Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Kerusuhan Mei 1998 dan Masa Pemerintahan Transisi B.J. Habibie | Tugas Kuliahku

Kerusuhan Mei 1998 dan Masa Pemerintahan Transisi B.J. Habibie

I.     Pendahuluan
Indonesia dan dunia Internasional berubah secara signifikan pada akhir 1980-an. Terutama dibidang ekonomi. Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan pecahnya uni soviet menjadi tanda bahwa pihak barat tidak lagi memerlukan kekuatan rezim- rezim dunia ketiga yang dahulu dipertahankan untuk membentung hegemoni Uni Soviet. Krisis ekonomi yang terjadi membuat nilai mata uang Indonesia jatuh. Tidak hanya Indonesia, negara Asia Tenggara yang lain pun terkena imbasnya pula. Sejak oktober 1997 pemerintah sudah tidak dapat mempertahankan kurs devisa mengambang terkendali yang telah dipraktekan oleh pemerintah sejak lama.[1] Bursa aham Jakarta hncur dan hampir semua perusahaan swasta di indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, seta jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka.
Pemerintah Orde baru tidak hanya diam melihat gejolak ekonomi global yng semakin terlihat. Soeharto menangani krisis tersebut dengan langkah yang bersifat angkuh. Soeharto mencoba melakukan reformasi dibidang ekonomi namun berbagai proyek yang dilakukan oleh kroni maupun keluarga cendana tetap dipertahankan. Selain itu Soeharto berdamai dengan IMF dan melakukan kerja sama di bidang ekonomi dengan IMF. 16 bank swasta harus ditutup sebagai syarat dari IMF namun dua bank milik keluarga Cendana dapat hidup kembali. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto tersebut mulai membangun opini di kalangan masyarakat Indonesia bahwa rezim Soeharto telah jelas menerapkan praktek KKN. Ekonomi yang menjadi pilar utama Soeharto tidak lagi sekuat dulu. [2]
Krisis ekonomi yang terus berlanjut membuat tuntutan ekonomi terus meningkat dan memperjelas gambaran bahwa pemerintah orde baru sudah tidak mampu lagi menyelamatkan perekonomian. Respon terhadap keinginan reformasi disuarakan oleh para tokoh masyarakat dan yang pasti oleh kalangan mahasiswa. Aksi – aksi yang dilakukan oleh mahasiswa semakin kuat menjelang tahun 1998. Pemerintah merespon dengan tindakan tegas kepada pihak – pihak ang dianggap mengganggun stabilitas keamanan
secara represif. Pembunuhan mahasiswa Trisakti menjadi titik balik aksi – aksi tuntutan mahasiswa untuk mengakhiri rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 30 tahun.[3]
Konflik sipil ataupun militer mewarnai jatuhnya rezim orde baru. Di tubuh pemerintahan, kalangan eksekutif ulai kehabisan akal untuk meredam berbagai serangan yang ditujukan kepada dirinya. Melalui tokoh – tokoh vokal seperti Megawati Seokarno Puteri, Amien Rais, dan juga Gus Dur pemerintah mendapatkan serangan – serangan yang kuat. Di kalangan militer juga terjadi konflik yang sebenarnya telah terjadi sejak menantu keluarga Cendana yaitu Prabowo Subianto menjadi perwira berpengaruh di jajaran kemiliteran atau ABRI. Konflik internal militer yang paling jelas terlihat antara Prabowo dengan Wiranto yang bertindak sebagai panglima tinggi ABRI.

II. Pembahasan
1.      Krisis Politik akhir Orde Baru
Krisis politik yang terjadi antara pihak penguasa dan pihak oposisi sebenarnya terjadi sepanjang masa pemerintahan orde baru. Namun itensitasnya semakin tinggi sejak goyahnya perekonomian yang menjadi tumpuan keberhasilan rezim orde baru. Tokoh – tokoh yang dinilai menganggu kinerja pemerintah dan dapat membentuk opini publik pun ditindak secara tegas. Tidak peduli berbentuk individu ataupun institusi rezim orde baru akan melakukan tindakan tegas. Seperti peristiwa penyerangan kantor PDI – P yang menimbulkan konflik iternal yang sebenarnya di buat oleh pihak Orde Baru.
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya,demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis.
Konflik PDI tahun 1996 semakin menampakkan diri dalam bentuk pertarungan
antara pihak sipil, yang direpresentasikan oleh kubu Megawati Soekarnoputri,
dengan pihak militer direpresentasikan oleh kubu Soerjadi. Pertarungan di
dalam PDI, tidak cukup jika hanya dilihat sebagai manuver para politisi
oportunis semacam Fatimah Achmad Cs, tetapi harus dipandang sebagai
pertarungan antara pihak sipil dan pihak militer. 
Sebab, dalam konteks negara orde baru yang sangat didominasi oleh rejim
militer yang otoriter dan fasistik ini, tidak pernah ada kelompok dalam
masyarakat yang luput dari rekayasanya. Fatimah Achmad akan berani menuntut
pelaksanaan "Kongres" yang sudah terwujud di Medan tersebut hanya jika dia
didukung oleh militer. Dan terbukti, hanya militerlah yang paling mendukung
pelaksanaan "kongres" tersebut. 
Demikianlah ketika "kongres" tersebut akhirnya memilih Soerjadi sebagai
Ketua Umum DPP PDI yang baru, serentak militer mengeluarkan statement bahwa
kepengurusan di luar kongres Medan adalah tidak sah. Dengan statement ini,
otomatis militer menganggap bahwa persoalan di tubuh PDI sudah selesai.
Sementara itu, Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI juga
mengatakan bahwa "bangsa Indonesia hendaknya jangan sok kuasa, mau menang
sendiri di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya". Tentu saja,
pernyataan Soeharto ini kontradiksi dengan sikap militer tersebut. Dan
memang, pernyataan Soeharto yang selalu tampil bijaksana bukanlah sebuah hal
yang perlu ditelan mentah-mentah. 
Oleh sebab itu, DPP PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tetap
berkeras mempertahankan keputusannya, yakni menganggap pelaksanaan kongres
Medan itu adalah tidak sah, dan inkonstitusional. Sikap melawan DPP PDI
Megawati itu tercermin dari pidato politik Mega yang menegaskan bahwa
dirinya adalah Ketua Umum DPP PDI yang sah, legal dan konstitusional, serta
sikap DPP PDI yang sangat menyesalkan militer yang sudah berpihak pada
salah satu golongan. [4]
Adanya perlawanan dari DPP PDI Megawati terhadap pelaksanaan kongres dan
hasil kongres Medan, membuktikan bahwa perhitungan militer salah. Militer
menganggap bahwa taktik adu domba yang selama ini sering mereka terapkan
masih ampuh untuk mematahkan perlawanan rakyat. Rakyat makin sadar, rakyat
makin mengerti bahwa militer adalah pemecah belah yang sebenarnya. Ketika
massa PDI dan simpatisan menggelar aksi massa turun ke jalan secara damai
sebagai protes atas pelaksanaan kongres Medan, dihadapi dengan brutal dan
kejam oleh militer, sehingga mengakibatkan empat orang warga PDI tewas, 70
lainnya luka-luka dan 52 orang ditahan, rakyat makin paham bahwa militer
sangat kejam. Militer adalah pembunuh rakyat, bukan pelindung rakyat
sebagaimana yang sering mereka gembar-gemborkan selama ini. 
Tindakan militer tersebut juga memunculkan kesadaran semua orang bahwa tidak
benar jika konflik sipil militer selama ini hanyalah konflik di tingkat elit
sipil dan elit militer. Konflik itu adalah konflik rakyat Indonesia dengan
rejim militer Orde Baru yang otoriter dan fasistik. Ini terlihat jelas pada
saat massa PDI menggelar aksi Parlemen Jalanan di depan Kantor DPP PDI jl.
Diponegoro 58. Dalam aksi Parlemen Jalanan itu, mereka mempersoalkan campur
tangan militer di seluruh segi kehidupan masyarakat, misalnya dalam kasus
perburuhan, kasus penggusuran tanah petani, kasus pembantaian mahasiswa di
Makasar, kasus Aceh, kasus Timika, Haur Koneng, Timor-Timur dan kasus-kasus
lainnya. Dalam pidato politik massa rakyat yang bebas itu, mereka menuntut
pencabutan paket 5 UU Politik yang selama ini telah memasung dan mengebiri
kehidupan politik rakyat serta menuntut dicabutnya Dwi Fungsi ABRI yang
telah menjadi sumber legitimasi militer untuk campur tangan dalam seluruh
peri kehidupan ralyat. [5]
Sementara itu, dukungan rakyat terhadap DPP PDI Megawati terus mengalir
deras. Di beberapa daerah dukungan baik dalam bentuk aksi massa maupun
pernyataan sikap terus begelombang. Di Yogyakarta (Selasa, 25/6/96), ribuan
massa yang menamakan diri Front Rakyat Penyelamat Demokrasi Indonesia
(FRPDI) menggelar aksi unjuk rasa di Bulevar Kampus UGM. Di Bali (25/6)
massa pendukung Megawati terus bergerak. Mereka menyatakan sikap dan
menyesalkan intervensi pemerintah dan militer dalam tubuh PDI. Aksi yang
sama juga di laksanakan oleh massa pendukung DPP PDI Megawati di Bogor,
Tasikmalaya, Surabaya (jawa Timur). Imam Soeroso, Ketua DPD PDI Jatim,
bahkan menegaskan bahwa dalam waktu dekat seluruh DPC-DPC se Jawa Timur,
akan segera menyelenggarakan konferensi cabang sebagai tindak lanjut dari
perintah harian Ketua Umum DPP PDI Megawati
 .
Dukungan serupa juga datang dari Bandung. Sekitar 100 mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi dan massa PDI Bandung (Selasa, 25/6) kembali
memggelar aksi turun ke jalan. Demikian juga, dukungan datang dari DPD PDI
Sulawesi Utara. 
Dukungan yang semakin meluas terhadap DPP PDI Megawati juga datang dari
Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI),
ormas-ormas seperti Masyumi baru, PNI baru, Gerakan Rakyat Marhaen, dan
LSM-LSM, seperti YLBHI, Pijar Indonesia dan sebagainya, yang tercatat
sebanyak 34 organisasi. Dalam pertemuan tanggal 24/5/96, mereka sepakat
untuk mendukung DPP PDI Megawati dengan dasar bahwa konflik yang terjadi di
tubuh PDI tidak hanya merupakan persoalan PDI sendiri tetapi juga adalah
persoalan seluruh rakyat Indonesia. Guna mengefektifkan dukungan terhadap
Megawati dan sekaligus sebagai upaya percepatan menuju masyarakat Indonesia
yang demokratis, mereka membentuk aliansi yang diberi nama "Majelis Rakyat
Indonesia (MARI). MARI ini dalam gerak langkahnya dibimbing oleh empat sikap politik:
1.Turunkan harga, tingkatkan kesejahteraan rakyat. 
2.Cabut paket 5 undang-undang politik. 
3.Berantas kolusi, korupsi, monopoli. 
4. Calonkan Megawati sebagai Presiden RI periode 1998-2003. 
Adanya dukungan yang luas terhadap DPP PDI Megawati ini, serta tuntutan
politik yang digelar, maka jelas terlihat bahwa konflik di tubuh PDI telah
memicu kesadaran politik rakyat secara luas. Konflik PDI ini sekaligus
menjadi ajang pendidikan politik gratis buat rakyat yang selama ini dikebiri
hak-hak politik serta hak untuk mendapatkan pendidikan politik. Dalam hal ini dwifungsi ABRi menjadi sorotan. Dan menimbulkan kejenuhan dengan sikap represif aparat yang telah terlihat pada konflik PDI- P ini. Selain Itu Gus Dur juga merupakan lawan politik kuat dari kalangan agamawan yang vokal dalam menyuarakan
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.
2.      Konflik Sosial pada Kerusuhan Mei 1998
            Sebelum terjadi kerusuhan Mei 1998, konflik masyarakat hingga terjadinya kerusuhan massa bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Pada kebanyakan konflik, isu yang menonjol antara lain isu suku, ras dan antar agama, yang dikenal dengan SARA. Selain isu SARA, isu yang menonjol lainnya adalah isu “Ninja”. “Ninja” ini adalah sekelompok orang yang berpakaian ala ninja yang mendatangi rumah-rumah penduduk yang dicurigai melakukan praktek dukun santet. Mereka melakukan penganiayaan hingga pembakaran rumah.[6]
            Isu rasial atau diskriminasi terhadap etnis Tionghoa bukan merupakan hal baru lagi di Indonesia, karena pada tahun 1740 di Batavia pun pernah terjadi pembantaian missal terhadap etnis tionghoa, namun pada bmasa Orde Baru, aksi anti Tionghoa semakin meningkat. Pada awal berdirinya Orde Baru, isu anti tionghoa dikaitkan dengan anti komunis, dan sikap anti tionghoa ini semakin lama semakin meluas. Bahkan muncul dalam keputusan-keputusan pemerintah seperti pada tanggal 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina[7]. Instruksi Presiden ini menetapkan bahwa seluruh upacara keagamaan atau adat istiadat Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan di ruangan tertutup.
            Salah satu contoh kerusuhan yang berlatar belakang agama atau ras adalah pada 15 – 17 September 1997 di Ujung Pandang, Makassar. Saat seorang Tionghoa yaitu Benny Karre yang seorang penjual botol membunuh gadis kecil yang berusia 9 tahun. Benny Karre pun akhirnya meninggal setelah dikeroyok oleh massa, tetapi masalah tidak selesai yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan etnis yang menyebabkan kerugian sekitar Rp. 17,5 milyar. Massa yang marah atas kelakuan Benny Karre pun melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan rumah-rumah hiburan dan pelacuran serta menghancurkan rumah, toko, dan kendaraan berotor milik etnis Tionghoa. Situasi saat itupun menjadi kerusuhan anti tionghoa. Kerusuhan itu juga menyebabkan tewasnya 5 orang, 13 mahasiswa kena luka tembak dan 116 orang ditahan. Isu-isu yang muncul pada saat itu adalah isu anti Tionghoa dan anti komunis, beberapa analisis mengatakan bahwa isu tersebut muncul sejak penumpasan PKI pada Maret 1965, dan etnis Tionghoa dianggap dekat dengan komunis.
            Pasca kerusuhan 15-17 September tersebut, kerusuhan-kerusuhan kecil terus terjadi. Misalkan seperti perusakan toko-toko milik etnis Tionghoa, walaupun ada pasukan keamanan namun massa yang akan melakukan selalu kembali lagi untuk merusak toko-toko tersebut.
            Kemudian ada kerusuhan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 4-8 Mei 1998. Kerusuhan ini merupakan pendahulu dari kerusuhan yang terjadi di Jakarta, bahkan polanya pun cenderung memiliki banyak persamaan. Berikut ini adalah kronologi kerusuhan di Medan dan sekitarnya.
            Pada tanggal 4 Mei 1998, sekitar 500 mahasiswa IKIP Negeri Medan melakukan aksi didepan kampus, kemudian aparat berada di depan kampus dan memblokir jalan, kemudian terjadi bentrok yang diikuti pelemparan batub dan Molotov kearah aparat. Setelah Purek I dan II bernegosiasi dengan Dandim 020, akhirnya pasukan ditarik dan mahasiswa diperbolehkan masuk ke kampus. Namun pada saat magrib, mahasiswa yang akan pulang dihentikan oleh aparat dan mereka disuruh untuk  berjalan jongkok sambil dibentak. Kemudian salah satu aparat juga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswi yang sebelumnya kerudung mahasiswi tersebut sudah ditarik hingga robek, kemudian mahasiswi itu pingsan akibat perlakuan tersebut. Massa dan mahasiswa yang melihat kejadian tersebut kemudian bereaksi dan mencari aparat tersebut. Massa yang mendatangi pos Lantas berusaha dibubarkan oleh aparat yang berada disekitar pos, namun itu embuat emosi massa tersulut. Polisi yang terkepung akhirnya meminta tambahan pasukan, namun itu hanya membuat massa semakin emosi. Massa yang sudah benar-benar tersulut emosi akhirnya mulai menghancurkan pos, membakar truk dan sepeda motor serta mengobrak-abrik seisi pos. Sebelum menghancurkan pos, massa juga melakukan perusakan dan penjarahan toko. Setelah kerusuhan berlangsung beberapa lama akhirnya massa berhasil dibubarkan oleh  aparat keamanan setelah melepaskan tembakan ke udara.[8]
            Pada 5 Mei 1998 pagi hari, massa yang mendengar bahwa terjadi penahanan terhadap 50 orang pada saat kerusuhan pun mulai mendatangi Pos Polisi Percit Sei Tuan. Namun ketika massa sedang berdialog dengan polisi, bantuan aparat datang dan menyulut kemarahan massa hingga akhirnya massa membakar 2 mobil. Pada siang hari, massa melakukan perusakan dan pembakaran. Kurang lebih seratus toko dan 14 mobil dibakar. Para pemilik toko yang umumnya etnis Tionghoa dipaksa keluar dan toko mereka dojarah kemudian dibakar. Para pemilik toko yang selamat dari perusakan dan penjarahan adalah toko-toko yang memasang sajadah dan menuliskan kata-kata “Pribumi” pada tembok-tembok toko mereka. Massa akhirnya dihentikan setelah aparat melepaskan gas air mata.
            Dihari yang sama, kerusuhan pun terjadi diluar kota Medan yaitu di kabupaten Deli Serdang. Sekelompok orang yang tidak dikenal berkumpul disekitar Jl. Sutomo. Hingga akhirnya setelah massa yang berkumpul itu semakin banyak, mereka menyerang salah satu rumah makan yang kemudian merembet ke bangunan pertokoan yang lainnya. Aparat tidak melakukan apapun karena kalah jumlah, massa mencapai ribuan orang.
            Pada tanggal 6 Mei 1998, kerusuhan semakin meluas diwilayah bkota Medan. Pada pagi hari massa mulai berkumpul di Ps. Simpang Limun dan mulai merusak, menjarah, dan melakukan pembakaran. Hingga pada siang hari aparat keamanan mencoba menghalau massa dengan melakukan tembakan, kemudian massa bubar dan melarikan diri lewat gang atau lorong-lorong yang terdapat disana. Pada hari yang sama, kerusuhan terjadi lagi disekitar Jl. Tanjung Morawa. Massa merusak studio foto dan merusak mesin fotokopi disalah satu toko hingga kerusuhan itu menjalar ke toko-toko lain, bahkan toko yang dimiliki etnis non-Tionghoa pun ikut menjadi korban.[9]
            Kemudian di kabupaten Deli Serdang setelah pada malam hari sebelumnya terjadi perusakan dan penjarahan, pada pagi harinya penjarahan tersebut dilakukan lagi. Massa menjarah mesin giling padi. Pemilik penggilingan padi akhirnya melapor kepada aparat, aparat mencoba menghentikan massa namun tidak berhasil. Massa selain menjarah toko juga menjarah rumah-rumah warga, barang yang sulit untuk dibawa, mereka hancurkan. Pada malam harinya kerusuhan berhasil dihentikan saat beberapa anak muda dari oras pemuda tersebut ditangkap dan diberikan pengarahan oleh aparat.[10]
            Sedangkan di kabupaten Tebing Tinggi, setelah mendengar berita tentang kerusuhan di Deli Serdang suasana mulai mencekam. Masyarakat khawatir akan terjadi peristiwa kerusuhan yang sama seperti di Deli Serdang. Pada malam itu juga terjadi penjarahan pada penggilingan padi dan toko swalayan oleh massa yang umumnya berusia tanggung (seusia anak SMP).
            Pada 7 Mei 1998 di kabupaten Tebing Tinggi, kerusuhan semakinn bertambah parah, pada pagi hari aparat menjaga disekitar pertokoan sehingga pemilik toko merasa aman lalu membuka tokonya, namun beberapa jam kemudian penjarahan terjadi lagi disebuah toko mas dan toko swalayan. Massa melempari toko dengan batu, dan apabila lemparannya mengenai sasaran, massa yang lain akan memberikan tepuk tangan sehingga mereka semakin bersemangat merusak toko-toko tersebut. Penjarahan tersebut berlangsung hingga malam hari dan berakhir sekitar pukul 21.00 wib.
            Sedangkan di Medan, di Jl. Platini Titi Papan, sekitar 200 warga berkumpul dan kemudian merusak 2 ruko dan menjarah seluruh isinya, lalu 2 mobil juga turut dirusak. Aparat berhasil mengamankan 12 tersangka. Sedangkan di Pasar VII terjadi kerusuhan akibat 300 orang yang menjarah seluruh isi pasar, aparat berhasil menangkap 8 orang. Dan kemudian di Jl. Bangka Belawan, sekitar 200 massa menjarah sebuah toko.[11]
            Yang terakhir adalah di Kabupaten Simalungun. Sejak pagi hari banyak warga yang menrima peringatan tentang akan adanya penjarahan toko. Dan pada malam harinya penjarahan akhirnya terjadi. Massa yang saat itu sudah bercampur dengan preman mulai menjarah toko, bahkan  salah satu pemilik toko ada yang melapor kepada Danramil keesokan harinya karena tokonya dijarah oleh anggota TNI.
            Dan pada tanggal 8 Mei 1998 di Medan, pada pagi hari terjadi kerusuhan di Jl. Yos Sudarso Simpang Sicanang dan Kampung Kurnia. Bratusan massa merusak dan menganiaya warga etnis Tionghoa. Dan aparat berhasil menangkap 12 orang dalam peristiwa ini. Dan pada siang hari terjadi penjarahan dan perusakan di Jl. Potong Hewan, hal ini terjadi setelah massa berkumpul dan membakar ban dijalan. Kemudian aparat berhasil menghentikan kerusuhan ini. Di siang hari itu juga di Martubung, Medan Pelabuhan, terjadi pembakaran kandang ayam milik Ali Herban seorang warga etnis Tionghoa.
3.      Konflik Militer pada akhir Orde Baru
Pada masa orde baru dominasi angkatan bersenjata atau ABRI sangat kuat tidak hanya dibidang militer, para aparat juga ikut terjun langsung kepada politik praktis. Oleh sebab itu ketika rezim Soeharto mulai goyah maka konflik internal militer juga terjadi. Hal itu terjadi karena Soeharto selalu mengandalkan pihak militer untuk kepentingan dirinya. Dalam hal ini AD sangat dominan dalam dwifungsi ABRI.Konflik yang terjadi di tubuh militer biasany berhubungan dengan perebutan keududkan atau posisi – posisi strategis yang ada pada struktur organisasi ABRI. Pada awal tahun 1990-an sempat ada isu konflik internal ABRI antara kelompok “ABRI hijau” dengan kelompok “ABRI Merah Putih”. Kelompok “ABRI hijau” merupakan julukan untuk kelompok perwira yang berlatarbelakang agama sedangkan kelompok “ABRI Merah Putih” merupakan julukan untuk perwira dengan latarbelakang nasionalis.
Meski hubungan sipil-militer saat itu berlangsung baik, dan terjadi proses saling memanfaatkan pada era reformasi, tampak supremasi sipil terhadap militer tetap tidak utuh. Hal itu terlihat dari besarnya ketergantungan otoritas sipil pada dukungan militer. Masih lemahnya supremasi sipil terhadap militer tersebut, terlihat dari sikap otoritas sipil pasca reformasi ketika senantiasa melibatkan militer dalam proses kebijakan politik nasional yang terkait dengan kepentingan militer. Di sisi lain, kondisi hubungan sipil-militer di Indonesia pasca soeharto (1998-2004) justru menunjukkan model baru hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer seperti yang dipraktikkan oleh tiga pemerintahan pasca Soeharto, ternyata hanya melahirkan kendali sipil atas militer yang masih semu dan tidak mutlak, meskipun jauh lebih baik dari masa sebelum reformasi.
Banyak jendral – jendral yang tercatat pernah terlibat konflik internal untuk memperebutkan posisi strategis. Namun konflik militer yang paling penting ialah konflik yang kerkait dengan Mayjen Prabowo Subianto. Prabowo pernah berseteru denan Benny Moerdani.[12] Benny Moerdani dianggap memiliki ambisi untuk menjadi presiden namun hal tersebut dilaporkan oleh Prabowo. Sebelum sempat merealisasikan niatnya Benny Moerdani digantikan oleh Try Sutrisno sebagai Pangab.
Prabowo memiliki akses yang kuat dalam tubuh ABRI. Akses kuat itu karena ia merupakan menantu presiden Soeharto. Dengan posisi tersebut maka Prabowo memiliki status kuat baik secara struktural jabatan ataupun politis. Selain dengan Benny Moerdani. Prabowo tercatat sering bersitegang dengan perwira – perwira tinggi ABRI yang lainnya. Bahkan tak jarang rival seterunya berpangkat lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya.[13] Hubungan dengan keluarga Cedana ini membuat karir Prabowo di dunia kemiliteran dapat meningkat dengan pesat.
Konflik – konflik yang terjadi di tubuh ABRI biasanya merupakan pertarungan untuk mendapatkan peran sentral dan dekat dengan Soeharto. Kelompok ataupun individu mencoba untuk mendekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto agar mendapatkan kelancaran bagi dirinya sendiri. Ketika telah berada di lingkaran terdekat Soeharto maka berbagai urusan akan lancar.
Konflik tentara paling kuat terjadi antara Mayjen Prabowo Subianto dengan Panglima Wiranto. Dalam proses lengsernya Soeharto Prabowo lebih mendukung agar Soeharto lengser dan digantikan oleh Habibie. Prabowo lebih emilih Habibie karena dia dianggap dekat dengan Prabowo dan akan dijanjikan jabatan sebagai Pangab. Sedangkan Wiranto lebih mendukung pembentukan dewan Reformasi untuk memilih presiden yang akan menggantikan Soeharto. Keduanya melakukan langkah – langkah politik untuk menjaga sekenario yang masing – masing inginkan tetap terjaga.[14]
Dalam berbagai kerusuhan yang terjadi pada bulan mei 1998 pun terjadi konflik antara Wianto dan Prabowo dalam membentuk kebijakan untuk mengantisiapsi kerusahan tersebut. Hal tersebut tertulis dalam buku yang di tulis Wiranto. "Sebagaimana sudah saya katakan berkali-kali bahwa informasi yang benar janganlah diputarbalikkan. Keberangkatan saya sebagai Panglima TNI ke Malang untuk timbang terima PPRC adalah atas permintaan Panglima Kostrad Letjen TNI Prabowo sendiri.... Bahkan, saya juga sangat menyayangkan kalaukemudian ada yang mengatakan bahwa Letjen Prabowo Subianto yang waktu itu menjadi Panglima Kostrad telah meminta saya membatalkan acara ini dengan cara menelepon saya berkali- kali. Menurut saya, pernyataan yang mengatakan bahwa saya ditelepon berkali-kali ini rasanya aneh, sebab setiap telepon yang masuk selalu tercatat di sekretaris pribadi atau ajudan. Kenyataannya, permintaan pembatalan ini tak ada dalam catatan sekretaris pribadi atau ajudan saya...."[15]      
Argumentasi Wiranto disanggah Fadli Zon yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Dalam buku Politik Huru Hara Mei 1998, ia menulis berdasarkan wawancaranya terhadap Prabowo tanggal 26 Desember 2003, sebagai berikut:
"Ada peristiwa aneh yang terjadi pada pagi hari 14 Mei 1998. Hari itu, di tengah kerusuhan yang melanda Jakarta dan sekitarnya, Panglima ABRI Jenderal Wiranto memboyong jenderal-jenderal penting ke Malang untuk menghadiri sebuah acara peralihan Komando Pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat... Sehari sebelumnya, Prabowo berkali- kali menghubungi Wiranto untuk membatalkan acara tersebut karena keamanan Ibu Kota dalam bahaya. Kalaupun harus pergi, Prabowo minta izin agar ia tetap berjaga-jaga berada di Jakarta membantu Pangdam Jaya mengatasi kerusuhan. Setelah kurang lebih delapan kali menghubungi Wiranto, hasilnya sama saja, Prabowo harus ikut ke Malang bersama Wiranto...."[16]
Soal tidak adanya catatan ajudan atau sekretaris pribadi Wiranto yang membuktikan ada tidaknya telepon Prabowo kepada Wiranto, Fadli mengungkap soal itu berdasarkan wawancaranya dengan Letkol Fuad Basya, sekretaris pribadi Panglima Kostrad, sebagai berikut:
"Menurut sespri Pangkostrad, Letkol Fuad Basya, Prabowo menelepon beberapa kali hingga malam tanggal 13 Mei. Ia sangat yakin bahwa Prabowo berbicara dengan Wiranto untuk penundaan acara karena perkembangan situasi Jakarta. Fuad dengan tegas mengatakan bahwa ia yangmenghubungi langsung sekretaris pribadi Panglima ABRI Letkol Muktianto. Ditelepon, Fuad mendengar Prabowo mengatakan, sebaiknya jangan meninggalkan Jakarta...."[17]
Konflik militer yang terjadi berusaha untuk mendapatkan tempat aman pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto. Baik Prabowo ataupun Wiranto menginginkan keuntungan yang ia dapat setelah kerusuhan ini terjadi. Prabowo yang memperkirakan dirinya akan menjadi pangab ketika Habibie menggantikan Soeharto malah dipecat dari kemiliteran karena kasusu penculikan aktivis.
  1. Kebijakan Ekonomi dan Politik Pada Masa Habibie
Langkah pertama yang dilakukan BJ Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia antara lain mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada Triwulan I dan II tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan. Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan UU Perlindungan Konsumen. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persai ngan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dan semuanya berdasarkan kepada asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Serta untuk mecapai tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.[18]
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar pada awal terjadinya krisis moneter dan utang luar negeri yang jatuh tempo sehinga membengkak akibat depresiasi (penyusutan) rupiah. Hal ini diperbarah oleh perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas. Inflasi meroket diatas 50%, dan pengangguran mulai terjadi dimana-mana.[19] Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :
1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :
·                     Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
·                     Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
·                     Mengatur dan mengawasi Bank

2. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh.

3. Menaikan nilai tukar rupiah
Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.
4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru ) Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden dan disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R 183/M.sesneg/12/19997. Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada perbankan nasional. Total BLBI yang dikucurkan hingga program penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu tersalur ke 48 bank.[20]
Pada tahun 1999 di zaman Presiden BJ Habibie sebanyak 48 Bankir penerima BLBI melakukan penyelesaiaan settlement aset atas BLBI yang diterimanya melalui berbagai macam perjanjian dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terdiri dari lima bankir mengikat perjanjian dengan skema Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) dimana nilai aset yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan total hutang BLBI yakni sebesar Rp89,2 triliun, tiga bankir menyelesaikan utang dengan mengikat perjanjian Master of Refinancing and Notes Issuence Agreement (MRNIA) dimana nilai aset lebih kecil dibandingkan hutang BLBI yang diterima sehingga harus ditambah personal guarantee dengan total utang BLBI sebesar Rp22,7 triliun.Selain itu terdapat 25 bankir mengikat perjanjian penyelesaian hutang melalui skema Akte Pengakuan Utang (APU) sebesar Rp20.8 triliun, sementara 15 bankir semua asetnya langsung ditangani oleh Bank Indonesia yang sampai hari ini belum jelas pertanggung jawabannya sebesar Rp11,8 triliun. Jadi untuk MSAA dan MRNIA saja sudah 77 % mewakili penyelesaain BLBI. Khusus untuk perjanjian APU tidak semua menandatanganinnya di era Presiden Habibie, sebagian di era Presiden Abdurahman ‘Gusdur’ Wahid, sebagian lagi dimasa Presiden Megawati. Sementara sebagian yang tidak kooperatif dan diserahkan kepolisi pada masa pemerintahan Megawati jumlahnya delapan orang, diantarannya Atang Latief (Bank Bira), James Januardy (Bank Namura), Ulung Bursa (Lautan Berlian).
Beberapa keberhasilan ekonomi di era Habibie sebenarnya tidak lepas dari usaha kerja keras para kabinetnya yang reformis. Namun, perlu disadari bahwa Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak kebijakan ekonomi ala IMF. Dengan keterbatasannya, beliau terpaksa menjalani 50 butir kesepakatan (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga penangganan krisis ekonomi di Indonesia pada hakikatnya lebih pada penyembuhan dengan “obat generik”, bukan penyembuhan ekonomi “terapis” ataupun “obat tradisional”. Sehingga ketika meninggalkan tampuk kekuasaan, Indonesia masih rapuh. Disisi lain, Habibie masih sangat mempercayai tokoh-tokoh Orde baru duduk di kabinetnya, padahal masyarakat menuntut reformasi. Dan tampaknya, Habibie memang menempatkan dirinya sebagai Presiden Transisi, bukan Presiden yang Reformis.
Beberapa langkah perubahan politik diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.[21]
Transisi politik yang dilakukan oleh Habibie cenderung gagal karena dukungan politik yang didapatkan oleh Habibie sangat lemah. Dukungan yang lemah itu menyebabkan rendahnya legitimasi terhadap lembaga – lembaga pemerintah. Kemerosotan kredibilitas institusi mendapatkan dampak yang signifikan. Msayarakat menjadi acuh terhdapa proses hukum yang diselenggarakan oleh negara. Dan akan memunculkan kekerasan politik yang bersifat masif[22]





III. Kesimpulan

Gejolak yang terjadi pada kerusuhan mei 1998 terjadi karena sektor perekonomian yang memburuk di alami oleh Indonesia. Keterpurukan ekonomi menjadikan sentimen kuat pihak oposisi untuk membuat opini yang menentang pemerintah. Di lain pihak pemerintah gagal menyelamatkan stabilitas ekonomi agama dan pemegang kekuasaan tetap bersifat otoriter serta selalu mengambil keuntungan untuk pribadinya. Kisruh dalam sektor ekonomi menyebar kepada berbagai sendi kehidupan yang rawan konflik seperti isu agama, isu rasis yang dapat menimbulkan konflik sosial yang parah
            Dalam kondisi bangsa Indonesia yang mengalami stagnansi di berbagai bidang terdapat berbagai konflik antara penguasa rezim Soeharto yang dengan berbagai cara menginginkan agar tetap berkuaa. Dan juga adanya konflik di lingkungan militer yang mempengaruhi gesekan – gesekan sipil yang terjadi di berbagai wilayah. Berawal dari krisis ekonomi indonesia dihadapkan kepada transisi masa yang penuh dengan konflik multidimensi. Berbagai elit sipil ataupun militer mencoba tampil sebagai tokoh terkuat dalam proses trasisi orde baru ke reformasi ini.
            Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh presiden Habibie juga dinilai kurang berhasil mengemban cita – cita reformasi. Kebijakan – kebijakan di berbagai bidang yang dilakukan oleh Habibie dinilai menyerupai dengan rezim orde baru. Di bidang politik Habibie dapat dikatakan berhasil dengan gagasan kebebasan pers yang ia canangkan. Selain itu ia juga mencanangkan penghapusan dwifungsi ABRI, dan sebagainya. Namun transisi politik yang direncanakan Habibie tidak bisa terlaksana karena umur pemerintahanya yang pendek dan tidak mendapatkan dukungan politik yang kuat. Secara dramatis laporan Pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh DPR dan akhirnya dia lengser.







Daftar Pustaka

Honna, Jun. Military Politics and Democratization In Indonesia. USA: Routledge, 2005
            Jusuf, Ester Indahyani. Kerusuhan Mei 1998 ; Fakta, Data, dan Analisa. Yayasan TIFA, 2008.
            Kivlan, Zen. Konflik Dan Integrasi TNI-AD. Jakarta: Institute for Policy Studies, 2004
            Pratiknya,Ahmad Watik. Pandangan dan Langkah Reformasi B. J. Habibie. Sekertariat Wakil Presiden, 2000.
Ricklefs, M. C. . Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008. Jakarta: Serambi, 2008
            Winarno, Budi. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
            Wiranto. Bersaksi di Tengah Badai. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2003
            Zon, Fadli . Politik Huru – Hara Mei 1998. Jakarta: Institute for Policy Studies, 2004





[1] M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, 2008, hal. 686
[2] Ibid, Hal. 688
[3] Ibid, Hal. 689
[4] Ibid, Hal. 690
[5] Jun Honna, Military Politics and Democratization In Indonesia, 2005, Hal. 199
[6] M. C. Ricklefs, Op Cit, hal. 589
[7] Ester Indahyani Jusuf, Kerusuhan Mei 1998 ; Fakta, Data, dan Analisa, 2008 , hal 17
[8] Ibid, Hal. 18
[9] Ibid, Hal. 19
[10] M. C. Ricklefs, op cit, Hal. 690
[11] Ibid, Hal. 23
[12] Kivlan Zen, Konflik Dan Integrasi TNI-AD, 2004, Hal. 71.
[13] Ibid, Hal. 74
[14] Fadli Zon, Politk huru hara Mei 1998, 2004, Hal. 130
[15] Wiranto, Bersaksi Di Tengah Badai, 2003, Hal. 32
[16] Fadli Zon, Op Cit, Hal. 117
[17] Ibid, Hal. 119
[18] Ahmad Watik Pratiknya, Pandangan dan Langkah Reformasi B. J. Habibie, 2000, Hal. 10
[19] Ibid, Hal 12
[20] Ibid, Hal. 22
[21] Ibid, Hal 35
[22] Budi Winarno, sistem politik Indonesia era reformasi, Hal. 122