja.

Tindakan lain yang dilakukan Gubernemen HB ialah Pembentukan Panitia Perburuhan yang bertugas meneliti permasalahan sekitar peristiwa pemogokan tersebut. Atau dengan kata lain Panitia ini merupakan organisasi yang sifatnya istimewa dengan tugas tugas yang terkhusus. Dalam menanggapi tindakan Gubernemen tersebut Buruh tidak serta merta menerimanya mentah – mentah tetapi mereka juga melakukan perlawanan meskipun dengan tindakan – tindakan yang bersifat anarkis dan sporadis.

Kebijakan – kebijakan Gubernemen yang tidak adil tersebut menimbulkan rasa kesatuan yang lebih bermakna dari sebelumnya untuk melawan tindakan Gubernemen tersebut. Puncaknya adalah dengan diadakannya sebuah manifesto politik yang dikeluarkan oleh Peerhimpunan Indonesia pada tahun 1922, dimana tercantum prinsip – prinsip sebagai berikut[11] :

1 Dimasa depan perlu dibentuk suatu sistem pemerintahan seperti yang dikehendaki oleh rakyat sendiri serta bertanggung jawab kepadanya.

2. Sistem itu perlu diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri menurut kemampuan serta tenaga sendiri tanpa bantuan pihak lain.

3. Setiap perpecahan antara bangsa sendiri harus dicela sekeras – kerasnya dan sebaliknya perlu diusahakan persatuan untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Sekali lagi bahwa dalam menghdapi aksi – aksi yang dilancarkan oleh organisasi – organisasi pergerakan yang semakin radikal itu, Gubernemen HB melakukan perlawanan yang lebih radikal pula. Gubernemen HB melakukan kekerasan dan tindakan sewenang wenang untuk menumpas perlawanan pribunmi tersebut. Efeknya adalah munculnya organisasi – organisasi atau lembaga – lembaga baru dipenuhi oleh rasa kecurigaan dari pihak kolonial apalagi bagi lembaga yang berpotensi untuk mengancan kedudukan penguasa kolonial tersebut.

D. Suasana Baru Sesudah 1926

Dasawarsa ketiga abads ke 20 bagi Indonesia merupakan periode mobilisasi politik massa yang bersifat radikal dan penuh kekerasan. Mobilisasi yang dilakukan oleh SI berlandaskan kepada agama sehingga oleh PKI lebih diarahkan kepada paham Marxisme dengan perjuangan kelas. Ini didasarkan oleh adanya ketimpangan sosial yang menyakitkan pribumi, disatu sisi pertumbuhan ekonomi perkebunan sangatlah kuat tetapi disisi lain kehidupan rakyat kecil malah semakin memburuk ditambah lagi oleh tindakan sewenang – wenang Penguasa Kolonial.

Faktor – faktor yang menghambat Mobilisasi pergerakan Nasional antara lain[12] :

1. Konflik antar dan dalam Organisasi

2. Rivalitas antar pemimpin.

3. Pluralitas masyarakat Indonesia dengan golongan politiknya.

4. Kesenjangan antara elite dan massa.

Rupanya terdapat solusi yang diniloai cukup terstruktur untuk mengatasinya yakni, pendirian PNI. PNI dinyatakan merupakan organisasi tanpa diskriminasi ras, suku, agama, golongan sosial, dsb. Prinsip – prinsip fundamental yang dipakai ialah prinsip dar PI. Hal ini didasarkan karena suhu pergerakan di Indonesia perlu melakukan sebuah penyesuaian yang tidak mudah.Popularitas rapat – rapat umum yang diselenggarakan oleh PNI disebabkan oleh pidato – pidati dari Soekarno yang cukup menarik perhatian rakyat. Retorika dan bahasa yang disampaikan oleh Soekarno betul betul mengagumkan rakyat Indonesia yang menyaksikannya. Prinsip memobilisasi massa sangat efektif dilakukan oleh Soekarno untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

Dimata Guberhemen HB, Pergerakan Nasional dibagi menjadi 2 Cabang yakni : Golongan Revolusioner dan Golongan Evolusioner. Akselerasi politik yang mewarnai tahun 1929 merupakan proses yang wajar terjadi apabila diperhatikan skenario politik yang berangkakakan dua titik tolak yang pada hakikatnya bersifat antagonistis, ialah konservatisme politik kolonial dan Progresivisme kaum nasionalis.

E. Krisis Dunia dan Politik Kolonial

Krisis ekonomi di Indonesia di mulai pada awal tahun 30 – an diperparah dengan kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak menunjukkan kestabilan. Dampaknya antara lain :

1. Pengurangan kesempatan kerja. 4. Rendahnya Upah.

2. Pemotongan Gaji

3. Turunnya harga Pertanian.

Kepentingan kaum perkebunan dijadikan dasar politik ekonomi pemerintahan HB karena dijadikan sebagai tolak – punggung perekonomian Pemerintahan Kolonial Terutama golongan Vanderlandse Club ( VC ), Partai yang hendak mempertahankan status Quo, yangh sikapnya sangat reaksioner terhadap gerakan nasionalis[13]. Dari pihak gerakan nasionalis ada pelbagai usaha untuk menyesuaikan diri, antara lain dengan menjalankan politik kooperasi serta gerakan yang progresif – moderat. Perjuangan Radikal yang hendak berkonfrontasi tidak menghasilkan apapun dengan adanya berbagai tindakan yang reaksioner.

· Petisi Soetardjo

- Didirikan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo

- Pada Tanggal 15 Juli 1936.

- Rumusan Petisi : Bernada sangat moderat, yang sungguh mencerminkan tidak hanya jiwa kooperatif tetapi juga sikap hati denga memakai langkah yang legal.

· GAPI

- Inisiatif dari Thamrin ( Tokoh Parindra )

- Didirikan tanggal 19 Maret 1939

- Tujuan : Membentuk suatu badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat, Mengusahakan kerja sama antara pasrpol parpol di Indonesia serta menjalankan aksi nersama.’

- Asas : Penentuan nasib sendiri, Kesatuan dan persatuan nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial dan ekonomi.

BAB 3

PENUTUP

A. KESIMPULAN

[1] Sartono Kartodirjo jilid II hal 120

[2]Ibid

[3]Ibid hal 121

[4]Ibid hal 122

[5]Ibid.

[6]Ibid hal 124

[7]Ibid hal 125

[8]Ibid Hal 131

[9][9]Ibid hal 132

[10]Ibid hal 134

[11]Hal 140

[12]Ibid hal 153

[13]Ibid hal 179

Makalah Masa Pergerakan Nasional

0 Response to "Makalah Masa Pergerakan Nasional"

Posting Komentar