Selamat Datang Di Tugas Kuliahku, jika butuh softcopy, Silahkan email ke jhonmiduk8@gmail.com. Mohon donasi pulsa ke 081210668660 Untuk Kemajuan Blog, Terimakasih. Makalah Pergerakan Islam Modern | Tugas Kuliahku

Makalah Pergerakan Islam Modern

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
          Kemerdekan yang pernah diraih oleh Indonesia disebabkan banyak kaum yang berperan untuk melepaskan diri dari para penjajah. umbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia ditandai dengan munculnya golongan elite dan terpelajar pribumi,  gerakan wanita dan , serta tidak lepas juga dari peranan kaum moderen Islam.
            Pada masa itu Islam identik dengan kebangsaan. Pada waktu itu orang yang beragama Islam selalu digolongkan kepada penduduk pribumi.  
            Ada beberapa hal yang perlu kita singgung dalam mengualas pokok bahasan Gerakan Modern Islam di Indonesia ini. Yang pertama adalah pola-pola umum dalam hal pembaharuan di organisasi islam sendiri. Bila kita lihat, banyak sekali Kiyai atau Syaikh yang membawa pengaruh pembaharuan seketika pulang dari perjalanannya ke Mekkah.
            Dan bila kita telurusi, banyak diantara mereka yang datang dengan gerakan modern itu yang terpengaruh dari gerakan pembaharuan yang digagas Al-Afghani dan Muhammad Abduh yaitu pembaharu-pembaharu dari Mesir yang menerbitkan pikiran-pikiran mereka ke dalam beberapa majalah seperti Al-Manar atau Al-Urwa Al-Wutsqa.
            Lalu gerakan modern seperti apa yang dibawa? Hal ini bisa kita jawab lewat tabiat-tabiatnya bahkan juga organisasi yang mereka bawa, contohnya dalam bidang pendidikan yang sebelumnya tradisional yang berupa surau-surau dan pengajarannya masih berupa fiqh Qur’an dan Hadist. Kemudian segera berganti dengan adanya kurikulum, pembagian jenjang pendidikan, meja dan kursi serta buku-buku yang disadur dari Timur Tengah sendiri. Padahal bila kita melihat dalam buku Deliar Noer, dikatakan bahwa orang-orang yang memakai kursi dan bangku yang menggantikan cara tradisionil seperti lesehan pada surau bisa dianggap murtad atau bila memakai barang-barang tersebut hukumnya haram.
            Contoh lain adalah banyaknya majalah-majalah yang diterbitkan berlandaskan pada pemikiran dua pembaharu Mesir tadi, seperti Al-Munir. Sebuah majalah berita yang mengedepankan masalah Timur Tengah, pengajaran-pengajaran, kitab-kitab kecil, hingga biografi tokoh.
            Kemudian pola selanjutnya adalah banyaknya pembaharu dari Minangkabau. Hal ini memang membuat sedikit rancu dengan adanya masyarakat adat dan masyarakat paderi di minangkabau. Namun perlu kita ketahui juga bahwa dasar keagamaan golongan paderi begitu kuat, dan pula adanya sebuah presisi atau anggapan bahwa orang yang sudah mapan pendidikannya mampu melanjutkannya di Mekkah. Sekembalinya dari Mekkah, biasanya mereka membawa faham-faham atau pemikiran yang baru. Memang tidak semua juga berasal dari Minangkabau, adapula yang dari jawa dan atau bahkan dari masyarakat Arab. Namun demikian, tonggak asalnya adalah orang-orang yang berasal dari daerah ini.
            Yang terakhir adalah pola umum yang biasanya diusung adalah pemberdayaan pendidikan terlebih dahulu dan kemudian penerbitan majalah-majalah atau harian organisasi. Hal ini memang bisa dianggap lumrah, karena menurut al-Afghani sendiri, pendidikan memainkan perang penting dalam mengusung gerakan
modern di mana pun. Dan juga hal ini juga tidak hanya kita bisa temui dalam Islam saja, tahun 1900-1942 memang menjadi tonggak pergerakan dengan muasalnya dari pendidikan yaitu contohnya Budi Utomo. Yang kita singgung disini adalah surau-surau atau langgar-langgar yang didirikan pemimpin organisasi. Tak pelik, hal ini membuat statement yang dirasa pantas yaitu tanpa pendidikan maka tak akan tercerahkan.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana peranan para ulama-ulama dalam gerakan moderen Islam di Indonesia?
2. Bagaiamana pengaruh sarekat islam dan partai-partai lain dalam gerakan moderm Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana reaksi Belanda terhadap adanya gerakan moderen Islam di Indonesia?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui peranan-peranan ulama dalam gerakan moderen Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh sarekat islam dan partai-partai lain dalam gerakan modern Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui reaaksi Belanda terhadap adanya gerakan moderen Islam di Indonesia.
BAB II
       PEMBAHASAN
            Asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam pertama kali dimulai di Minangkabau. Minangkabau lebih dahulu oleh karena pentingnya daerah ini dalam penyebaran pembaharuan ke daerah-daerah lain juga karena di daerah ini tanda-tanda pertama daripada pembaharuan itu dapat diamati pada waktu daerah-daerah lain seakan-akan masih merasa puas dengan praktek-praktek tradisional mereka.
            Persyarikatan Ulama, yang pada umumnya terbatas pada daerah Majalengka, merupakkan suatu contoh dari gerakan pembaharuan yang mempunyai sifat ganda. Mereka mengikuti mazhab tetapi mengintroduksi pembaharuan-pembaharuan dalam bidang-bidang kegiatan yang bersifat praktis.
2.1 Ulama-ulama di daerah Minangkabau
è Syaikh Ahmad Khatib
            Seorang pelopor dari golongan pembaharuan dari daerah Minangkabau adalah Syaikh Ahmad Khatib yang menyebarkan pikiran-pikirannya dari Mekkah pada masa dua puluh tahun terakhir dari abad yang lalu sampai 10-15 tahun pertama di abad ini. Sebagai imam dari mazhab Syafi’i tidaklah mungkin diharapkan dari Syaikh Ahmad Khatib untuk meninggalkan mazhab ini. Tetapi ia tidak melarang murid-muridnya untuk membaca dan mempelajari tulisan Muhamad Abduh, seperti yang terdapat di dalam majalah al’Urwat, al-Wustqa, dan tafsir al-manar, walaupun ia membiarkan hal ini dengan maksud supaya pemikiran yang dikemukakan oleh pembaharu mesir tersebut ditolak.
            Mengenai masalah-masalah di Minangkabau Syaikh Akhmad Khatib terkenal sangat dalam menolak dua macam kebiasaan,ia sangat menentang Thariqat Naqsyabandiyah yang sangat banyak dipraktekan pada masa itu seperti iapun juga sangat menentang peraturan-peraturan tentang hal waris.
è Syaikh Thaher Djalaludin
            Syaikh Thaher Djalaludin yang dimasa mudanya dipanggil Muhamad Taher bin Syaikh Muhamad, lahir di Ampek Angkek, Bukittinggi, dalam tahun 1869 dan menetap di Malaya setelah ia kembali dari Mekkah kira-kira tahun 1900.
            Pengaruh Syaik Taher pada kolega atau muridnya ini di Minangkabau dilakukan melalui  majalah Al-imam, serta melalui sekolah yang ia dirikan, yaitu Al-Iqbal al-Islamiyah, di Singapura bersama seorang yang bernama Raja Haji Ali bin Ahmad pada tahun 1908. Syaik Taher mendirikan sekolah Adabiyah di Padang.
Bulanan Al-Imam, yang diterbitkan pada bagian kedua dari decade pertama abad ini memuat artikel tentang pengetahuan popular, komentar tentang kejadian-kejadian penting yang di dunia., terutama di dunia Islam, dan juga memuat artikel tentang masalah-masalah agama. Majalah ini umumnya juga mempropagandakan perlunya umat Islam mencapai kemajuan dan mendorong serta mendesak mereka agar tidak ketinggalan di dalam berkompetisi dengan dunia barat.
è Syaikh Muhamad Djamil Djambek
            Syaikh Muhamad Djamil Djambek dilahirka di Bukittinggi pada tahun 1860 sebagai anak dari Muhamad Saleh Datuk Maleka. Ia memperoleh pendidikan di sekolah rendah yang mempersiapkan pelajar-pelajar untuk sekolah guru (Kweekschool). Tetapi ia lebih tertarik pada kehidupan parewa. Ketika Syaikh Djambek mulai memberikan pelajaran sekembalinya dari Mekkah, ia masih mempergunakan cara-cara tradisional.
            Pada tahun 1918 ia mendirikan suatu lembaga yang sampai sekarang masih terkenal dengan nama Surau Inyik Djambek. Surau ini merupakan pusat kegiatan untuk memberikan pelajaran agama, demikian juga merupakan tempat pertemuan bagi organisasi-organisasi Islam serta tempat pertemuan bagi organisasi-organisasi Islam serta tempat dimana makanan dihidangkan bagi tokoh-tokoh yang diundangnya untuk berdialog.
            Djambek tidaklanh banyak menulis, sekali-sekali karanganya muncul dalam majalah Al-Munir. Fahamnya adalah pengetahuan dalam ilmu falak, yang memungkinkan ia menyusun jadwal untuk waktu sembahyang serta untuk keperluan berpuasa di dalam bulan Ramadhan.
            Kira-kira tahun 1913 ia mendirikan di Bukittinggi suatu organisasi yang bersifat sosial, Tsamaratul Ikhwan, yang juga menerbitkan kitab-kitab kecil dan brosur-brosur tentang pelajaran agama.  
è Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul)
            Haji Abdul Karim Amrullah, yang juga dikenal dengan nama Haji Rasul, dilahirkan di Maninjau pada tahun 1879 sebagai seorang anak ulama yang bernama Syaikh Muhammad Amrullah gelar Tuanku Kisai. Ia memperoleh pendidikan elementer secara tradisional pada berbagai tempat di daerah Minangkabau dan pada tahun 1894 pergi ke Mekkah untuk belajar selama 7 tahun. Murid-muridnya antara lain termasuk Ibrahim Musa dari Parabek (Bukittinggi) yang kemudian menjadi salah seorang pendukung yang penting dari pembaharuan di Minangkabau.
            Haji Rasul banyak mengadakan perjalanan di luar daerahnya. Yang terpenting antaranya ialah kepergiannya ke Malaya (1916) dan ke Jawa (1917). Dalam kunjungannya ke Jawa ini ia mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Serikat Islam dan Muhammadiyah. Dialah yang memperkenalkan Muhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1925.
            Haji Rasul memang sangat aktif dalam gerakan di daerah Minangkabau. Suraunya di Padang Panjang tumbuh menjadi Sumatra Thawalib yang melahirkan Persatuan Muslim Indoensia, suatu partai politik pada permulaan tahun 1930-an. Ia juga menjadi penasehat Persatuan Guru-guru Agama Islam pada tahun 1920, ia juga memberikan bantuan pada usaha mendirikan sekolah Normal Islam di Padang pada tahun 1931, ia menentang Komunisme dengan sangat gigih pada tahun 1920-an dan menyerang ordonasi guru pada tahun 1928 serta ordonasi “sekolah liar” tahun 1932 serta melakukan propaganda ke daerah Sumatra.
è Haji Abdullah Ahmad
            Haji Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang pada tahun 1878 sebagai seorang anak dari Haji Ahmad yang dikenal sebagai seorang ulama dan juga seorang pedagang kecil. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sebuah sekolah pemerintah dan pendidikan agamanya di rumah, ia pergi ke Mekkah pada tahun 1895 dan kembali ke Indonesia pada tahun 1899. Segera ia mulai mengajar di kota Padang Panjang, di aman ia terutama memberantas bid’ah dan tarekat. Ia pun juga melakukan publikasi dengan jalan menjadi agern dari berbagai majalah pembaharuan.
            Kiprahnya adalah dengan membuka sekolah Adabiyah dengan bantuan pedagang-pedagang dan untuk anak-anak dari pedagang juga. Haji Ahmad juga sangat aktif menulis, malahan ia menjadi ketua persatuan wartawan di Padang pada tahun 1914. Ia juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siswa-siswa sekolah menengah pemerintah di Padang dan sekolah dokter di Jakarta dan memberikan bantuannya dalam kegiatan Jong Sumatranen Bond. Ia juga pendiri dari majalah Al-Munir yang diterbitkan di Padang tahun 1911 sampai tahun 1916, Al-Akhbar tahun 1913 (suatu majalah berita) dan menjadi redaktur dalam bidang agama dari majalah Al-Islam tahun 1916 yang diterbitkan oleh Serikat Islam.
Serta ia juga meraih kehormatan gelar doctor dalam bidang agama di Kairo bersama Haji Rasul.
è Al-Munir
Sebagai pelopor majalah-majalah pembaharu suatu pembicaraan singkat tentang Al-Munir bukanlah tidak pada tempatnya di sini. Majalah ini diterbitkan dua minggu sekali di kota Padang dari tahun 1911 sampai tahun 1916. Tujuannya sebagai “pemimpin dan pemajukan anak-anak bangsa kita… pada agama yang lurus dan beritikad yang betul… dan menambah pengetahuan yang berguna dan mencari nafkah kesenangan hidup supaya sentosa pula mengerjakan  suruhan agama”. Di samping ini majalah tersebut juga bermaksud berusaha kea rah “berkekalan damai sentosa pada antara sama-sama manusia pada kehidupan” juga untuk mempertahankan islam terhadap segala tuduhan dan salah sangka.
            Isinya mencakup masalah agama (seperti perlunya beragama), biografi Nabi Muhammad, pengertian tentang mahzab, perlunya hisab dibandingkan dengan ru’yah dan masalah duniawi, seperti umpanya kegunaan suratkabar dan majalah, kegunaan organisasi serta juga kejadian-kejadian di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Serta pengajaran Tauhid dan Fiqh. Banyak juga artikelnya mengutip atau menyadur dari majalah Al-Manar yang berasal dari Mesir.
è Syaikh Ibrahim Musa
            Syaikh Ibrahim Musa dan Zainuddin Labai Al-Junusi juga merupakan seorang pembaharu. Syaikh Ibrahim Musa dilahirkan di Parabek, Bukittinggi, pada tahun 1882, dari daerah tersebut, ia pergi ke Mekkah pada umur 18 tahun dan belajar di negeri itu selama 8 tahun.
            Ia pun juga mengusung pendidikan modern di daerah Minangkabau.
è Zainuddin Labai Al-Junusi
            Zainuddin Labai Al-Junusi dilahirkan di Bukit Surungan, Padang Panjang pada tahun 1990. Ia adalah seorang auto-didact, ia hanya bersekolah selama dua tahun di sekolah negeri dan dua tahun lagi pada ayahnya. Selebihnya ia lebih banyak membaca buku-buku berbahasa Belanda dan Arab. Sehingga ia memperoleh pengetahuan-pengetahuan seperti Aljabar, ilmu bumi, kimia dan agama, walaupun dalam aljabar dalam kimia  masih berupa kitab elementer.
            Pada Tahun 1931 ia mengajar di surau Jembatan Besi dan juga diajar oleh Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad. Labai sendiri banyak menulis artikel dalam majalah Al-Munir malahan menerbitkan lagi majalah dengan nama yang sama di Padang Panjang. Ia lebih tertarik pada kehidupan dan kegiatan kalangan kebangsaan seperti Mustafa Kamil. Ia juga mengkordinis sistem sekolah modern seperti Sekolah guru Diniyah (1915) yang menggunakan kurikulum dana mengajarkan matematika, sejarah, ilmu bumi di samping pelajaran agama.
            Dalam majalah Al-Munir juga ia sering memasukkah fiqh, biografi Mustafa Kamil. Dalam organisasi ia juga mengurus Thawalib dan mendirikan perkumpulah pelajar Diniyah.
Lembaga-lembaga dan organisasi pembaharuan dalam bidang sosial dan pendidikan.
            Tokoh-tokoh diatas bergerak dalam bidang pendidikan, mereka semua menjadi guru, suatu lapangan yang secara tradisional memang merupakan profesi para ulama di masa sebelumnya. Pembaharuan- pembaharuan itu mengakui betapa pentingnya pendidikan untuk membina dan membangun generasi yang lebih muda. Gerakan pembaharuan ini dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang “menyaingi” sesame ulama yaitu ulam atradisional.
            Di samping itu para pembaharuan tersebut khawatir bahwa pengaruh ulama dan pengaruh pemikiran Islam akan lenyap dari generasi muda dengan berdirinya sekolah-sekolah pemerintahan yang secara resmi memang mengambil sikap yang netral terhadap agama. Oleh sebab itu walaupun ulama-ulama pembaharuan masih terus melakukan hubungan dengan pelajar-pelajar dari sekolah negeri, namun hubungan seperti itu paling banyak hanya dianggap sebagai tambal sulam dalam satu sistem yang sepenuhnya tidak memperhatikan pelajaran agama.          
            Kebutuhan mayarakat akan sekolah-sekolah dengan jumlah yang lebih banyak lagi tidak dapat dipenuhi atau tidak mau dipenuhi oleh pemerintah dan juga tidak dapat dipenuhi oleh golongan tradisi, menyebabkan golongan pembaharuan memerlukan bergerak di bidang pendidikan.
Lembaga-Lembaga
·         Sekolah Adabiyah
Sekolah ini sama dengan sekolah HIS (Hollands Inlandse School). Tahun 1915 sekoalh ini mengganti namamya menjadi Hollandsch Maleische School Adabiyah. Kebanggan sekaloah ini terletak pada kenyataan bahwa ialah yang merupakn sekolah yang pertama yang diasuh masyarakat dan terbit dari lingkungan Islam, untuk merombak sistem pendidikan yang tradisional di daerah Minangkabau.
·         Surau Jembatan Besi
            Lembaga pendidikan yang lebih penting dan mugnkin paling berpengaruh di daerah Minangkabau adalah sekolah Thawalib. Sekolah ini tumbuh dari suatu surau yang disebut Surau Jembatan Besi. Pada awalnya, surau ini masih mengedepankan pendidikan yang  bersifat tradisional namun dengan masuknya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul, pelajaran yang lebih ditekankan adalah pelajaran ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya.
            Dalam tahun 1916 sistem berkelas diperkenalkan di surau ini. Tetapi para siswanya masih duduk di lantai. Mulanya dijumpai tiga kelas saja, rendah, menengah, tinggi. Lambat laun bagian rendah dipecah lagi menjadi empat bagian menjadi kelas 5,  6, dan 7.
            Dalam sebuah rapat umum diadakan di Padang Panjang  dengan inisiatif seorang bernama Bagindo  Djamaluddin Rasjad yang menceritakan segala manfaat yang dapat diperoleh dengan berorganisasi. Dengan demikian ia menganjurkan agar persatuan atau organisasi dibentuk karena “dengan bersyarikat semua dapat, dengan bercerai semuanya lari”.
·         Sumatra Thawalib
            Atas propaganda tersebut, seorang siswa Haji Habib, mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini dengan teman-temannya. Maka berdirilah suatu persekutuan dikenal dengan nama perkumpulan sabun yang berusaha memenuhi segala kebutuhan pelajar seperti sabun, pensil, tinta dan sebagainya. Mulai tahun 1918 bagian dari keuntungan perkumpulan itu disisihkan untuk membayar guru-guru. Pada tahun itu pula perkumpulan sabun ini diubah menjadi Sumatera Thawalib.
            Dalam perkembangan selanjutnya, Sumatera Thawalib mulai dirasuki faham-faham komunis yang dibawa Datuk Batuah yang terinsirasi pula oleh Serikat Islam yang sudah tercampur oleh komunis itu. Seketika organisasi ini menjadi terbelah dua yang mana pro-komunis dan anti-komunis. Dimana pro-komunis lebih menganggap bahwa pengaplikasian pendidikan dibidang politik lebih penting, sementara anti-komunis berpendapat bahwa komunisme melihat agama sebagai musuh dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Ajaran ini pun dilihat merusak hubungan keluarga, mengesampingkan segala peraturan tentang hak milik, semuanya merupakan ajaran yang bertentangan sekali dengan islam.
            Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad pun yang notabenenya sebagai pengurus merasa terpukul dengan organisasi yang dikelolanya itu.
·         Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI)
            Pada tahun 1929 organisasi Thawalib memperluas keanggotannya pada bekas pelajar dan guru-guru yang tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan lembaga pendidikan tersebut. Organisasi ini pada 1930 berubah menjadi Persatuan  Muslim Indonesia yang menjadi partai politik pada 1932.
            Namun pada 1933, organisasi ini mulai kehilangan perannya akibat adanya intimidasi dari pemerintah. Banyak dari pemimpin-pemimpinnya yang dibuang dan guru-guru dilarang mengajar. Sehingga menimbulkan angka sekolah dalam organisasi ini menjadi turun drastis.
·         Masyarakat Arab
            Seperti yang kita ketahui banyak orang-orang arab yang tinggal di indonesia dengan alasan mencari nafkah. Meskipun banyak diantara mereka yang menetap lama di indonesia, namun ketertarikan mereka akan berita-berita dari Timur Tengah tidak surut yang membuat mereka lebih berlangganan harian atau majalah dari Timur Tengah sendiri. Contohnya saja Al-Urwa Al-Wutsqa yang diterbitkan di Paris pada tahun 1884 oleh kedua pembaharu, Jamal Al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh.
            Tak pelik, mereka pun juga mendirikan organisasi-organisasi yang berorientasi pada pendidikan pula yang akan disinggung dibawah ini.
§  Jamiat Khair
            Didirikan di Jakarta pada Tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini terbuka terbuka untuk setiap Muslim tanpa mengenal diskriminasi asal-usul meskipun lebih banyak anggotanya adalah orang Arab. Dua bidang kegiatan diperhatikan sangat oleh organisasi ini. Yang pertama, pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar, ang kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran.
            Jamiat Khair banyak mengundang guru-guru dari daerah-daerah lain, salah satunya yang terpenting adalah Syaikh Ahmad Soorkatti dari Sudan yang akan memainkan peranan penting atas terpecahnya organisasi ini.
            Pentingnya Jamiat Khair terletak pada kenyataan bahwa ialah yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat islam (dengan anggaran dasar, daftar anggota tercatat, rapat-rapat berkala) dan yang mendirikan suatu sekolah dengan cara-cara yang banyak sedikitnya telah moderen (kurikulum, kelas-kelas dan pemakaian bangku-bangku, papan tulis dan sebagainya)
            Awalnya perpecahan dari Soorkatti dan Jamiat Khair diawali oleh golongan Sayid yang biasanya merasa selalu dihormati oleh golongan bukan Sayid. Namun demikian, pada saat itu golongan bukan Sayid sedang naik daun bahkan ada seorang Kapten Arab dari seorang buka Sayid. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bila ada pertemuan dari Sayid dan bukan Sayid, maka bukan Sayid diharuskan mencium tangan. Tetapi dalam kasus kapten arab bertemu dengan golongan Sayid tidak demikian. Sehingga menimbulkan ketegangan.
            Soorkatti yang tidak yang beranggapan pada persamaan umat Muslim mulai dimusuhi golongan Sayid memilih untuk keluar dari organisasi ini dan medirikan Al-Irsyad
§  Syaikh Ahmad Soorkatti dan Al-Irsyad
            Al-Irsyad sendiri menjuruskan perhatian pada bidang pendidikan terutama pada masyarakat Arab, ataupun pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab, walaupun ada juga orang indonesia yang menjadi anggotanya. Al-Irsyad juga berperan aktif pada masalah islam dan juga meluaskan organisasinya dnegna bergabung dengan Muhammadiyah dan Persatuan Islam, dan nantinya juga akan ikut serta dalam penggabungan MIAI.
            Organisasi ini juga lebih banyak menyadur dari pikiran-pikiran Abduh yang bermuara pada pendidikan bagi semua.
·         Muhammadiyah
            Organisasi yang penting sebelum perang dunia ke II dan bertahan sampai sekarang dalah Muhammadiyah, Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan. Cita-Cita yang didaulatkan mungkin juga didasarkan pada pemikiran pembaharuan dari Mesir pula namun dilakukan dengan cara yang toleran.
            Gerakan dia yang paling utama adalah tentang kebersihan bagi umat Islam sendiri dan juga mengenai arah kiblat yang harusnya menuju kearah ka’bah. Namun hal tersebut dipertentangkan oleh Kiyai Haji Muhammad Halil. Kemudian menjadi anggota Budi Utomo dan mulai mengajar disekolah pemerintah.
            Dari sinilah ia mendapat berbagai dukungan untuk mendirikan Muhammadiyah dengan maksud “menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w kepada penduduk bumiputera” dan “memajukan hal agama islam kepada anggota-anggotanya”. Untuk mencapai ini organasasi itu bermaksud mendirikan lembara-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah islam, mendirikan wakaf dan mesjid-mesjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah. Ada dua hal penting dalam Muhammadiyah ini. Organisasi wanita dari Muhammadiyah bernama Aisyah, yang mementingkan kedudukan seorang wanita. Majlis Tarjih pada tahun 1927 didirikan oleh Muhammadiyah yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum.
            Dengan bantuan dari ulama-ulama Minangkabau dan relasi-relasi, akhirnya banyak organsasi yang mendirikan cabang Muhammadiyah, bahkan salah satunya Haji Rasul. Secara singkat Muhammadiyah mulai dikenal ke pelosok negeri karena toleransinya yang kuat dan tidak adanya unsur politik dalam organisasi ini.
·         Persatuan Islam
            Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an. Persis memberikan pendidikan Islam, mendirikan Pesantren Persis di Bandung pada bulan Maret 1936 yang kemudian dipindahkan ke Bargil, Jawa Timur.

2.2 Sarekat Islam
Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian : periode pertama, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut kedua dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak, ketiga dari 1921 sampai 1927 periode konsolidasi. Dalam periode ini partai tersebut bersaingan keras dengan golongan komunis, di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. [1]
·         Sarekat Islam 1911 sampai 1916
            Sarekat Islam tumbuh dan berkembang dari Rekso Roemokso pada awal 1912. Rekso Roemokso, yang didirikan oleh Haji Samanhoedi bersama beberapa saudara, teman, dan pengikutnya, adalah sebuah perkumpulan tolong-menolong untuk menghadapai para kecu yang membuat daerah Lawean tidak aman, agaknya karena pencurian kain batik yang dijemur di halaman tempat pembuatan batik.
            Perkumpulan itu diberi nama Sarekat Islam sejak awalnya, walaupun orang-orang Solo menamakanya Sarekat Dagang Islam. Dalam kenyataanya, perkumpulan ini dari segi organisasi mengacu pada Rekso Roemokso yang merupakan organisasi ronda dan bukan perkumpulan dagang, seperti SDI Bogor.
            Terjadi perkelahian antara pedagang Tionghoa dengan pedagang SI ini. Serangkaian aksi boikot dilakukan terhadap firma-firma Tionghoa. Sejumlah permintaan diajukan kepada hoofdbestur untuk memboikot mereka yang melakukan praktek-praktek dagang yang tidak jujur dan bertingkah laku sombong seperti rumah gadai yang memberi uang palsu dan berlaku kasar kepada pelangganya. SI adalah organisasi pertama yang melancarkan boikot dengan metode kekerasan.
            Perintah residen pada 10 Agustus untuk menghentikan semua kegiatan SI menandai titik perubahan kedua dalam transformasi SI. Keputusan itu mendorong SI berkembang di luar Keresidenan Surakarta. Dalam waktu kurang setahun SI meluas ke seluruh Jawa dan Madura. Kunci perdagangan ini bukan lagi ronda dan boikot, tetapi surat kabar dan vergadering yang mengungkapkan solidaritas bumiputra, yang dipimpin oleh jurnalis yang lalu menjadi pemimpin SI yang profesional. Ekspansi SI ini terjadi ketika kebijakan kolonial dan status hukum SI belum ditetapkan dan saat Indistje Partij (IP) muncul dan menghilang seperti kilat sebagai partai poltik pertama di Hindia yang menyerukan Hindia untuk orang Hindia. Dalam keadaan seperti inilah dunia pergerakan lahir.[2]
                Seorang tokoh yang sangat penting yang memasuki Sarekat Islam dalam tahun-tahun pertama organisasi ini berdiri dan yang kemudian menjadi seakan-akan satu-satunya pemimpin dalam organisasi ini yang berhasil mempertahankan kedudukan kepemimpinan ini sampai ia meninggal pada tahun 1934, ialah Oemar Said Tjokroaminoto. Moeis bergabung ke Sarekat Islam atas permintaan Tjokroaminoto yang melihat dia sebagai seorang Indonesia yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang dapat diharapkan dengan sikap yang radikal pula terhadap ketidakadilan dan segala macam penderitaan orang-orang Indonesia, sifat-sifat yang sangat diperlukan pada masa itu untuk membina gerakan tersebut.
            Seorang tokoh lain yang penting pula yang bergabung pada Sarekat Islam dalam periode pertama ini ialah Haji Agus Salim. Ia berhubungan dengan organisasi ini pada tahun 1915 sebagai seorang”anggota seksi politik dari kepolisian”. Ia tidak populer dalam periode pertama Sarekat Islam itu, tetapi ia berhasil untuk mencapai suatu kedudukan kepemimpinan dalam periode-periode berikutnya, terutama dalam membentuk dan memberi isi Sarekat Islam dengan warna Islamnya.  
                Sarekat Islam pada tahun 1916 sampai 1921, ketika struktur organisasi telah banyak sedikitnya stabil, Sarekat Islam memberikan perhatian kepada berbagai-bagai masalah, baik politik maupun agama. Sifat politiknya tercemin dengan jelas pada nama dari kongres-kongres tahunanya.Sifat politik dari organisasi ini dirumuskan dalam keterangan pokok (asas) dan Program kerja yang disetujui oleh kongres nasional yang kedua dalam tahun 1917. Keterangan pokok ini mengemukakan kepercayaan central Sarekat Islam bahwa agama Islam itu membuka rasa pikiran perihal persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi kepada kuasa negeri dan bahwasanya itulah (Islam) sebaik-baiknya agama buat mendidik budi pekerti rakyat.
            Progran Kerja dibagi atas delapan bagian, mengenai politik Sarekat Islam menuntut berdirinya dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak Volksraad (Dewan Rakyat) dengan tujuan untuk mentransformasikanya menjadi suatu lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legislatif.
            Dalam bidang pendidikan partai menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid-murid di sekolah. Ia juga menuntut terlaksananya wajib belajar untuk semua penduduk sampai berumur 15 tahun, bertambahnya jumlah sekolah, pemberian beasiswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar di luar negeri.
            Dalam bidang agama partai menuntut dihapuskannya segala macam undang-undang dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji bagi kiayi dan  penghulu, subsidi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pengakuan hari-hari besar Islam.
            Sarekat Islam menuntut dalam hal pemisahan antara kekuasaan Yudikatif dan eksekutif, partai juga menuntut perbaikan dalam bidang agraria dan pertanian dengan menghapuskan particuliere landerijen(milik tuan tanah), dan dengan mengadakan ekspansi serta perbaikan irigasi. 
            Sifat politik dari Sarekat Islam ialah kegiatan-kegiatan yang didalam Aksi Ketahanan Belanda Hindia, yang mulanya didirikan atas inisiatif pengusaha Belanda yang khawatir bahwa Perang dunia akan menyebar ke Indonesia dan oleh sebab itu akan menghancurkan kedudukan dan kapital mereka. Untuk keperluan ini mereka mengundang organisasi-organisasi termasuk Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Prinsen Bon (persatuan pangeran-pangeran) untuk bekerjasama. [3]
·         Sarekat Islam 1921-1927
            Tahun 1921 merupakan suatu tahun perubahan Sarekat Islam di dalam perkembangannya pertamja dijumpai perubahan pada keterangan asas dari partai dan kedua dicatat suatu perpecahan dengan kalangan PKI. Kedua catatan ini tidaklah terjadi pada saat yang sama, bukan pula keterangan asas itu disusun sebagai akibat dari perpecahan. Sebaliknya dari keterangan asas itu disusun sebelum perpecahan terjadi. Tetapi kedua kejadian itu tidaklah dapat dipisahkan satu  dari yang lain, terutama karena keterangan asas itu menekankan sekali “kemerdekaan yang berasas ke-Islaman yang sesungguhnya melepaskan segala rakyat daripada perhambaan macam apapun juga”. Dengan pandangan ini seperti ini perpecahan tadi tampaknya didorong oleh penegasan Sarekat Islam bahwa kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatanya memang benar-benar semata-mata berdasar Islam.
            Tahun 1921 pun melihat permulaan dari struktur baru Sarekat Islam yang seakan-akan mengemukakan bahwa partai mulai dari saat itu merupakan kreasi baru, dan bukan sebagai kelanjutan dari struktur yang lama. Keputusan terakhir tentang perubahan struktur ini dihasilkan oleh Kongres Nasional ketujuh di Madiun tanggal 17 -20 Februari 1923.
            Tiga buah organisasi Islam berpartisipasi dalam kongres Al-Islam tahun 1922. Mereka adalah Sarekat Islam, Muhamadiyah dan dan Al-Irsyad. Suatu pertikaian dicatat pada tahun 1926, yang menyebabkan pihak Sarekat Islam mengambil langkah-langkah disiplin terhadap muhamadiyah( yaitu bahwa anggota-anggota Muhamadiyah akan dikeluarkan dari partai atau bila mereka menghendaki tetap di dalam partai, mereka harus meninggalkan Muhamadiyah). Tahun 1927 Sarekat Islam berusaha memonopoli persoalan khilafah dengan menganggap diri sebagai satu-satunya wakil pihak Islam Indonesia dengan mengubah Majelis A’la Islam Hindia Syarqiyah (MAIHS) sebagai bagian dari partai. [4]

·         Sarekat Islam 1927-1942
            Dalam tahun 1927 periode transisi untuk mendirikan Partai Sarekat Islam dan menghapuskan struktur lama selesai. Ini tidak berarti bahwa dalam periode terakhirini masalah-masalah struktur tidak lagi dipersoalkan, tetapi perhatian lebih banyak ditujukan kepada persoalan-persoalan teori dan falsafah seperti yang dicerminkan oleh Tafsir Asas dan politik Hijrah, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Suatu sebab lain yang yang menyebabkan pecahnya Sarekat Islam adalah keputusanya pada tahun 1927 untuk mengeluarkan semua anggota-anggota Muhamadiyah dari lingkunganya. Perpecahan di dalam organisasi Sarekat Islam ini tidak dapat dipulihkan pada waktu-waktu kemudian.
            Mengenai masalah-masalah organisasi, tahun 1933 mencatat suatu penyelesaian struktur partai, juga dasar partai yang dihasilkan dalam tahun ini dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna dan tidak diubah-ubah lagi sampai masa merdeka.[5]
2.3 Partai-partai Islam Lain
  • Persatuan Muslim Indonesia
Partai yang dipendekan menjadi PMI, kemudian menjadi Permi, mulanya bergerak dalam bidang pendidikan. Transformasinya menjadi partai politik terutama merupakan hasil usaha dua orang tokohnya Haji Iljas Jakub dan Haji Muchtar Luthfi.[6]
Haji Iljas melanjutkan pendidikan di Universitas Mesir dari situlah iya banyak mendapat pengaruh banyak terhadap perkembangannya kemudian adalah latihan dan hubungannya dengan Hizb al Wathan, sebuah partai politik di Mesir yang didirikan oleh nasionalis Mustafa Kamil.[7]
Kunjungannya ke Jawa pada tahun 1929, selama dua minggu untuk melanjutkan hubungan yang telah dimulainya dengan pihak PNI dan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam, sangat memberikan pengaruh baginya untuk membina pemikiran tentang macam politik yang diperlukan di Indonesia, yang menurut pendapatnya berupa perpaduan antara dasar-dasar kedua partai tersebut : Islam dan kebangsaan.[8]
Haji Muchtar Luthfi banyak memiliki kesamaan dengan Jakub ia banyak berhubungan dengan aktivis-aktivis politik Hizb al Wathan. Ia juga banyak membantu Jakub dalam Seruan Azhar dan Pilihan Timur.[9]
Pengalaman-pengalaman mereka di Mesir dan pengamatan-pengamatan mereka tentang pertentangan antara Sarekat Islam denagn PNI di Jawa mengenai masalah agama dan kebangsaan, menyebabkan tumbuhnya pemikiran tentang suatu partai politik yang didasarkan atas kedua dasar ini, yaitu Islam dan kebangsaan. Menurut anggota-anggota Permi kedua dasar ini tidak dapat dilepaskan dari hidup seseorang.[10]
Dengan dasar-dasar ini Permi menjalankan politik non-kooperasi. Partai tersebut mempunyai cita-cita “Islam mulia” dan “Indonesia Sentosa via Indonesia merdeka”. Sebagai halnya dengan Sarekat Islam, partai ini pun menyalahkan kapitalisme dan imperialisme sebagai sebab-sebab bagi penderitaan rakyat di Indonesia dan berpendapat bahwa suatu Indonesia merupakan langkah untuk mencapai kemakmuran yang akan dengan sendirinya dengan kemerdekaan itu. Tambahan lagi ia juga percaya bahwa ajaran-ajaran Islam hanya dapat ditegakan setelah Indonesia mencapai kemerdekaan.[11]
Hubungan yang erat antara Permi dan PNI, diperkuat pula dengan kontak-kontak pribadi yang terjalin ketika Muchtar dan Djalaludin pergi ke Jawa dengan menimbulkan ketidak senangan pada pihak Sarekat Islam dan Persis.[12]
Permi tetap memainkan peranan dalam bidan pendidikan. Pada tanggal 1 Mei 1931 organisasi ini mendirikan Islamic Collage di Padang. Partai ini juga mendirikan gerakan kepanduan Al-Hilal.
Selain itu Permi juga aktif dalam bidang ekonomi. Permi mendirikan cabang-cabang  di Sumatera Tengah, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Permi diapndang sebagai partai yang dapat menyalurkan aspirasi politik masyarakat  Islam di Sumatra, terutama setelah kemunduran Sarekat Islam.
Sambutan positif di Sumatera ini menimbulkan kecurigaan pihak Belanda. Pidato pemimpin-pemimpin Permi dianggap sangat radikal untuk kedua pihak dan gerakan panduannya itu dianggap sebagai langkah permulaan untuk latihan militer.[13]
  • Partai Islam Indonesia
Awal mula berdiri Partai Islam Indonesia dikarenakan adanaya cabang-cabang yang tidak menyetujui keputusan skorsing terhadap Sukiman dan kawan-kawannya dalam Sarekat Islam pada tahun 1933.
Mula-mula para pemimpin ini mendapatkan saluran aspirasinya dalam Islam Study Club yang didirikan oleh Ahmad Kasmat di Yogyakarta, tetapi sifat akademis dari klub ini membatasi gerak dan langkah yang diinginkan. Itulah yang menyebabkan mereka memutuskan untuk mendirikan Partai Islam Indonesia pada tanggal 4 Desember 1938 dengan ketua Raden Wiwoho.[14]
Mulanya PII tidak menyusun suatu program yang bersifat menyeluruh, partai ini juga tidak menyusun dasar-dasar perjuanganya. Partai kelihatanya memberikan perhatian mula-mula kepada soal-soal praktis saja, seperti masalah tuntutan Indonesia berparlemen yang memang mendapat sokonganya. Lagipula perkembangan yang pesat dari partai dengan berdirinya cabang-cabangnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menuntut perhatian yang lebih praktis ini.
Kongres partai yang kedua di Solo, dari  25 sampai 27 Juli 1941 secara resmi mengemukakan kesediaan untuk duduk dalam dewan-dewan perwakilan yang ada, dan menyokong tuntutan GAPI untuk Indonesia Berparlemen, PII memang bersikap kooperasi. Tetapi aktivitas PII terhalang oleh peraturan-peraturan yang lebih ketat yang dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan pecahnya Perang Pasifik.[15]
2.4 Reaksi Belanda
Permulaan abad ini mencatat apa yang di namakan politik Etis pemerintah yang tidak melihat Indonesia semata-mata sebagai daerah yang dieksploitasikan demi keperluan negeri belandasaja. Melainkan untuk kemakmuran penduduk Indonesia.[16]
Politik liberal itu berkenaan dengan masalah bagaimana memilihara hubungan yang memuaskan antara belanda dengan negeri jajahannya. Unifikasi merupakan suatu istilah Hukum dan bukan merupakan pengertian tentang hubungan sosial pada umumnya.
Setelah tahun 1900 istilah ini mulai mengandung suatu usaha untuk mendirikan suatu sistem Legislatif seperti dalam bidang-bidang administrasi kepegawaian, pendidikan, pajak dan sebagainya untuk semua golongan penduduk baik eropa maupun Indonesia dengan di dasarkan pada ukuran yang berlaku pada golongan Eropa.
Dalam tahun 1905 pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan para guru agama islam memiliki ijin khusus untuk mengajar. Peningkatan yang nyata dalam bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada missi dan kegiatan Kristen adalah ketika Idenburg menjadi Gubernur jenderal Indonesia (1909-1916) dan pada saat yang sama J. H.de Waal Malefijt sebagai menteri jajahan pada tahun (1909-1913) setelah tahun 1909 kelompok- kelompok Missi Kristen sangat cepat memperluas kegiatan mereka di daerah kepulauan Indonesia. Salah satu cara yang di pergunakan oleh pihak belanda untuk mengawasi islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang di keluarkan dalam tahun 1905 tentang pendidikan agama islam. Peraturan ini mengharuskan ijin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama islam.
Kongres Al-islam tahun 1926 menolak cara pengawasan dan menganggap bahwa pemberitahuan secara periodik tentang kurikulum, guru- guru, dan murid-murid sebagai beban berat, teruma karena masyarakat Madrasah dan lembaga pendidikan islam yang lain tidak mempunyai biaya untuk menyelanggarakan administrasi sekolah dengan baik.[17]
Pada tanggal 14 Juli 1928 kira-kira dua puluh orang pemimpin islam termasuk di antara ulama-ulama pembaharu, mengadakan rapat di Bukittinggi untuk membicarakan cara penolakan maksud pemerintah untuk memperlakukan peraturan tersebut bagi daerah mereka. Kemudian suatu rapat di adakan di bukittinggi tanggal 19 Agustus 1928, di hadiri lebih kurang 800 orang ulama dan wakil-wakil dari 115 organisasi.[18]
Ordonansi tahun 1932 mengemukan bahwa mereka yang ingin memberikan pelajaran di sekola-sekolah yang tidak sepenuhnya ataupun sebagian di biayai oleh dana pemerintahan harus mempunyai ijin tertulis pemerintah sebelum memulai pekerjaan tersebut. Oleh karena jumlah kecil saja dari lembaga-lembaga pendidikan swasta Indonesia di bantu oleh pemerintah, maka banyak sekolah yang terkena peraturan. Di pulau Jawa semua sekolah Taman Siswa terkena oleh peraturan ini, demikian juga sekolah Muhammadiyah.
Peraturan tersebut memang kurang pada tempatnya terutama bertambahnya tuntutan agar fasilitas pendidikan di perbanyak. Sedangkan pemerintahan pada waktu yang sama  melakukan tindakan penghematan termasuk dalam bidang pendidikan. Sarekat islam (yang pada tahun 1932 telah berganti nama dengan partai SII atau Sarekat Islam Indonesia). Mengeluarkan sebuah Manifesto yang melihat Ordonansi tersebut tentu semata-mata akan menghalangi pihak rakyat dalam pemiliharaan kecerdasan rakyat pada umumnya.
Sebuah majalah resmi dari Permi, medan Ra’yat mengemukakan bahwa ordonansi tahun 1932 itu lebih menekankan dari pada ordonansi tahun 1925. Maka Permi pun  menyelenggarakan rapat-rapat umum untuk menjelaskan kepada masyarakat ramai betapa buruk akibat yang di timbulkan Ordonansi itu. Dalam suasana beginilah Serekat Islam memajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh pengakuan secara hukum  ini terjadi pada tahun 1913. Pendapat pihak Belanda tentang masalah ini beragam, para pengusaha besar Belanda, terutama golongan perkebunan sangat khawatir terhadap ini. Dari pihak lain kalangan pemerintah berbagai usaha di lakukan untuk menghalangi penyebaran Serekat Islam dan adapula untuk menghancurkannya sama sekali. Tapi usaha-usaha ini gagal.             Direktur Algemene secretaric (sekretariat gubernur jenderal) di Bogor  mengusulkan tanggal 15 Mei 1913 untuk menolak pengakuan dalam bentuk yang di minta oleh organisasi tersebut, yaitu pengakuan untuk seluruh Indonesia, tetapi menyarankan agar pemerintah mengakui organisasi tersebut secara setempat atas dasar permintaan setempat. Dalam tahun 1916 larangan mendirikan perkumpulan politik ( artikel 111 R.R ) sudah di cabut. Oleh sebab itu, Gubernur jenderal Idenburg tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak pengakuan terhadap Centraal Serekat Islam. Keputusan yang berlawanan akan mungkin menimbulkan kesulitan dalam menjaga ketentraman Indonesia.
Dalam tahun 1918 sampai tahun berikutnya Serekat Islam mengalami kesulitan- kesulitan sebagai akibat dari tindakan-tindakan  yang di ambil oleh pejabat-pejabat Belanda serta pihak-pihak lain kalangan Belanda. Di beberapa tempat lain partai ini di tuduh menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan dan untuk membunuh semua orang belanda.sebagai akibatnya banyak menangkap anggota Serekat Islam.[19]
Pada tahun 1854 di ganti dengan Indische Staats  Regeling  mulai tahun 1925. Hal ini bukan merupakan hasil dari komisi Carpentier Alting. Oleh sebab hasil komisi ini tidak dapat di setujui oleh para penentu kebijaksanaan di negeri Belanda. Salah satu kelemahan Indische Staats Regeling ialah bahwa ia tidak memungkinkan sama sekali bagi orang Indonesia untuk berpatisipasi secara sungguh-sungguh dalam pemerintahan. Oleh karena Indische Staats Regeling merupakan dasar bagi pemerintahan Hindia sampai masa Jepang maka berarti sepanjang pemerintahan belanda kemungkinan untuk turut serta dalam pemerintahan bagi orang Indonesia tidak pernah terwujud di negeri ini. 
Konstitusi 1925 melanjutkan pengakuan hak berserikat dan berkumpul dan menyebutpula kemerdekaan pers. Tetapi banyak pengaturan penghambat dalam bentuk ordonasi dan artikel peraturan pidana tidak memungkinkan.[20]
Serekat Islam juga melihat penghancuran Partai Nasional Indonesia selama pemerintahan De Graaff dan walaupun Serekat Islam dalam banyak hal berbeda pendapat dengan PNI tentang cara berhadapan  dengan pihak belanda. Dalam tahun 1934 permi dan serekat islam terkena peraturan larangan terbatas untuk mengadakan rapat, hanya rapat anggota yang di perbolehkan dan inipun dengan ijin lebih dahulu dari pejabat bersangkutan yang pada umumnya berusaha mempersukar partai. Peraturan baru ini yang seperti di katakan di tujukan kepada partai nonkooperasi tambah melemehkan serekat islam yanh kemudian pecah pula menjadi Serekat Islam dan penyadar.










BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
            Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai berakar pada pergantian abad. Berkembang dari masa ke masa dalam waktu empat puluh tahun, pada tahun 1940 gerakan tersebut telah menghujam dalam di tanah : tempat Islam telah pasti. Perkembangan dan penyebaran pembaharuan itu berasal dari kelompok kecil yang terpisah, tetapi merupakan kekuatan bersatu yang harus dipertimbangkan bangsa Belanda. Meskipun gerakan ini tidak sunyi dari kesulitan, tetapi pada akhirnya ia dapat tegak berdiri menghadapi berbagai tantangan dan mampu turut memimpin pergerakan nasional. Orang-orang Islam di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dunia pada umunya. Inspirasi-inspirasi banyak datang dari luar seperti Timur Tengah, Kairo dan Mesir yang merupakan pusat pengajaran agama Islam sehingga memunculkan semangat para pemuda Indonesia akan pengetahuan Islam pada umunya.











DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
Takashi Shiraishi dalam buku Zaman Bergerak.
http://yulianadeelee.blogspot.com/2012/10/laporan-buku



[1] Gerakan Moderen Islam 1900-1942, Deliar Noer hal :114.
[2]Zaman bergerak, Takashi Shiraishi, hal: 55.
[3]Ibid., hal: 132
[4]Ibid., hal: 144-153
[5]Ibid., hal :
[6] Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Deliar Noer, hal 170.
[7] Ibid hal 171.
[8] Ibid.
[9] Ibid hal 172.
[10] Ibid.
[11] Ibid hal 173.
[12] Ibid.
[13] Ibid hal 174.
[14] Ibid 177.
[15] Ibid hal 178.
[16] Ibid hal 180.
[17] Ibid hal 195.
[18] Ibid hal 196.
[19] Ibid hal 214.
[20] Ibid hal 222.